DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 26 Tahun 2017

Nomor: 26
Tahun: 2017
Ditetapkan: 20 November 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 101

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Asas, Ruang Lingkup, Prinsip Penyelenggaraan Kepariwisataan, Kewenangan, Pembangunan Kepariwisataan, Kawasan Strategis, Usaha Pariwisata, Pendaftaran Usaha Pariwisata, Badan Promosi Pariwisata Daerah, Kerjasama Pengelolaan dan Pengembangan Pariwisata Daerah, Pelatihan Sumber Daya Manusia, Standarisasi, Sertifikasi dan Tenaga Kerja, Pendanaan, Hak, Kewajiban dan Larangan, Pembinaan dan Pengawasan, Peran Serta Masyarakat, Sanksi Administratif, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mengendalikan masyarakat Kabupaten Banjarnegara dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata diperlukan adanya pembinaan dan pengawasan setiap kegiatan usaha pariwisata di daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan Kepariwisataan. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentuk Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966;
7.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi JawaTengah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Kepariwisataan Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagiamana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005- 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jawa Tengah Nomor 145);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 204) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 223); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5.Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat yang membidangi dan mengurusi pendaftaran usaha pariwisata
6.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya.
7.Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan pengusaha.
8.Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9.Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
10.Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
11.Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
12.Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
13.Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
14.Pengusaha Pariwisata adalah orang, sekelompok orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
15.Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
16.Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
17.Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pekerja pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
18.Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk pariwisata, pelayanan dan pengelolaan kepariwisataan.
19.Produk Pariwisata adalah berbagai jenis komponen daya tarik wisata, fasilitas pariwisata dan aksesbilitas yang disediakan bagi dan/atau dijual kepada wisatawan, yang saling mendukung secara sinerjik dalam suatu kesatuan sistem untuk terwujudnya pariwisata.
20.Pemasaran pariwisata adalah upaya memperkenalkan, mempromosikan serta menjual produk dan destinasi pariwisata di dalam dan luar negeri.
21.Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah surat tanda pendaftaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha untuk dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.
22.Arena permainan adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bermain anak dan keluarga.
23.Taman rekreasi adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berekreasi dengan bermacam-macam atraksi.
24.Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas menyanyi dengan atau tanpa pemandu lagu.
25.Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
26.Orang adalah orang perseorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Maksud pengaturan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk menjamin kepastian hukum tentang kewajiban, hak, dan tata cara pengelolaan kepariwisataan.
(2)Tujuan penyelenggaraan kepariwisataan adalah untuk :
1. a.meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
2. b.meningkatkan kesejahteraan rakyat;
3. c.mengurangi kemiskinan;
4. d.mengatasi pengangguran;
5. e.melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
6. f.memajukan kebudayaan yang beretika;
7. g.mengangkat citra bangsa;
8. h.memupuk rasa cinta tanah air;
9. i.memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa;
10. j.mempererat persahabatan dan toleransi antar budaya, bangsa, dan agama; dan
11. k.memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan, dan meningkatkan mutu objek dan daya tarik wisata daerah.

BAB III

ASAS

Pasal 3

Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:

a.manfaat;
b.kekeluargaan;
c.adil dan merata;
d.keseimbangan;
e.kemandirian;
f.kelestarian;
g.partisipatif;
h.berkelanjutan;
i.demokratis;
j.kesetaraan;
k.kesatuan;
l.profesionalisme;
m.berbudaya; dan
n.kenyamanan lingkungan.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prinsip penyelenggaraan kepariwisataan;
b.kewenangan;
c.pembangunan kepariwisataan;
d.obyek dan daya tarik wisata serta kawasan strategis;
e.usaha pariwisata;
f.pendaftaran usaha pariwisata;
g.Badan Promosi Pariwisata Daerah;
h.kerjasama pengelolaan dan pengembangan pariwisata daerah;
i.pelatihan sumber daya manusia, standarisasi, sertifikasi dan tenaga kerja;
j.pendanaan;
k.hak, kewajiban dan larangan;
l.pembinaan dan pengawasan; dan
m.peran serta masyarakat.

BAB V

PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN

Pasal 5

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:

a.menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan;
b.menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal;
c.memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan secara proporsional;
d.memelihara kelestarian alam dan perlindungan lingkungan;
e.meningkatkan pemberdayaan masyarakat;
f.menjamin keterpaduan antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan;
g.mematuhi kode etik kepariwisataan lokal, nasional dan internasional; dan
h.memperkokoh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI

KEWENANGAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah berwenang menyelenggarakan kepariwisataan di Daerah.
(2)Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan kepariwisataan;
2. b.menetapkan destinasi pariwisata;
3. c.menetapkan daya tarik wisata;
4. d.melaksanakan pendaftaran, pencatatan, dan pendataan pendaftaran usaha pariwisata;
5. e.mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan;
6. f.memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan produk pariwisata;
7. g.memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
8. h.menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan;
9. i.memelihara dan melestarikan daya tarik wisata;
10. j.menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
11. k.mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
(3)Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan kepariwisataan.
(4)Pemerintah Daerah dapat mengembangkan dan mengelola sistem informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi daerah.

BAB VII

PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN

Pasal 7

(1)Pembangunan kepariwisataan dilakukan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
(2)Pembangunan kepariwisataan Daerah dilaksanakan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.
(3)Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.industri pariwisata;
2. b.destinasi pariwisata;
3. c.pemasaran pariwisata; dan
4. d.kelembagaan kepariwisataan.

BAB VIII

KAWASAN STRATEGIS

Pasal 8

(1)Bupati menetapkan kawasan strategis pariwisata di daerah untuk membentuk citra kepariwisataan daerah.
(2)Penetapan kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud ayat (3) dengan memperhatikan aspek:
1. a.sumber daya pariwisata alam, budaya dan religi yang potensial menjadi daya tarik pariwisata;
2. b.potensi pasar;
3. c.lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan keutuhan wilayah;
4. d.perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan hidup;
5. e.lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
6. f.kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
7. g.kekhususan dari wilayah.
8. h.budaya, sosial dan agama masyarakat setempat.
(3)Kawasan strategis pariwisata merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah, Provinsi dan Nasional dipergunakan sebagai pendukung kegiatan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah sesuai dengan ketentuan Rencana Tata Ruang Wilayah daerah.

BAB IX

USAHA PARIWISATA

Pasal 9

Usaha Pariwisata meliputi:

a.daya tarik wisata;
b.kawasan pariwisata;
c.jasa transportasi wisata;
d.jasa perjalanan wisata;
e.jasa makanan dan minuman;
f.penyediaan akomodasi;
g.penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h.penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
i.jasa informasi pariwisata;
j.jasa konsultan pariwisata;
k.jasa pramuwisata;
l.wisata tirta;
m.solus per aqua (SPA); dan
n.usaha pariwisata lainnya yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Usaha Pariwisata dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata dan Pemerintah Desa.
(2)Usaha pariwisata yang dikelola Pemerintah Daerah, Pengusaha Pariwisata dan Pemerintah Desa dapat dikerjasamakan dengan pihak lainnya sesuai peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks101PDFHirarki

Memuat teks peraturan…