DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 140

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Pendekatan Perencanaan, Prinsip-Prinsip Perencanaan, Ruang Lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah, Tahapan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kelembagaan, Tata Cara Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah, Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Perubahan, Sanksi Administrasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Umum;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun sistem perencanaan pembangunan daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan yang meliputi rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan serta rencana sektoral;
c.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, tatacara penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Renstra Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, maka Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; d . bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan perkembangan;
e.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
8.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5495);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 15 Tahun 2013 tentang Transparasi dan Partisipasi Pembangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 167);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Reponsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 176) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2014 tentang Strategi Pembangunan Reponsif Gender (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 198);
23.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Darah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
4.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat APBD Provinsi adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan ditetapkan dengan Undang-undang.
10.Camat adalah pimpinan Perangkat Daerah Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
11.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12.Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas di Kecamatan.
13.Lurah adalah Pimpinan Perangkat Daerah Kelurahan di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
14.Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah.
15.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.
16.Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disingkat Baperlitbang adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara.
17.Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah semua unsur Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
18.Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
19.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah berjangka waktu 20 (duapuluh) tahun.
20.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 5 (lima) tahun.
21.Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
22.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah berjangka waktu 5 (lima) tahun.
23.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
24.Rencana Kerja Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 (satu) tahun.
25.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah dokumen yang berisi penetapan dan rencana pemanfaatan tata ruang wilayah Kabupaten Banjarnegara.
26.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
27.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
28.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
29.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan;
30.Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta untuk memperoleh alokasi anggaran atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
31.Prakiraan maju adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun-tahun berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan guna memastikan kesinambungan kebijakan yang telah disetujui untuk setiap program dan kegiatan;
32.Indikator kinerja adalah alat ukur untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif dan kualitatif;
33.Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;
34.Reses adalah suatu kegiatan anggota DPRD dalam bentuk penyerapan aspirasi masyarakat secara langsung.
35.Pagu Indikatif adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada masing-masing Perangkat Daerah untuk merencakan program/kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Sistem perencanaan pembangunan daerah dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam menyusun, menetapkan dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang berkelanjutan dan membentuk suatu siklus perencanaan yang utuh.

Pasal 3

Sistem perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk :

a.mengoptimalkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar wilayah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
b.menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
c.mewujudkan tercapainya pemanfaatan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

PENDEKATAN PERENCANAAN

Pasal 4

Perencanaan pembangunan dilakukan melalui pendekatan :

a.teknokratik;
b.partisipatif;
c.politik;
d.atas-bawah (top-down); dan
e.bawah-atas (bottom-up).

BAB IV

PRINSIP-PRINSIP PERENCANAAN

Pasal 5

(1)Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.
(2)Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
(3)Perencanaan pembangunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah.
(4)Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.
(5)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, berkeadilan dan berkelanjutan.
(6)Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan spesifik (specific), terukur (measurable), dapat dilaksanakan (achievable), memperhatikan ketersediaan sumberdaya (resources availability), dan memperhatikan fungsi waktu (timelines).

BAB V

RUANG LINGKUP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 6

(1)Perencanaan pembangunan daerah mencakup penyelenggaraan perencanaan makro seluruh fungsi pemerintahan yang meliputi semua bidang kehidupan secara terpadu.
(2)Perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan akumulasi perencanaan pembangunan yang disusun secara terpadu oleh pemerintah daerah dan perencanaan pembangunan desa yang berada dalam pembinaan pemerintah daerah, serta aspirasi masyarakat hasil reses anggota DPRD.
(3)Perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terpadu oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk :
1. a.RPJPD;
2. b.RPJMD;
3. c.Renstra PD;
4. d.RKPD; dan
5. e.Renja PD.
(4)Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus bersinergi dengan perencanaan pembangunan daerah dan diwujudkan dalam bentuk :
1. a.RPJM-Desa; dan/atau
2. b.RKP-Desa.
(5)Ketentuan mengenai pedoman perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VI

TAHAPAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 7

Tahapan perencanaan pembangunan daerah, meliputi :

a.penyusunan rencana;
b.penetapan rencana;
c.pengendalian pelaksanaan rencana; dan
d.evaluasi pelaksanaan rencana.

Pasal 8

(1)Penyusunan RPJPD dilakukan melalui urutan :
1. a.Penyusunan rancangan awal RPJPD;
2. b.Pelaksanaan Musrenbang RPJPD;
3. c.Penyusunan rancangan akhir RPJPD; dan
4. d.Penetapan RPJPD.
(2)Penyusunan RPJMD dilakukan melalui urutan :
1. a.Penyusunan rancangan awal RPJMD;
2. b.Penyusunan rancangan RPJMD;
3. c.Pelaksanaan Musrenbang RPJMD;
4. d.Penyusunan rancangan akhir RPJMD; dan
5. e.Penetapan RPJMD.
(3)Penyusunan Renstra PD dilakukan dengan urutan :
1. a.Penyusunan rancangan Renstra PD;
2. b.Pelaksanaan forum dengar pendapat publik dan penjaringan aspirasi dari pemangku kepentingan pembangunan di daerah;
3. c.Penyusunan rancangan akhir Renstra PD; dan
4. d.Penetapan Renstra PD.
(4)Penyusunan RKPD dilakukan melalui urutan :
1. a.Penyusunan rancangan awal RKPD;
2. b.Penyusunan Hasil Musrenbang Kecamatan;
3. c.Penyusunan rancangan RKPD;
4. d.Pelaksanaan Musrenbang RKPD;
5. e.Penyusunan rancangan akhir RKPD; dan
6. f.Penetapan RKPD.
(5)Penyusunan Renja PD dilakukan melalui urutan :
1. a.Penyusunan rancangan Renja PD;
2. b.Pelaksanaan forum PD;
3. c.Penyesuaian rancangan Renja PD; dan
4. d.Penetapan Renja PD.

Pasal 9

(1)Baperlitbang menyusun rancangan awal RPJPD.
(2)Rancangan awal RPJPD memuat visi dan misi daerah, serta arah pembangunan jangka panjang daerah dengan berpedoman pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi dan RTRW.
(3)Dalam menyusun rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Baperlitbang mendapat masukan dari PD dan pemangku kepentingan pembangunan di Daerah serta memperhatikan aspirasi yang berkembang di masyarakat.

Pasal 10

(1)Musrenbang RPJPD dilaksanakan untuk membahas rancangan awal RPJP Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
(2)Rangkaian kegiatan Musrenbang RPJPD, meliputi penyampaian, pembahasan dan penyepakatan rancangan awal RPJPD.
(3)Musrenbang RPJPD dilaksanakan oleh Baperlitbang dengan mengikutsertakan seluruh anggota DPRD, dan perwakilan pemangku kepentingan pembangunan di daerah.
(4)Dalam melaksanakan Musrenbang RPJPD, Baperlitbang melaksanakan kegiatan forum dengar pendapat publik (public hearing), serta penjaringan aspirasi.
(5)Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya RPJPD periode sebelumnya.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan Musrenbang RPJPD, diatur dengan Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks140PDFHirarki

Memuat teks peraturan…