DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2023

Nomor: 3
Tahun: 2023
Ditetapkan: 3 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 63

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Prasarana, Sarana dan utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, Pembentukan Tim Verifikasi, Pengelolaan, Pelaporan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa masyarakat penghuni perumahan dan permukiman membutuhkan lingkungan perumahan layak huni yang sehat, aman, serasi, teratur serta didukung dengan tersedianya prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman yang berkelanjutan;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman, maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang– Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
6.Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi.
7.Utilitas Umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan Lingkungan Hunian.
8.Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan Prasarana, Sarana, dan Utilitas sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
9.Permukiman adalah bagian dari Lingkungan Hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
10.Kawasan Perdagangan dan Jasa adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan perdagangan dan jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Perdagangan dan Jasa, dengan luas lebih dari atau sama dengan 3 Ha (tiga hektar) sampai dengan kurang dari 25 Ha (dua puluh lima hektar), dengan karakter pengembangan masa bangunan sistem deret maupun sistem blok, memiliki sirkulasi jalan internal/jalan di dalam tapak maupun jalan antar blok bangunan.
11.Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas adalah penyerahan berupa tanah dengan bangunan dan/atau tanah tanpa bangunan dalam bentuk aset dan tanggung jawab pengelolaan dari pengembang kepada Pemerintah Daerah.
11.Pengembang adalah setiap orang, institusi atau lembaga penyelenggara pembangunan perumahan dan permukiman.
12.Rencana Tapak (Site Plan) adalah peta rencana peletakan bangunan/kavling dengan segala unsur penunjangnya dalam skala dan batas luas lahan tertentu.
13.Surat Keterangan Rencana Kabupaten adalah surat yang memuat informasi berupa peruntukan lahan dan penggunaan bangunan, intensitas pemanfaatan ruang dan syarat teknis lainnya yang diberlakukan oleh Pemerintah Daerah pada lokasi tertentu.
14.Masyarakat adalah orang perseorangan yang kegiatannya di bidang perumahan dan kawasan permukiman, termasuk masyarakat hukum adat dan masyarakat ahli, yang berkepentingan dengan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

Pasal 2

Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman didasarkan pada asas:

a.kepastian hukum;
b.keterbukaan;
c.kemitraan;
d.akuntabilitas;
e.keberpihakan; dan
f.keberlanjutan.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:

a.prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
b.penyediaan dan penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman;
c.pembentukan tim verifikasi;
d.pengelolaan;
e.pelaporan;
f.peran serta masyarakat;
g.pembinaan dan pengawasan; dan
h.pembiayaan.

BAB II

PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 4

(1)Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman harus memenuhi standar meliputi:
1. a.ketentuan umum, dan
2. b.standar teknis.
(2)Ketentuan umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a minimal memenuhi:
1. a.kebutuhan daya tampung;
2. b.kemudahan pengelolaan dan penggunaan sumber daya setempat;
3. c.mitigasi tingkat risiko bencana dan keselamatan, dan
4. d.terhubung dengan jaringan perkotaan existing.
(3)Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b minimal memenuhi:
1. a.standar Prasarana;
2. b.standar Sarana; dan
3. c.standar Utilitas.

BAB III

PENYEDIAAN DAN PENYERAHAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN

Pasal 5

(1)Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman meliputi:
1. a.Kawasan Perumahan; dan
2. b.Kawasan Perdagangan dan Jasa.
(2)Kawasan Perumahan, dan Kawasan Perdagangan dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibangun oleh Pengembang.
(3)Pengembang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman.
(4)Pengembang yang tidak menyediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa :
1. a.peringatan tertulis; dan/atau
2. b.penghentian sementara pelaksanaan pembangunan, penundaan pemberian persetujuan dan/atau pengesahan dokumen dan/atau perizinan dan non perizinan.

Pasal 6

(1)Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman dilakukan kajian dan penetapan Rencana Tapak (site plan) oleh Pemerintah Daerah.
(2)Penyediaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan dan Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Kawasan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :

a.perumahan tidak bersusun; dan
b.rumah susun.

Pasal 8

(1)Perumahan tidak bersusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, berupa kelompok rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian.
(2)Kelompok rumah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berlantai satu atau dua.

Pasal 9

(1)Rumah Susun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, berupa bangunan gedung bertingkat dalam suatu lingkungan.
(2)Bangunan gedung bertingkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi dalam bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama untuk tempat hunian, yang dilengkapi dengan bagian-bersama, benda- bersama, dan tanah-bersama.

Pasal 10

(1)Setiap Pengembang dalam melakukan pembangunan kawasan perumahan harus menyediakan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman dengan proporsi paling sedikit:
1. a.30 % (tiga puluh persen) untuk luas lahan lebih kecil atau sama dengan 25 Ha (dua puluh lima hektar);
2. b.40 % (empat puluh persen) untuk luas lahan lebih dari 25 Ha (dua puluh lima hektar) sampai dengan 100 Ha (seratus hektar); atau
3. c.41 % (empat puluh satu persen) untuk luas lahan lebih dari 100 Ha (seratus hektar).
(2)Jenis prasarana, sarana dan utilitas dan luasan lahan yang dipergunakan untuk penyediaan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keterangan Rencana Kabupaten.

Isi peraturan

Teks63PDFHirarki

Memuat teks peraturan…