DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2025

Nomor: 3
Tahun: 2025
Ditetapkan: 20 Agustus 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah. Uraian lebih lanjut APBD dimaksud dalam sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
4.Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 );
7.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2024 Nomor 6); Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja Pemerintah Daerah.
(2)Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2025 semula sebesar Rp.2.401.201.495.000,00 (dua triliun empat ratus satu miliar dua ratus satu juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp.54.582.955.000,00 (lima puluh empat miliar lima ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp.2.346.618.540.000,00 (dua triliun tiga ratus empat puluh enam miliar enam ratus delapan belas juta lima ratus empat puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah
1. 1.Semula Rp.2.330.604.028.000,00
2. 2.Berkurang Rp.47.805.780.000,00 Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan sebesar Rp.2.282.798.248.000,00
b.Belanja Daerah
1. 1.Semula Rp.2.358.085.495.000,00
2. 2.Berkurang Rp.45.616.955.000,00 Jumlah belanja daerah setelah perubahan sebesar Rp.2.312.468.540.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan :
a.Semula Rp.70.597.467.000,00
b.Berkurang Rp.6.777.175.000,00 Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.63.820.292.000,00
1. 2.Pengeluaran Pembiayaan
a.Semula Rp.43.116.000.000,00
b.Berkurang Rp.8.966.000.000,00 Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.34.150.000.000,00 Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan sebesar Rp.29.670.292.000,00

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah
1. 1.Semula Rp.409.754.026,00
2. 2.Bertambah Rp.7.882.716.000,00 Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan sebesar Rp.417.636.742.000,00
b.Pendapatan Transfer
1. 1.Semula Rp.1.844.738.221.000,00
2. 2.Berkurang Rp.60.240.416.000,00 Jumlah Pendapatan Transfer setelah perubahan sebesar Rp.1.784.497.805.000,00
c.Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
1. 1.Semula Rp.76.111.781.000,00
2. 2.Bertambah Rp.4.551.920.000,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah perubahan sebesar Rp.80.663.701.000,00

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, bersumber dari:
1. a.Pajak Daerah
  1. 1.Semula Rp.157.788.470.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.7.033.436.000,00 Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan sebesar Rp.164.821.906.000,00
2. b.Retribusi Daerah
  1. 1.Semula Rp.219.580.394.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.344.495.000,00 Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan sebesar Rp.219.924.889.000,00
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
  1. 1.Semula Rp.23.760.000.000,00
  2. 2.Berkurang Rp.1.986.739.000,00 Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah perubahan sebesar Rp.21.773.261.000,00
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
  1. 1.Semula Rp.8.625.162.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.2.491.524.000,00 Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah perubahan sebesar Rp.11.116.686.000,00
(2)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, bersumber dari :
1. a.Transfer Pemerintahan Pusat
  1. 1.Semula Rp.1.754.045.401.000,00
  2. 2.Berkurang Rp.73.101.007.000,00 Jumlah Transfer Pemerintah Pusat setelah perubahan sebesar Rp.1.680.944.394.000,00
2. b.Transfer Antar Daerah
  1. 1.Semula Rp.90.692.820.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.12.860.591.000,00 Jumlah Transfer Antar Daerah setelah perubahan sebesar Rp.103.553.411.000,00
(3)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bersumber dari Pendapatan Hibah :
1. a.Pendapatan Hibah:
  1. 1.Semula Rp.28.513.281.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.0,00 Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan sebesar Rp.28.513.281.000,00
2. b.Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan:
  1. 1.Semula Rp.47.598.500.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.4.551.920.000,00 Jumlah Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan setelah perubahan sebesar Rp.52.150.420.000,00

Pasal 6

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

a.Belanja Operasi
1. 1.Semula Rp.1.708.268.108.340,00
2. 2.Berkurang Rp.60.283.534.952,00 Jumlah Belanja Operasi setelah perubahan sebesar Rp.1.647.984.573.388,00
b.Belanja Modal
1. 1.Semula Rp.182.096.606.660,00
2. 2.Bertambah Rp.96.256.952,00 Jumlah Belanja Modal setelah perubahan sebesar Rp.182.192.863.612,00
c.Belanja Tidak Terduga
1. 1.Semula Rp.5.000.000.000,00
2. 2.Bertambah Rp.0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan sebesar Rp.5.000.000.000,00
d.Belanja Transfer
1. 1.Semula Rp.462.720.780.000,00
2. 2.Bertambah Rp.14.570.323.000,00 Jumlah Belanja Transfer setelah perubahan sebesar Rp.477.291.103.000,00

Pasal 7

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri atas :
1. a.Belanja pegawai:
  1. 1.Semula Rp.1.019.842.751.846,00
  2. 2.Berkurang Rp37.748.655.718,00 Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan sebesar Rp.982.094.096.128,00
2. b.Belanja Barang dan Jasa
  1. 1.Semula Rp.603.087.426.024,00
  2. 2.Berkurang Rp.37.700.896.716,00 Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan sebesar Rp.565.386.529.306,00
3. c.Belanja Bunga
  1. 1.Semula Rp.116.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. ,00 Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan sebesar Rp.116.000.000,00
4. d.Belanja Hibah
  1. 1.Semula Rp.82.998.522.470,00
  2. 2.Bertambah Rp.15.328.778.684,00 Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan sebesar Rp.98.327.301.154,00
5. e.Belanja Bantuan Sosial
  1. 1.Semula Rp.2.223.408.000,00
  2. 2.Berkurang Rp.162.761.200,00 Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan sebesar Rp.2.060.646.800,00
(2)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah
  1. 1.Semula Rp.5.844.690.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.1.434.600.000,00 Jumlah Belanja Modal Tanah setelah perubahan sebesar Rp.7.279.290.000,00
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin
  1. 1.Semula Rp.41.946.554.560,00
  2. 2.Bertambah Rp.7.415.601.503,00 Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin setelah perubahan sebesar Rp.49.362.156.063,00
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan
  1. 1.Semula Rp.76.971.499.700,00
  2. 2.Berkurang Rp.12.183.126.300,00 Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan setelah perubahan sebesar Rp.64.788.373.400,00
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
  1. 1.Semula Rp.55.922.344.400,00
  2. 2.Bertambah Rp.909.215.530,00 Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi setelah perubahan sebesar Rp.56.831.559.930,00
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
  1. 1.Semula Rp.1.160.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.2.559.484.219,00 Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah perubahan sebesar Rp.3.719.484.219,00
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya
  1. 1.Semula Rp.251.518.000,00
  2. 2.Berkurang Rp.39.518.000,00 Jumlah Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan sebesar Rp.212.000.000,00
(3)Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri atas:
1. a.Semula Rp.Rp.5.000.000.000,00
2. b.Bertambah Rp.0,00 Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan sebesar Rp.5.000.000.000,00
(4)Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, terdiri atas:
1. a.Belanja Bagi Hasil
  1. 1.Semula Rp.33.020.752.000,00
  2. 2.Berkurang Rp.460.916.000,00 Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan sebesar Rp.32.559.836.000,00
2. b.Belanja Bantuan Keuangan
  1. 1.Semula Rp.429.700.028.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.15.031.239.000,00 Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan sebesar Rp.444.731.267.000,00

Pasal 8

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, terdiri atas:

a.Penerimaan Pembiayaan
1. 1.Semula Rp.70.597.467.000,00
2. 2.Bekurang Rp.6.777.175.000,00 Jumlah Pembiayaan Daerah setelah perubahan sebesar Rp.63.820.292.000,00
b.Pengeluaran Pembiayaan
1. 1.Semula Rp.43.116.000.000,00
2. 2.Berkurang Rp.8.966.000.000,00 Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan sebesar Rp.34.150.000.000,00

Pasal 9

(1)Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, terdiri atas :
1. a.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya:
  1. 1.Semula Rp.40.597.467.000,00
  2. 2.Berkurang Rp.6.777.175.000,00 Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya setelah perubahan sebesar Rp.33.820.292.000,00
2. b.Penerimaan Pinjaman Daerah
  1. 1.Semula Rp.30.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.0,00 Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah setelah perubahan sebesar Rp.30.000.000.000,00
(2)Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, terdiri atas :
1. a.Penyertaan Modal Daerah
  1. 1.Semula Rp.13.116.000.000,00
  2. 2.Berkurang Rp.8.966.000.000,00 Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah perubahan sebesar Rp.4.150.000.000,00
2. b.Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo
  1. 1.Semula Rp.30.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp.0,00 Jumlah Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo setelah perubahan sebesar Rp.30.000.000.000,00

Pasal 10

(1)Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Bupati, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2025.
(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
2. b.pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
3. c.kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3)Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi:
1. a.Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
2. b.Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
3. c.Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan/atau
4. d.Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 11

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :

a.Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
b.Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasikan Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
c.Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
d.Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Sub Keluaran;
e.Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
f.Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
g.Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPD dengan APBD Tahun Anggaran 2025;
h.Lampiran VIII Rincian Belanja OPD APBD perubahan;
i.Lampiran IX Alokasi Belanja Program dan Kegiatan Perangkat Daerah;
j.Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
k.Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
l.Lampiran XII Daftar Penyertaan Modal (lnvestasi) Daerah;
m.Lampiran XIII Daftar Rekapituiasi Aset Tetap;
n.Lampiran XIV Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
o.Lampiran XV Daftar Dana Cadangan;
p.Lampiran XVI Daftar Pinjaman Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…