DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2015

Nomor: 24
Tahun: 2015
Ditetapkan: 28 Desember 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 59

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan ini memuat tentang pembentukan; organisasi pemerintah desa; kedudukan, tugas pokok dan fungsi pemerintah desa; tata kerja; pembinaan dan pengawasan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 3
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 4
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA Dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 5
4.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
7.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10.Perangkat Desa adalah unsur Pemerintah Desa yang terdiri dari Sekretariat Desa, Pelaksana Kewilayahan, dan Pelaksana Teknis.
11.Sekretariat Desa adalah sekretariat pemerintah Desa di Daerah.
12.Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
13.Kepala Urusan adalah unsur staf pada Sekretariat Desa.
14.Dusun adalah bagian wilayah dalam Desa yang merupakan lingkungan kerja penyelenggaraan pemerintah Desa. 6
15.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
16.Pelaksana Teknis adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1)Organisasi Pemerintah Desa dibentuk berdasarkan pertimbangan :
1. a.kewenangan yang dimiliki oleh Desa;
2. b.karakteristik, potensi dan kebutuhan desa;
3. c.kemampuan keuangan desa; dan
4. d.ketersediaan sumber daya manusia.
(2)Organisasi Pemerintah Desa dibentuk dengan Peraturan Desa.

BAB III

ORGANISASI PEMERINTAH DESA

Pasal 3

(1)Pemerintah Desa terdiri atas:
1. a.Kepala Desa; dan
2. b.Perangkat Desa.
(2)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
1. a.Sekretariat Desa;
2. b.Pelaksana Kewilayahan; dan
3. c.Pelaksana Teknis.
(3)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berkedudukan sebagai unsur pembantu Kepala Desa. 7
(4)Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diangkat oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati.
(5)Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 4

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf Sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan, yaitu :
1. a.urusan Tata Usaha dan Umum;
2. b.urusan Keuangan; dan
3. c.urusan Perencanaan.
(3)Apabila bidang urusan terdiri dari 2 (dua), maka meliputi :
1. a.Urusan Umum dan Perencanaan; dan
2. b.Urusan Keuangan.
(4)Setiap bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh seorang Kepala Urusan.

Pasal 5

(1)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
(2)Pelaksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kepala Dusun.
(3)Jumlah Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan secara proporsional sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan Desa. 8

Pasal 6

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(2)huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi, yaitu :
1. a.seksi Pemerintahan;
2. b.seksi Kesejahteraan; dan
3. c.seksi Pelayanan.
(3)Apabila Pelaksana Teknis terdiri dari 2 (dua) seksi, maka terdiri dari :
1. a.seksi Pemerintahan; dan
2. b.seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(4)Setiap seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilaksanakan oleh seorang Kepala Seksi.

Pasal 7

Untuk membantu pelaksanaan tugas Kepala Seksi dan Kepala Urusan dapat dibantu oleh staf.

Pasal 8

Bagan organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 9

BAB IV

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI PEMERINTAH DESA

Pasal 9

Pemerintah Desa berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di desa dengan tugas pokok menyelenggarakan urusan rumah tangga desa, urusan yang belum dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah serta tugas pembantuan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Pemerintah Desa mempunyai fungsi :

a.pelaksanaan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga desa;
b.pelaksanaan tugas di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya;
c.pelaksanaan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat;
d.pembinaan dalam rangka ketentraman dan ketertiban masyarakat; dan
e.pelaksanaan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Desa.

Isi peraturan

Teks59PDFHirarki

Memuat teks peraturan…