DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 22 Tahun 2017

Nomor: 22
Tahun: 2017
Ditetapkan: 9 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 9

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan Pasal 1, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 14, Pasal 22, Pasal 24.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4431);
4.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5063);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
8.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 133) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 17 dan angka 18 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Daerah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
5.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
6.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
7.Jaminan Kesehatan adalah suatu sistem untuk memberikan perlindungan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat dengan prinsip kendali mutu dan biaya.
8.Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Jamkesda adalah suatu tata cara penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Daerah oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Banjarnegara.
9.Badan Penyelenggara Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapel Jamkesda adalah Lembaga Non Struktural yang berbadan Hukum Publik yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Banjarnegara untuk menyelenggarakan Program Jamkesda.
10.Badan Pembina Jamkesda yang selanjutnya disebut Bapem Jamkesda adalah unsur Pembina Bapel Jamkesda yang terdiri dari perwakilan unsur Pemerintah Kabupaten, ahli yang membidangi tentang asuransi kesehatan dan perwakilan peserta.
11.Tim Verifikasi adalah Tim yang bertugas untuk menilai administrasi klaim yang diajukan Pemberi Pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh pelaksana verifikasi dengan mengajukan pada standar penilaian klaim.
12.Peserta Jamkesda yang selanjutnya disebut peserta adalah setiap warga masyarakat dan / atau anggota keluarganya yang memenuhi persyaratan untuk dapat ikut program Jamkesda.
13.Masyarakat miskin non kuota adalah masyarakat miskin yang belum memiliki jaminan pelayanan kesehatan dari Pemerintah.
14.Kelompok Informal adalah pekerja sektor informal non miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan.
15.Pemberi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut PPK adalah sarana pelayanan kesehatan mulai dari pelayanan dasar sampai lanjutan baik institusi milik pemerintah, swasta dan atau perorangan yang memberikan pelayanan kesehatan pada peserta dalam penyelenggaraan Program Jamkesda.
16.Pemberi Pelayanan Kesehatan I (strata pertama) yang selanjutnya disebut PPK I adalah Sarana Pelayanan Kesehatan dasar milik Pemerintah di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa maupun Sarana Pelayanan Kesehatan Swasta baik institusi / perorangan seperti Balai Pengobatan (BP), dokter dan bidan praktek swasta yang memiliki kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
17.Pemberi Pelayanan Kesehatan II (strata kedua) yang selanjutnya disebut PPK II adalah pemberi pelayanan Kesehatan lanjutan yaitu Rumah Sakit yang letaknya di dalam Kabupaten Banjarnegara yang memiliki kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
18.Pemberi Pelayanan Kesehatan III (strata ketiga) yang selanjutnya disebut PPK III adalah Pemberi Pelayanan Kesehatan Lanjutan yaitu Rumah Sakit yang letaknya di luar Kabupaten Banjarnegara yang memiliki kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
19.Paket Pemeliharaan Kesehatan adalah kumpulan pelayanan kesehatan bersifat komprehensif yang diselenggarakan oleh Bapel Jamkesda dan dilaksanakan oleh PPK untuk kepentingan peserta dalam rangka melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan.
20.Pelayanan kesehatan bersifat komprehensif adalah pelayanan kesehatan yang terdiri atas pelayanan promotif (peningkatan pengetahuan, sikap dan perilaku), preventif (pencegahan), kuratif (pengobatan) dan rehabilitatif (pemulihan).
21.Pelayanan kesehatan promotif adalah suatu kegiatan dan /atau serangkaian pelayanan kesehatan yang lebih mengutamakan kegiatan yang bersifat promosi kesehatan.
22.Pelayanan kesehatan preventif adalah suatu kegiatan pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan/penyakit.
23.Pelayanan kesehatan kuratif adalah suatu kegiatan dan /atau serangkaian kegiatan pengobatan yang ditujukan untuk penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, pengendalian penyakit, atau pengendalian kecacatan agar kualitas penderita dapat terjaga seoptimal mungkin.
24.Pelayanan kesehatan rehabilitatif adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan untuk mengembalikan bekas (fungsi/kondisi) penderita ke dalam masyarakat sehingga dapat berfungsi lagi sebagai anggota masyarakat yang berguna untuk dirinya dan masyarakat semaksimal mungkin sesuai kemampuannya.
25.Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang merupakan sarana untuk melaksanakan pelayanan bidang kesehatan secara paripurna kepada masyarakat.
26.Puskesmas Pembantu yang selanjutnya disebut Pustu adalah unit organisasi kesehatan yang merupakan penunjang kegiatan Puskesmas.
27.Puskesmas Keliling yang selanjutnya disebut Pusling adalah pelayanan kesehatan secara keliling ke desa-desa atau kelurahan yang merupakan bagian dari kegiatan pelayanan kesehatan oleh Puskesmas.
28.Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
29.Rumah Sakit Umum adalah Rumah Sakit di Kabupaten Banjarnegara dan atau di luar Kabupaten Banjarnegara yang telah memiliki kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
30.Rumah Sakit Swasta adalah Rumah Sakit Swasta yang ada di wilayah Kabupaten Banjarnegara dan atau di luar Kabupaten Banjarnegara yang telah memiliki kerjasama dengan Bapel Jamkesda.
31.Iuran Kepesertaan Jamkesda yang selanjutnya disebut Premi adalah besarnya uang yang dibayarkan oleh peserta kepada Bapel Jamkesda.
32.Sumber dana lain yang tidak mengikat adalah sumber dana yang berasal antara lain dari organisasi profesi, organisasi masyarakat, Lembaga Swadaya Masyarakat dan sumber dana lain yang sah menurut hukum.
33.Implementasi Indonesia Diagnosis Related Group yang selanjutnya disebut INA-DRG adalah suatu sistem klasifikasi kombinasi beberapa jenis penyakit dan prosedur/tindakan pelayanan di suatu rumah sakit dengan pembiayaan yang dikaitkan dengan mutu dan efektivitas pelayanan kesehatan terhadap pasien.
34.Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab atas kasus penyakit atau masalah yang diselenggarakan secara timbal balik, baik secara vertikal dalam arti dari satu strata sarana pelayanan kesehatan ke strata pelayanan kesehatan lainnya, maupun horisontal dalam arti antar strata sarana pelayanan kesehatan yang sama.
35.Kapitasi adalah sistem pembayaran dimuka yang dilakukan oleh badan penyelenggara kepada pemberi pelayanan berdasarkan kesepakatan harga untuk setiap peserta yang dipertanggungkan.
36.Klaim adalah sistem pembayaran yang dilakukan oleh Badan Penyelenggara kepada pemberi pelayanan kesehatan, setelah pemberi pelayanan kesehatan memberikan pelayanan kesehatan kepada peserta.
37.Kader Jamkesda adalah seorang tenaga sukarela yang direkrut dari, oleh dan untuk masyarakat, yang bertugas membantu kelancaran perekrutan calon peserta Jamkesda.
38.Penyidik adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
39.Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.
40.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat penyidik pegawai negeri sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabupaten yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
2.Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Sasaran kepesertaaan adalah masyarakat meliputi :

a.masyarakat miskin non kuota yang tidak termasuk dalam peserta jaminan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Penerima Bantuan Iuran (BPJS PBI);
b.penderita Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI);
c.masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang kriterianya ditetapkan dengan Peraturan Bupati; dan
d.korban bencana alam dan/atau wabah penyakit yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
1. 3.Ketentuan Pasal 7 huruf a diubah, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Setiap peserta berhak :

a.mendapatkan nomor peserta Jamkesda yang dibuktikan dengan Kartu Jamkesda dan/atau surat jaminan pembiayaan yang tata caranya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
b.mendapatkan Pelayanan kesehatan yang bersifat komprehensif;
c.mendapatkan informasi dan penjelasan yang memadai dan diperlukan dalam penyelenggaraan Jamkesda; dan
d.memberikan masukan dan saran terhadap mutu pelayanan, mengajukan keluhan dan memperoleh penyelesaian atas keluhan yang diajukan kepada pihak terkait baik yang menyangkut pelayanan oleh Bapel Jamkesda maupun PPK.
1. 4.Ketentuan Pasal 8 huruf b diubah, sehingga Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Setiap peserta berkewajiban :

a.membayar premi kepesertaan;
b.membawa kartu Kartu Jamkesda dan/atau surat jaminan pembiayaan setiap kali berkunjung ke PPK; dan
c.mematuhi dan mengikuti semua prosedur standar yang berlaku dalam penyelenggaraan Jamkesda.
1. 5.Ketentuan ayat (1) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1)Bapem Jamkesda terdiri dari perangkat daerah terkait.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan Bapem Jamkesda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
(3)Tugas dan wewenang Bapem Jamkesda meliputi :
1. a.melakukan pengkajian dan penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan Jamkesda;
2. b.mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pejabat pengelola kepada Bupati;
3. c.menetapkan peraturan internal dan kebijakan Bapel Jamkesda sesuai dengan kewenangannya;
4. d.meminta keterangan, memeriksa dan atau mengusulkan kepada Bupati tentang sanksi bagi pejabat pengelola;
5. e.memeriksa dan menyelesaikan keluhan serta pendapat/saran dari peserta terhadap penyelenggaraan Jamkesda bersama pejabat pengelola; dan
6. f.melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Jamkesda dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.
(4)Anggota Bapem Jamkesda diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati.
(5)Bapem Jamkesda bertanggungjawab kepada Bupati.

6.Ketentuan ayat (4) dan ayat (8) Pasal 22 diubah, ayat (5) Pasal 22 dihapus dan setelah ayat (8) ditambah 2 (dua) ayat lagi yakni ayat (9) dan ayat (10) sehingga Pasal 22 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 22

(1)Sumber dana untuk pembiayaan penyelenggaraan Jamkesda berasal dari masyarakat dan atau premi peserta Jamkesda, Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2)Dana yang ada pada Bapel Jamkesda digunakan untuk biaya pelayanan kesehatan dan operasional Bapel dalam penyelenggaraan Jamkesda dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3)Dana yang berasal dari Pemerintah Kabupaten dan atau Pemerintah Provinsi alokasinya digunakan sesuai dengan peruntukannya.
(4)Dana yang berasal dari masyarakat dan atau premi peserta Jamkesda disetorkan secara perorangan langsung ke Bapel Jamkesda atau dikumpulkan secara kolektif.
(5)Dihapus.
(6)Sistem pembayaran untuk pelayanan kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(7)Besaran biaya untuk pelayanan kesehatan, termasuk obat yang diberikan, ditentukan sesuai perjanjian kerjasama antara PPK dan Bapel yang mengacu pada tarif standar dan daftar obat standar yang disepakati.
(8)Apabila dalam pengelolaan Jamkesda ada sisa dana pengelolaan Jamkesda, maka sisa dana tersebut akan digunakan untuk Program Pengembangan Jamkesda dan dipergunakan untuk program Jamkesda tahun berikutnya yang akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
(9)Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) dapat disimpan dalam bentuk tabungan dan/atau deposito.
(10)Bank yang ditunjuk untuk menyimpan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

7.Ketentuan BAB VII diubah, sehingga BAB VII menjadi berbunyi sebagai berikut :

BAB VII

PENDATAAN PESERTA

Pasal 24

Data peserta Jamkesda dapat diperoleh melalui :

a.pendataan langsung melalui Kecamatan, Pemerintah Desa, Puskesmas dan usulan dari masyarakat; dan/atau
b.memanfaatkan data kemiskinan baik dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah serta lembaga lain yang dibentuk oleh pemerintah. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 9-11-2017 BUPATI BANJARNEGARA Cap ttd, BUDHI SARWONO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 5-12-2017 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, SISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 22 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (22/2017) Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd, SOLEMAN, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640306 199303 1 008 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 22 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2010 TENTANG JAMINAN KESEHATAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA I. UMUM Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat miskin yang berada di Kabupaten/Kota tetangga dan untuk memberikan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit yang mempunyai keahlian khusus, maka Pemerintah Kabupaten Banjarnegara melalui Jamkesda perlu bekerja sama dengan Rumah Sakit yang letaknya di Kabupaten/Kota tetangga dan Rumah Sakit yang mempunyai keahlian khusus. Adapun dalam perkembangannya, untuk mengakomodir kepesertaan yang belum tercover dalam perlu melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2010 tentang Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Banjarnegara. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 250

Isi peraturan

Teks9PDFHirarki

Memuat teks peraturan…