DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2015

Nomor: 21
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 50

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang lokasi dan bentuk pelayanan; pengadaan PJU dan PJL;Pemeliharaan PJU dan PJL; beban biaya PJU dan PJL;larangan; pengawasan PJU dan PJL; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; pembinaan dan pengawasan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar penerangan jalan umum dan lingkungan memenuhi syarat standar teknis, keamanan dan dilaksanakan dengan bertanggung jawab, mengatur pengelolaan penerangan jalan umum;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Penerangan Jalan Umum dan Lingkungan; 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5.Undang-undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746 );
6.Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025); 3
8.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
9.Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655); 5
17.Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5281) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5530) ;
18.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285) ;
19.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); 6
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 16);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A );
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 130 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 10 Tahun 2010 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 21 Seri E, Tambahan Lemabaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 147); 7
24.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19, Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PENERANGAN JALAN UMUM DAN LINGKUNGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara. 8
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur pengelenggara Pemerintah Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan Listrik Negara yang selanjutnya disingkat PLN adalah Perseroan Terbatas Perusahaan Listrik Negara.
7.Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
8.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah kerja Kecamatan.
9.Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10.Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Desa/Kelurahan. 9
11.Penerangan Jalan Umum yang selanjutnya disingkat PJU adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus yang dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan, guna menerangi jalan umum Nasional, Provinsi dan Kabupaten serta penghubung antar Kelurahan/Desa, menerangi tempat fasilitas umum tertentu, menghiasi lokasi terbuka tertentu, yang perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan serta biaya rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah.
12.Penerangan Jalan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PJL adalah penggunaan tenaga listrik secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan, guna menerangi jalan lingkungan yang perencanaan, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan serta pembayaran rekeningnya oleh Pemerintah Daerah.
13.Penerangan Jalan Umum Swadaya yang selanjutnya disebut PJU Swadaya adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan oleh perorangan/badan, dan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan perangkat elektronik, rekening serta pemeliharaannya dibiayai oleh perorangan/badan.
14.Lampu Hias adalah penggunaan tenaga listrik yang secara khusus dipasang di ruang terbuka atau di luar bangunan guna memperindah Kota.
15.Jalan Nasional adalah jalan arteri dan jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan antar ibukota Provinsi dan jalan strategis nasional serta jalan tol.
16.Jalan Provinsi adalah jalan kolektor dalam sistem jaringan jalan primer yang menghubungkan ibukota Provinsi dengan ibukota Kabupaten/Kota atau antar ibukota Kabupaten/Kota dan jalan strategis Provinsi. 10
17.Jalan Kabupaten adalah jalan umum dalam sistem jaringan jalan sekunder yang menghubungkan antar pusat pelayanan dalam Kabupaten, menghubungkan pusat pelayanan dengan persil, menghubungkan antar persil serta menghubungkan antar pusat permukiman yang berada dalam Kota.
18.Jalan Lingkungan adalah jalan umum yang menghubungkan kawasan dan/atau antar permukiman yang terkecil.
19.Program Proporsional adalah besar maksimal penggunaan tenaga listrik oleh suatu kawasan perumahan/Kelurahan.
20.Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik suatu wilayah Kecamatan sesuai kemampuan Daerah.
21.Non Kuota adalah alokasi pemerataan pelayanan pemasangan dan/atau penggunaan tenaga listrik sesuai standar yang dibutuhkan di suatu lokasi tertentu yang dianggap perlu.
22.Pengelolaan Penerangan Jalan Umum adalah kegiatan perencanaan, pemasangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pembayaran rekening listrik Penerangan Jalan Umum.
23.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

Pasal 2

Pengelolaan PJU dan PJL berdasarkan atas asas keadilan, manfaat, estetika, pemerataan, efektif dan efisien. 11

Pasal 3

(1)Maksud pengelolaan PJU dan PJL yaitu menunjang keamanan, keselamatan dan ketertiban serta menambah keindahan lingkungan.
(2)Tujuan pengelolaan PJU dan PJL yaitu untuk : a) menghasilkan kecepatan, keakuratan dan kenyamanan pada waktu malam hari; b) menjaga kualitas jarang pandang; dan c) memudahkan bagi keandaraan dan pejalan kaki yang melintas di malam hari.

BAB II

LOKASI DAN BENTUK PELAYANAN

Pasal 4

(1)Pada setiap Kelurahan/Desa dilaksanakan pemasangan PJL.
(2)Kelurahan/Desa yang dilayani pemasangan PJL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan Kelurahan/Desa yang dilalui sistem jaringan tenaga listrik PLN tegangan rendah 220 Volt, sebagai sumber energi. 12

Pasal 5

(1)Lokasi pelayanan PJU meliputi Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum di luar bangunan gedung berikut halamannya.
(2)Lokasi Pelayanan PJL meliputi Jalan Lingkungan di Kelurahan/Desa.

Pasal 6

(1)Pelayanan PJU dan PJL dapat diberikan dalam bentuk bantuan konsultasi teknik, pengadaan dan pemasangan unit baru PJU dan PJL serta pembayaran rekening pemakaian daya listrik PLN.
(2)Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kelas dan status jalan yang dilayani.
(3)Jenis pelayanan yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan sebagai berikut :
1. a.pelayanan menyeluruh merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan, pengoperasian dan pemeliharaan serta pembayaran rekening listrik;
2. b.pelayanan sebagian merupakan jenis pelayanan yang diberikan mulai dari tahap perencanaan, pemasangan dan pengoperasian, dengan tidak mengesampingkan perhitungan besar Program Proporsional, sedangkan biaya pemeliharaan dilakukan secara swadaya oleh masyarakat/pihak ketiga; 13
3. c.Program Proporsional sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilaksanakan dalam hal melakukan penambahan PJU dan PJL di luar yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a diberikan untuk Jalan Kabupaten dan tempat fasilitas umum.
(2)Pelayanan menyeluruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilayani sesuai kebutuhan teknis dan tidak dibatasi kuota maupun proporsinya.

Pasal 8

(1)Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b diberikan kepada jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang.
(2)Pelayanan sebagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi kuota maupun proporsinya.
(3)Kriteria jalan-jalan lingkungan perumahan sampai jalan lingkungan perumahan yang terkecil atau gang, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah mengevaluasi pemberian pelayanan PJU dan PJL sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
(2)Petunjuk teknis pelayanan PJU dan PJL diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 14

BAB III

PENGADAAN PJU DAN PJL

Pasal 10

Pengadaan dan pemasangan PJU dan PJL, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang PJU dan PJL.

Isi peraturan

Teks50PDFHirarki

Memuat teks peraturan…