DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2017

Nomor: 21
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 74

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Penggolongan Pasar, Pengelolaan Pasar, Penggunaan Tempat Pasar, Tertib Bangunan dan Penempatan Barang, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pemberdayaan, Pengendalian dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan pasar rakyat daerah dilakukan antara lain dengan meningkatkan profesionalisme pengelola pasar, meningkatkan kompetensi pedagang pasar dan meningkatkan kualitas serta pembenahan sarana fisik pasar;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pasar Rakyat; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor 3821);
5.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
6.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
8.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5049);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara RI Tahun 1950 Nomor 59);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
19.Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 195) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 233);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 217); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN PASAR RAKYAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5.Dinas adalah Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintah di bidang pengelolaan pasar.
6.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang mempunyai tugas melaksanakan teknis operasional urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.
7.Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu di bidang pengelolaan pasar.
8.Pasar Rakyat yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah Daerah yang berupa toko, kios, los dan tenda yang dimiliki/ dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
9.Penanggungjawab Pasar adalah Pengelola pasar yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu dalam mengelola salah satu pasar di salah satu wilayah unit pelaksana teknis serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar.
10.Pengelolaan Pasar adalah penataan pasar rakyat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar rakyat.
11.Pengelola Pasar adalah Pemerintah Daerah atau Pihak ketiga yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
12.Lahan Pasar adalah areal didirikannya Pasar dengan luasan berdasarkan sertifikat hak atas tanah yang melekat diatasnya.
13.Pedagang adalah setiap orang atau badan hukum yang melakukan kegiatan menawarkan dan menjual barang dan/atau jasa di pasar.
14.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
15.Hak Pakai adalah hak yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang akan memakai atau menempati kios maupun los di area pasar sebagai tempat usaha setelah terpenuhinya syarat-syarat yang telah ditentukan oleh pemerintah.
16.Lapak adalah tempat dasaran yang ditempatkan di dalam Los.
17.Pasar Khusus adalah tempat untuk memperdagangkan barang dan/atau jasa tertentu, misalnya Pasar Buah, Pasar Pedagang Kaki Lima ( loak ), Pasar Hewan dan sebagainya.
18.Kelas Pasar adalah klasifikasi pasar yang mendasarkan pada waktu dan hari pasaran.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan dan Pembinaan Pasar dilakukan berdasarkan atas asas:

a.keadilan;
b.kesetaraan;
c.keterbukaan;
d.partisipatif;
e.persaingan usaha yang sehat;
f.kemitraan;
g.tanggungjawab sosial; dan
h.kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 3

Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan kepastian hukum terhadap pengelolaan pasar.

Pasal 4

Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah untuk :

a.mewujudkan keberadaan pasar rakyat yang bersih, aman, nyaman dan berkeadilan secara bertahap dan berkesinambungan;
b.menjaga stabilitas perekonomian dan meningkatkan pendapatan masyarakat setempat yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat;
c.meningkatkan peran pasar rakyat sebagai entitas ekonomi yang produktif, wahana interaksi sosial yang komunikatif dan sumber pendanaan yang efektif bagi terselenggaranya pelayanan publik di sektor perdagangan; dan
d.memberikan perlindungan, penataan serta pemberdayaan terhadap pasar, pedagang, konsumen, dan entitas ekonomi lainnya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup yang akan diatur dalam peraturan daerah ini adalah :

a.penggolongan pasar;
b.pengelolaan pasar;
c.penggunaan tempat pasar;
d.tertib bangunan dan penempatan barang;
e.hak, kewajiban dan larangan;
f.pemberdayaan, pengendalian dan evaluasi;
g.sanksi administrasi;
h.penyidikan;
i.ketentuan pidana; dan
j.pembinaan dan pelaksanaan pengawasan.

BAB IV

PENGGOLONGAN PASAR

Pasal 6

(1)Pasar digolongkan menjadi :
1. a.Pasar Kelas I; dan
2. b.Pasar Kelas II.
(2)Penggolongan Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)mendasarkan pada waktu dan hari buka pasar dengan ketentuan sebagai berikut :
1. a.Pasar Kelas I adalah pasar yang setiap hari melakukan aktifitas jual beli atau buka setiap hari; dan
2. b.Pasar Kelas II adalah pasar yang tidak setiap hari melakukan aktifitas jual beli atau buka hanya berdasarkan pada hari pasaran.
(3)Penentuan golongan pada masing-masing pasar diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

(1)Pasar Rakyat diklasifikasikan atas 4 (empat) tipe yaitu:
1. a.Pasar Rakyat tipe A;
2. b.Pasar Rakyat tipe B;
3. c.Pasar Rakyat tipe C; dan
4. d.Pasar Rakyat tipe D.
(2)Pasar Rakyat tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar harian, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 400 (empat ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 5.000 m2 (lima ribu meter persegi).
(3)Pasar Rakyat tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 3 (tiga) hari dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 275 (dua ratus tujuh puluh lima) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 4.000 m2 (empat ribu meter persegi).
(4)Pasar Rakyat tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 200 (dua ratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi).
(5)Pasar Rakyat tipe D sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d merupakan Pasar Rakyat dengan operasional pasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu, jumlah kapasitas pedagang paling sedikit 100 (seratus) orang, dan/atau luas lahan paling sedikit 2.000 m2 (dua ribu meter persegi).
(6)Dikecualikan dari klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pasar rakyat yang dibangun tidak berdasarkan prototipe tersebut; dan
(7)Ketentuan lebih lanjut mengenai Penetapan Tipe Pasar dan Prototipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENGELOLAAN PASAR

Pasal 8

Perencanaan Pasar terdiri dari:

a.perencanaan fisik; dan
b.perencanaan non fisik.

Pasal 9

(1)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
1. a.penentuan lokasi;
2. b.penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
3. c.sarana pendukung.
(2)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c berlaku untuk pembangunan pasar baru.
(3)Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi dan/atau rekonstruksi pasar.

Pasal 10

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:

a.kesesuaian dengan rencana tata ruang;
b.telah mempunyai embrio pasar;
c.dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat;
d.memiliki prasarana dan sarana transportasi yang menghubungkan ibu kota kabupaten, ibu kota kecamatan dan desa;

Isi peraturan

Teks74PDFHirarki

Memuat teks peraturan…