DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 24 Tahun 2017

Nomor: 24
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Tujuan dan Ruang Lingkup, Penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemberian Bantuan Hukum, Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum, Hak dan Kewajiban, Larangan, Penganggaran Bantuan Hukum, Pelaporan Penggunaan Anggaran Bantuan Hukum,Pengawasan, Sanksi Administratif, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Bantuan Hukum Bagi Warga Miskin; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Miskin (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 67);
10.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 14 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 163) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 191);
11.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 218); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG BANTUAN HUKUM BAGI WARGA MISKIN KABUPATEN BANJARNEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Bantuan Hukum adalah Jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum
6.Fasilitasi Bantuan Hukum adalah Pelayanan Bantuan hukum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Pemberi Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum dalam menghadapi permasalahan hukum.
7.Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, layanan kesehatan, layanan pendidikan, pekerjaan dan berusaha, perumahan, air bersih dan sanitasi, tanah, lingkungan yang baik dan sehat, rasa aman, dan partisipasi.
8.Jasa hukum adalah jasa yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum berupa memberikan konsultasi hukum, menerima dan menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.
9.Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan Peraturan Perundang-undangan tentang bantuan hukum.
10.Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Organisasi adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan untuk memberikan layanan bantuan hukum kepada orang atau kelompok orang miskin.
11.Penerima Bantuan Hukum adalah setiap orang atau kelompok orang miskin.
12.Verifikasi adalah pemeriksaan atas kebenaran laporan dan dokumen yang diserahkan oleh pemberi bantuan hukum.
13.Akreditasi adalah penilaian dan pengakuan terhadap lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang akan memberikan bantuan hukum yang berupa klasifikasi/ penjenjangan dalam pemberian bantuan hukum.
14.Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.
15.Kode Etik Advokat adalah kode etik yang ditetapkan oleh organisasi profesi advokat yang berlaku bagi Advokat.
16.Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
17.Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga peradilan.
18.Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Banjarnegara dan memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan/atau Kartu Keluarga (KK) Kabupaten Banjarnegara dan ditandai dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin Kabupaten Banjarnegara.
19.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Bantuan Hukum diselenggarakan berdasarkan asas:

a.keadilan;
b.persamaan kedudukan di dalam hukum;
c.keterbukaan;
d.efisiensi;
e.efektivitas;
f.akuntabilitas; dan
g.perlindungan terhadap hak asasi manusia.

Pasal 3

Penyelenggaraan Bantuan Hukum bertujuan:

a.menjamin dan memenuhi hak untuk mendapat akses keadilan bagi warga miskin;
b.menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia;
c.mewujudkan hak konstitusional warga miskin sesuai prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum;
d.menjamin rasa aman bagi warga miskin dalam menghadapi permasalahan hukum; dan
e.menjamin kepastian penyelenggaraan bantuan hukum dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.penyelenggaraan bantuan hukum;
b.pemberian Bantuan Hukum;
c.tata cara pemberian Bantuan Hukum;
d.hak dan kewajiban;
e.larangan;
f.penganggaran bantuan hukum; dan
g.pengawasan.

BAB III

PENYELENGGARAAN BANTUAN HUKUM

Pasal 5

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menjalin kerja sama dengan Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 6

(1)Dalam penyelenggaraan Bantuan Hukum, Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
(2)Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
1. a.menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum;
2. b.menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas dan tujuan pemberian Bantuan Hukum;
3. c.menyusun rencana dan mengelola anggaran bantuan hukum bagi warga miskin; dan
4. d.menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum bagi warga miskin kepada Bupati.

Pasal 7

(1)Dalam melaksanakan tugas fasilitasi Bantuan Hukum, Bagian Hukum Sekretariat Daerah berwenang:
1. a.melakukan penelitian dan pemeriksaan permohonan fasilitasi bantuan hukum yang diajukan Penerima dan Pemberi Bantuan Hukum;
2. b.mengawasi dan memastikan penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum dijalankan sesuai asas dan tujuan yang ditetapkan;
3. c.melakukan verifikasi lembaga bantuan hukum atau Advokat yang memenuhi kelayakan sebagai Pemberi Bantuan Hukum; dan
4. d.mengevaluasi penyelenggaraan dan pemberian Bantuan Hukum yang telah dilaksanakan.
(2)Tata cara penelitian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM

Pasal 8

(1)Bantuan Hukum kepada Penerima Bantuan Hukum diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum yang memenuhi syarat:
1. a.berbadan hukum;
2. b.terakreditasi;
3. c.memiliki kantor atau sekretariat yang tetap;
4. d.memiliki pengurus; dan
5. e.memiliki program Bantuan Hukum.
(2)Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Penerima Bantuan Hukum baik secara Non Litigasi maupun secara Litigasi.

Pasal 9

(1)Pemberian Bantuan Hukum Non litigasi meliputi kegiatan:
1. a.drafting dokumen hukum;
2. b.penyuluhan hukum;
3. c.pemberdayaan masyarakat;
4. d.konsultasi hukum;
5. e.investigasi perkara, baik secara elektronik maupun non elektronik;
6. f.penelitian hukum;
7. g.negosiasi;
8. h.mediasi, dan/atau;
9. i.pendampingan di luar pengadilan.
(2)Tata cara pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

(1)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan dengan cara:
1. a.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa yang dimulai dari tingkat penyidikan dan penuntutan;
2. b.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa dalam proses pemeriksaan di persidangan;
3. c.pendampingan dan/atau menjalankan kuasa terhadap Penerima Bantuan Hukum di Pengadilan Umum dan Pengadilan Tata Usaha Negara.
(2)Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dilakukan oleh Advokat yang berstatus sebagai pengurus Pemberi Bantuan Hukum dan/atau Advokat yang direkrut oleh Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 11

Bantuan Hukum oleh Advokat tidak menghapuskan kewajibannya untuk memberi bantuan hukum secara cuma-cuma sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…