DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 30 Tahun 2017

Nomor: 30
Tahun: 2017
Ditetapkan: 29 Desember 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 4, Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 88,

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 3
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
8.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5028);
10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4
13.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 116); 5
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218); 6 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 142) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 186), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf c dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Obyek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 7
(2)Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
1. a.Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Laboratorium Kesehatan Daerah;
2. b.Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
3. c.Dihapus;
4. d.Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
5. e.Retribusi Pelayanan Pasar;
6. f.Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
7. g.Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
8. h.Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;
9. i.Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedoatan Kakus; dan
10. j.Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
  1. 2.Ketentuan BAB III, Bagian Kelima, Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga da Akta Catatan Sipil dihapus.
  2. 3.Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53

(1)Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah kunjungan dalam rangka pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi selama 1(satu) tahun.
(2)Jumlah kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
(3)Indeks variabel jarak tempuh ditetapkan sebagai berikut :
1. a.dalam kota indeks 0,9 (nol koma sembilan); dan
2. b.luar kota indeks 1,1 (satu koma satu).
(4)Indeks variabel jenis konstruksi menara ditetapkan sebagai berikut :
1. a.menara pole indeks 0,9 (nol koma sembilan);
2. b.menara 3 (tiga) kaki indeks 1 (satu); dan
3. c.menara 4 (empat) kaki indeks 1,1 (satu koma satu). 8
  1. 4.Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 54

(1)Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi ditetapkan untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
(2)Biaya penyediaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)meliputi biaya operasional yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.

5.Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 55

(1)Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi ditetapkan dengan formulasi sebagai berikut : Retribusi Pengendalian = jumlah indeks variabel x tarif rertibusi Menara Telekomunikasi Jumlah variabel
(2)Tarif Retribusi ditetapkan sebesar Rp 2.682.180 (dua juta enam ratus delapan puluh dua ribu seratus delapan puluh rupiah) per menara per tahun.
(3)Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
(4)Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)ditetapkan berdasarkan Indeks Satuan Harga yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

6.Ketentuan Pasal 88 ayat (2) huruf b dihapus, sehinga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut : 9

Pasal 88

(1)Obyek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana dan fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
(2)Jenis Retribusi Perizinan Tertentu adalah :
1. a.Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;
2. b.Dihapus; dan
3. c.Retribusi Izin Trayek.
  1. 7.Ketentuan BAB V, Bagian Keempat, Retribusi Izin Gangguan, dihapus.
  2. 8.Ketentuan Lampiran IV, dihapus.
  3. 9.Ketentuan Lampiran IX diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  4. 10.Ketentuan Lampiran X diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  5. 11.Ketentuan Lampiran XI diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
  6. 12.Ketentuan Lampiran XIII diubah menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 10 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 29-12-2017 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, BUDHI SARWONO Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 29-12-2017 Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA Cap Ttd, SISWANTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2017 NOMOR 30 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR : (30/2017) Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM Cap ttd, SOLEMAN, SH, M.Si Pembina Tk. I NIP. 19640306 199303 1 008 11 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH I. UMUM Bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Namun sesuai dengan hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 21 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, dimana penjelasan Pasal 124 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah tidak dapat dijadikan dasar pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi. Selain perubahan untuk menyesuaikan 12 dengan keputusan Mahkamah Konstitusi, ada juga perubahan dalam Lampiran IV, Lampiran X, Lampiran XI dan Lampiran XIII terkait dengan penambahan Obyek Retribusi baru yakni pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Terminal dan penghapusan tarif pada beberapa Obyek Retribusi pada Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum, Retribusi Tempat Khusus Parkir dan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah Raga. Untuk menindaklanjuti hasil Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, sehingga perlu dilakukan Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1 Cukup jelas. Angka 2 Cukup jelas. Angka 3 Cukup jelas. Angka 4 Cukup jelas. Angka 5

Pasal 55

Ayat (1) Contoh perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang terletak di Kelurahan Kutabanjarnegara : Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = Jumlah indeks variabel x tarif Rertibusi Jumlah variabel Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi = (0,9 + 0,9) x Rp 2.682.180 2 = 0,9 x Rp 2.682.180 = Rp 2.413.962 13 Jumlah variabel indek merupakan penjumlahan variabel jumlah kaki menara dengan variabel lokasi menara, dimana jumlah kaki menara yang ada di Kelurahan Kutabanjarnegara adalah menara pole dengan variabel 0.9 (nol koma sembilan) dan lokasi menara adalah di dalam kota dengan variabel 0.9 (nol koma sembilan). Ayat (2) Cara menghitung Tarif Retribusi:

a.Jumlah kunjungan ke menara per tahun adalah 264 (dua ratus enam puluh empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
b.Jumlah petugas yang melakukan pengawasan ke setiap menara adalah 4 (empat) orang dan melakukan pengawasan terhadap 3 (tiga) manara per hari.
c.Honorarium petugas pengawasan adalah Rp 1.190.000 (satu juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :  Ketua Rp 325.000 (tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);  Wakil Ketua Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);  Sekretaris Rp 290.000 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah); dan  Anggota Rp 275.000 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) 14
d.Biaya transportasi tim per hari adalah Rp 231.000 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah) untuk pembelian Bahan Bakar Minyak dan Rp 340.000 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) untuk uang saku petugas dengan rincian :  Golongan IV Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);  Golongan III Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);  Golongan III Rp 85.000 (delapan puluh lima ribu rupiah);  Golongan II Rp 80.000 (delapan puluh ribu rupiah).
e.Belanja bahan habis pakai berupa alat tulis kantor adalah Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) per tahun. Distribusi biaya rata-rata adalah :
1. 1.Honora rium petugas 1 tim 12 bulan Rp 1.190.000 Rp 14.280.000
2. 2.Trans portasi 1 tim 22 kali Rp 231.000 Rp 60.984.000
3. 3.Uang Harian 1 tim 22 kali Rp 340.000 Rp 89.760.000
4. 4.Alat Tulis Kantor 1 bulan 12 bulan Rp 1.000.000 Rp 12.000.000 Total Biaya Operasional Per Tahun Rp 177.024.000 Biaya Operasional per bulan Rp 14.752.000 Retribusi per bulan dengan jumlah kapasitas pengawasan 66 kali Rp 223.515 Retribusi per tahun Rp 2.682.180 15 Ayat (3) Cukup jelas. Ayat (4) Cukup jelas. Pasal II Cukup jelas. TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 258 16 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 30 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH NO. JENIS KEKAYAAN DAERAH TARIF KETERANGAN
5. 1.Tanah
e.Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus Rp 20,00 /m²/sehari semalam
f.Terminal Karangkobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir Rp 15,00 /m²/sehari semalam
1. 2.Gedung/Bangunan
e.Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus Rp 4.000,00 /m²/bulan
f.Terminal Karangkobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir Rp 3.000,00 /m²/bulan
1. 8.Gedung Balai Budaya :
a.Kegiatan Kesenian dan Kegiatan lain yang sejenis 1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 250.000,00 b) Minggu/Libur Rp 500.000,00 c) Sabtu Rp 250.000,00 17 2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 750.000,00 b) Minggu/Libur Rp 750.000,00 c) Sabtu Rp 1.000.000,00
b.Pertunjukan dengan memungut biaya dari masyarakat/menjual karcis 1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 1.000.000,00 b) Minggu/Libur Rp 1.500.000,00 c) Sabtu Rp 1.000.000,00 2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 2.000.000,00 b) Minggu/Libur Rp 2.000.000,00 c) Sabtu Rp 2.500.000,00
c.Pertunjukan, Pertemuan, Rapat atau Kursus yang Tidak Memungut Biaya atau Menjual Karcis 1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 1.000.000,00 b) Minggu/Libur Rp 1.500.000,00 c) Sabtu Rp 1.000.000,00 2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 2.000.000,00 b) Minggu/Libur Rp 2.000.000,00 c) Sabtu Rp 2.500.000,00 18
d.Resepsi, Seminar, Rapat Umum dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan oleh Perorangan, Lembaga/Organisasi Non Pemerintah 1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 2.000.000,00 b) Minggu/Libur Rp 2.500.000,00 c) Sabtu Rp 2.000.000,00 2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 3.000.000,00 b) Minggu/Libur Rp 3.000.000,00 c) Sabtu Rp 3.000.000,00
e.Resepsi, Seminar, Rapat Umum dan Kegiatan Sejenisnya yang diselenggarakan oleh Dinas Instansi Pemerintah 1) Siang (06.30 WIB s/d 17.30 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp1.500.000,00 b) Minggu/Libur Rp 2.000.000,00 c) Sabtu Rp 1.500.000,00 19 2) Malam (18.30 WIB s/d 04.00 WIB) a) Selain Sabtu/ Minggu/Libur Rp 2.500.000,00 b) Minggu/Libur Rp 2.500.000,00 c) Sabtu Rp 3.000.000,00 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, BUDHI SARWONO 20 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI TERMINAL NO. JENIS JASA TARIF KETERA NGAN
1. 4.Pemindahtanganan Hak Pakai Los, Kios, Surat Keterangan Usaha di
c.Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus Rp 2.000.000,00
d.Terminal Karangkobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir Rp 1.250.000,00
1. 5.Perubahan Fungsi Bangunan dari Los ke Kios
c.Terminal Induk, Terminal Mandiraja dan Terminal Non Bus Rp 1.000.000,00
d.Terminal Karangkobar, Terminal Kalibening dan Tempat Khusus Parkir Rp 500.000,00 BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, BUDHI SARWONO 21 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR NO JENIS TARIF KETERA NGAN
1. 1.Tempat Rekreasi dan Olah Raga
a.Jenis kendaraan roda dua (sepeda motor) 1) Pelajar Dihapus /sekali parkir 2) Umum Dihapus /sekali parkir
b.Jenis mobil penumpang dan sejenisnya Dihapus /sekali parkir
c.Jenis mobil bus, kendaraan khusus pariwisata Dihapus /sekali parkir BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, BUDHI SARWONO 22 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI DAERAH TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA NO JENIS FASILITAS TARIF (Rp) KETERA NGAN
1. 1.DAYA TARIK WISATA
a.Dataran Tinggi Dieng : 1) Tarif terusan untuk obyek wisata candi dan kawah sikidang  Wisatawan mancanegara Dihapus  Wisatawan nusantara Dihapus
b.Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas 2) Pintu gerbang (wisatawan nusantara) Dihapus 3) Kolam renang  Umum Dihapus  Pelajar Dihapus 4) Permainan  Komedi Putar Dihapus  Undar balon Dihapus  Undar Capung Dihapus 23  Kincir Dihapus  Kereta mini Dihapus  Kereta listrik Dihapus  Batery Car Dihapus 6) Hari Libur Nasional (termasuk hari libur sekolah)  Pintu Gerbang Dihapus 7) Pekan Lebaran  Pintu Gerbang Dihapus BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, BUDHI SARWONO

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…