DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2024

Nomor: 2
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Februari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 242

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama dan Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan Perusahaan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri, Modal, Organ, Pegawai, Satuan Pengawas Intern Komite Audit, dan Komite Lainnya, Perencanaan, Operasional, Pelaporan, Tahun Buku dan Penggunaan Laba, Tarif Air Minum, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintahan, Evaluasi, Restrukturisasi dan Perubahan Bentuk Hukum, Pembubaran, Kepailitan, Pembinaan dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Air Minum agar dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, maka perlu dilakukan penguatan permodalan, penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pengelolaan air minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Pasal 139 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu menyesuaikan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara menjadi perusahaan umum daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serayu; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA SERAYU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
8.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara.
9.Perusahaan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Perumda adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
10.Air Minum adalah air yang melalui pengolahan atau tanpa pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
11.Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan Air Minum.
12.Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Serayu yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Serayu adalah BUMD Kabupaten Banjarnegara yang bergerak dibidang penyediaan pelayanan Air Minum yang seluruh modalnya dimiliki Daerah dan tidak terbagi atas saham.
13.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari APBD untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada Perumda Air Minum Tirta Serayu.
14.Kepala Daerah Yang Mewakili Pemerintah Daerah Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perumda Air Minum Tirta Serayu yang selanjutnya disebut dengan Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat dengan KPM adalah organ Perumda Air Minum Tirta Serayu yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perumda Air Minum Tirta Serayu dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
15.Dewan Pengawas adalah organ Perumda Air Minum Tirta Serayu yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serayu.
16.Direksi adalah organ Perumda Air Minum Tirta Serayu yang bertanggungjawab atas pengurusan Perumda Air Minum Tirta Serayu untuk kepentingan dan tujuan Perumda Air Minum Tirta Serayu serta mewakili Perumda Air Minum Tirta Serayu baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
17.Restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan dalam rangka penyehatan Perumda Air Minum Tirta Serayu sebagai salah satu langkah strategis untuk memperbaiki kondisi internal Perumda Air Minum Tirta Serayu guna memperbaiki kinerja dan/atau meningkatkan nilai Perumda Air Minum Tirta Serayu.
18.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disebut dengan UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi Perumda Air Minum Tirta Serayu.
19.Kontrak Kinerja adalah pernyataan kesepakatan dengan perusahaan yang memuat antara lain janji atau pernyataan anggota Dewan Pengawas atau anggota Direksi untuk memenuhi target yang ditetapkan oleh KPM.
20.Pegawai adalah pekerja Perumda Air Minum Tirta Serayu yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
21.Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.
22.Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Air Minum Tirta Serayu yang selanjutnya disingkat RKA Perumda Air Minum Tirta Serayu adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Air Minum Tirta Serayu.
24.Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini bentuk badan hukum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara diubah bentuk badan hukumnya menjadi Perumda Air Minum Tirta Serayu.
(2)Dengan perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Banjarnegara beralih menjadi hak, kewajiban, kekayaan, usaha, kepegawaian dan perizinan Perumda Air Minum Tirta Serayu.

BAB III

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 3

(1)Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banjarnegara diberi nama Perumda Air Minum Tirta Serayu.
(2)Lambang/logo Perumda Air Minum Tirta Serayu ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usulan Direksi atas persetujuan Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1)Perumda Air Minum Tirta Serayu berkedudukan di Daerah.
(2)Perumda Air Minum Tirta Serayu dapat membuka atau menutup kantor cabang, unit pelayanan, dan/atau kantor operasional serta melaksanakan kegiatan pelayanan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MAKSUD DAN TUJUAN PERUSAHAAN

Pasal 5

(1)Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perumda Air Minum Tirta Serayu dimaksudkan sebagai salah satu pelaksana penyelenggaraan SPAM untuk memenuhi urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kebutuhan dasar warga negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Perumda Air Minum Tirta Serayu bertujuan untuk:
1. a.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan Air Minum yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karekteristik dan potensi Daerah berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik;
2. b.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah; dan
3. c.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB V

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Serayu meliputi:
1. a.membangun dan memelihara sarana penyediaan Air Minum serta menjalankan penyelenggaraan pelayanan SPAM kepada masyarakat dengan kualitas sesuai dengan standar kesehatan, dalam jumlah yang cukup secara tertib dan teratur;
2. b.melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pengaturan dan pengelolaan sumber-sumber air;
3. c.membentuk dan mengembangkan unit usaha lain yang memiliki keterkaitan dengan kegiatan usaha Perumda Air Minum Tirta Serayu.
(2)Pembentukan dan pengembangan unit usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan KPM dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VI

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 7

Perumda Air Minum Tirta Serayu didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas, sepanjang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriaannya.

BAB VII

MODAL

Pasal 8

(1)Sumber modal Perumda Air Minum Tirta Serayu terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat bersumber dari:
1. a.APBD; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan; dan
2. b.keuntungan revaluasi aset.

Pasal 9

Modal Perumda Air Minum Tirta Serayu yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perumda Air Minum Tirta Serayu.

Pasal 10

(1)Modal Perumda Air Minum Tirta Serayu merupakan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.
(2)Modal Perumda Air Minum Tirta Serayu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.modal dasar; dan
2. b.modal disetor.
(3)Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
(4)Modal yang telah disetor Pemerintah Daerah sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 11.743.058.075,00 (sebelas milyar tujuh ratus empat puluh tiga juta lima puluh delapan ribu tujuh puluh lima rupiah).
(5)Modal Perumda Air Minum Tirta Serayu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui penyertaan modal daerah.
(6)Dalam hal modal disetor belum mencapai modal dasar, pemenuhan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dianggarkan dalam APBD dalam jangka waktu tahun 2024 sampai dengan Tahun 2049 dan sesuai kemampuan keuangan Daerah.

Isi peraturan

Teks242PDFHirarki

Memuat teks peraturan…