DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2015

Nomor: 22
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang kebijakan; penjaminan wajib belajar; kewajiban; penyelenggaraan; penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; sumber biaya pendidikan; lahan, sarana dan prasarana; kelompok pendidikan nonformal;kerjasama;penghargaan;sanksi; pembinaan, pengawasan dan pengendalian

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Banjarnegara, perlu adanya komitmen Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara untuk melaksanakan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun secara konsisten;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 4
8.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3512) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia 1998 Nomor 1990, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769); 5
11.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor199); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 7
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
5.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar Peserta Didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, Bangsa dan Negara.
7.Wajib Belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggungjawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8.Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah yang berbentuk Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Program Kejar Paket A atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP), Madrasah Tsanawiyah (MTs), Program Kejar Paket B atau bentuk lain yang sederajat.
9.Pendidikan Dasar Sembilan Tahun adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat.
10.Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar.
11.Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disingkat MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar, di dalam pembinaan Menteri Agama. 8
12.Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
13.Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disingkat MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang Pendidikan Dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, di dalam pembinaan Menteri Agama.
14.Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
15.Jenjang Pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Peserta Didik, tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang akan dikembangkan.
16.Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
17.Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyayswara, tutor, instruktur, fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususnya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
18.Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara. 9

Pasal 2

(1)Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun berfungsi mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi masyarakat.
(2)Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun bertujuan untuk memberikan bekal kemampuan dasar kepada Peserta Didik untuk mengembangkan potensi dirinya dalam kehidupannya sebagai pribadi anggota masyarakat, warga negara, dan umat manusia serta mempersiapkan Peserta Didik untuk mengikuti Pendidikan Menengah atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Pasal 3

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan dengan prinsip :

a.demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan, hak asasi manusia, dan nilai budaya Daerah;
b.pembudayaan dan pemberdayaan Peserta Didik yang berlangsung sepanjang hayat;
c.pemberian keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan serta mengarahkan kreativitas Peserta Didik dalam proses pembelajaran;
d.pemerataan bagi segenap warga masyarakat;
e.pemberdayaan semua komponen masyarakat melalui peranserta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan; dan
f.terpadu dan berkelanjutan. 10

BAB II

KEBIJAKAN

Pasal 4

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pelaksanaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun yang dicantumkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah, APBD, Rencana Strategis Daerah Bidang Pendidikan, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah.

Pasal 5

Bupati bertanggungjawab melaksanakan pengelolaan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.

BAB III

PENJAMINAN WAJIB BELAJAR

Pasal 6

Pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya Program Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar Sembilan Tahun tanpa memungut biaya bagi satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah.

Pasal 7

(1)Masyarakat yang berusia 6 (enam) tahun dapat mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, apabila daya tampung Satuan Pendidikan masih memungkinkan. 11
(2)Masyarakat yang berusia di atas 15 (lima belas) tahun dan belum lulus Pendidikan Dasar, dapat menyelesaikan pendidikannya sampai lulus atas biaya Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.

Pasal 8

(1)Masyarakat usia wajib belajar yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan, sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Selain biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya transportasi.

BAB IV

KEWAJIBAN

Pasal 9

(1)Setiap warga masyarakat usia wajib belajar, wajib mengikuti Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun.
(2)Setiap warga masyarakat yang memiliki anak usia Wajib Belajar Sembilan Tahun, bertanggungjawab memberikan pendidikan wajib belajar kepada anaknya.
(3)Pemerintahan Desa dan Kecamatan wajib berpartisipasi dalam Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. 12

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 10

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya, dan masyarakat.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…