DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2021

Nomor: 2
Tahun: 2021
Ditetapkan: 8 Maret 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam peraturan ini diatur tentang Perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi yaitu sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 diubah; 2. Ketentuan Pasal 9 diubah; 3. Ketentuan Pasal 10 diubah; 4. Ketentuan Pasal 11 diubah; 5. Ketentuan Pasal 17 diubah.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 151) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupatren Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 251) diubah sebagai berikut :

1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainya.
6.Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
7.Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara, adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.
8.Menara Eksisting adalah Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan beroperasi di Kabupaten Banjarnegara hingga periode disusunnya Zona Menara.
9.Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh lebih dari 1 (satu) penyelenggara Telekomunikasi. 10.Menara Kamuflase adalah bangunan Menara untuk Telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional Menara yang terbentuk dari simpul baja. 11.Penyelenggara Telekomunikasi (Telco Operator) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan dan keamanan negara yang telah mendapatkan izin untuk menyelenggarakan jasa Telekomunikasi, jaringan Telekomunikasi dan Telekomunikasi khusus. 12.Penyedia Menara (Tower Provider) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik Daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi. 13.Pengelola Menara adalah orang perseorangan, badah usaha milik daerah, badan usaha milik negara dan badan usaha swasta yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan perjanjian 14.Penyedia Jasa Konstruksi adalah perseorangan atau badan yang usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi dibidang pembangunan Menara. 15.Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan Menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yang dapat menggambarkan teknis konstruksi maupun estetika arsitekturalnya secara jelas dan tepat. 16.Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dan baik yang dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat dimanfaatkan untuk membangun Menara Telekomunikasi. 17.Izin Mendirikan Bangunan Menara yang selanjutnya disingkat IMB Menara adalah Izin Mendirikan Bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah yang berwenang kepada pemilik Menara untuk membangun Menara baru atau mengubah Menara Telekomunikasi sesuai dengan persyaratan yang berlaku, dengan memperhitungkan variabel fungsi luas area, ketinggian Menara dan beban Menara. 18.Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi tidak sebagai tempat manusia melakukan kegiatan. 19.Selubung bangunan adalah bidang maya yang merupakan batas terluar secara tiga dimensi yang membatasi besaran maksimum bangunan Menara yang diizinkan, dimaksudkan agar bangunan Menara berinteraksi dengan lingkungannya untuk mewujudkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan harmonisasi. 20.Base Transceiver Station yang selanjutnya disingkat BTS adalah perangkat radio selular (berikut antena-nya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular. 21.BTS Mobile adalah sistem BTS yang bersifat bergerak dibangun secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasionalkan dalam jangka waktu yang tertentu dan digunakan oleh Telco Operator sebagai solusi sementara untuk penyediaan coverage selular baru atau memenuhi kapasitas trafik selular. 22.Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur Telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan Telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai central trunk, Mobile Switching Center (MSC), Base Station Contoller (BSC)/Radio Network Controller (RNC), dan jaringan transmisi utama (backbone transmission). 23.Interferensi adalah gangguan terhadap suatu frekuensi oleh frekuensi lainnya. 24.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagi satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan mahluk hidup lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya 25.Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengedalian pemanfaatan ruang. 26.Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik. 27.Zona Menara adalah zona diperbolehkan terdapat menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang diisyaratkan untuk bebas visual. 28.Zona bebas menara adalah zona tidak diperbolehkan terdapat menara konvensional kecuali menara kamuflase.
2.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Zona persebaran pembangunan menara terdiri dari zona bebas menara dan zona menara.
(2)Zona bebas menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona dimana tidak diperbolehkan terdapat menara di atas tanah kecuali menara di atas bangunan dengan ketinggian menara rooftop lebih dari 6 (enam) meter.
(3)Zona menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan zona yang diperbolehkan terdapat menara tanpa rekayasa teknis.
(4)Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

3.Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penetapan Zona sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, disesuaikan dengan kaidah penataan ruang daerah, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, dan kebutuhan kegiatan usaha.

4.Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Untuk kepentingan pembangunan Menara Telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan metereologi dan geofisika, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, radio amatir, radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara Telekomunikasi khusus instansi pemerintah dan Pemerintah Daerah serta keperluan transmisi jaringan Telekomunikasi utama (backbone) dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
(2)Untuk mewujudkan keharmonisan antara pembangunan Menara dengan estetika dan keindahan lingkungan di wilayah-wilayah tertentu diutamakan dengan menggunakan Menara Kamuflase yang pembangunannya dapat dilakukan untuk penyediaan BTS di dalam zone bebas menara dan bentuk desainnya wajib disampaikan oleh pemohon izin kepada Pemerintah Daerah untuk memperoleh pengkajian.
(3)Pembangunan jaringan utama dan struktur jaringan utama eksisting yang dimiliki oleh Penyelenggara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Bupati melalui melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
(4)Setiap pemasangan BTS mobile oleh Penyedia Menara harus membuat surat pemberitahuan penempatan BTS mobile yang ditujukan kepada Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika, tentang lokasi koordinat dan lama waktu operasional dari BTS mobile sesuai dengan koordinat yang telah ditetapkan.
(5)Penempatan BTS mobile harus memperhatikan aspek lingkungannya dalam radius tinggi Menara dari BTS mobile.
(6)Penyelenggara Telekomunikasi dapat menempatkan menara rooftop lebih dari 6 (enam) meter sepanjang tidak melampaui ketinggian maksimum selubung bangunan gedung yang diizinkan dan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban menara.

5.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 17

(1)Setiap Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau kontraktor Menara yang akan membangun Menara bersama di Daerah wajib memiliki izin.
(2)Persyaratan perizinan yang harus dimiliki setiap penyelengara Telekomunikasi atau Penyedia Menara atau Kontraktor Menara yang akan membangun Menara bersama di Daerah meliputi:
1. a.rekomendasi penempatan lokasi Menara dari Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika
2. b.rekomendasi batas ketinggian maksimal Menara yang diperbolehkan dari Pangkalan Udara Wirasaba Purbalingga pada zona tertentu;
3. c.klarifikasi perolehan dan/atau penggunaan tanah dari desa/kelurahan; PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG PENATAAN DAN PENGENDALIAN MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN BANJARNEGARA I. UMUM Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi, dimana menara telekomunikasi merupakan salah satu infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi yang penting dan memerlukan ketersediaan lahan, bangunan dan ruang udara. Namun mengingat perkembangan teknologi telekomunikasi berdampak pada semakin banyaknya bangunan menara telekomunikasi yang akan terbangun khususnya di wilayah dengan penduduk yang padat serta agar pembangunan menara telokomunikasi dapat tertata dengan baik dan mencegah terjadinya pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi yang tidak sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian terhadap pembangunan menara telekomunikasi. Sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 151); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penataan Dan Pengendalian Menara Bersama Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupatren Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 251) perlu diubah kembali. I. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas.

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Yang dimaksud dengan “menara rooftop” adalah menara yang berada di atas bangunan gedung. Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Yang dimaksud dengan “klarifikasi perolehan dan/atau penggunaan tanah dari desa/kelurahan” adalah surat keterangan kepemilikan tanah dari Desa/Kelurahan. Huruf d Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 292

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…