DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2017

Nomor: 4
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Pelayanan, Pembiayaan, Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Pelayanan Transportasi Jemaah Haji dari Daerah Asal ke Embarkasi dan dari Debarkasi ke Daerah Asal; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4845) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5061);
8.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4570);
14.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5345);
15.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN PELAYANAN TRANSPORTASI JEMAAH HAJI DARI DAERAH ASAL KE EMBARKASI DAN DARI DEBARKASI KE DAERAH ASAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Banjarnegara.
5.Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah yang selanjutnya disingkat PPIHD adalah Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kantor yang melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang agama yang merupakan instansi vertikal di Daerah.
7.Jemaah Haji adalah Jemaah Haji Kabupaten Banjarnegara.
8.Petugas Haji Daerah adalah petugas haji yang terdiri atas Tenaga Pemandu Haji Daerah dan Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
9.Tenaga Pemandu Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TPHD adalah Tenaga Pemandu Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Kepala Kantor Kementerian Agama.
10.Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang selanjutnya disingkat TKHD adalah Tenaga Kesehatan Haji Daerah yang ditugaskan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banjarnegara melalui Kepala Kantor Kementerian Agama atas koordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah terkait.
11.Embarkasi Haji adalah bandar udara tempat pemberangkatan Jemaah haji ke Arab Saudi.
12.Debarkasi Haji adalah bandar udara tempat kedatangan dari Arab Saudi.
13.Transportasi adalah pengangkutan yang disediakan bagi Jemaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.
14.Biaya Transportasi Jemaah Haji adalah biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dan/atau dari debarkasi ke derah asal.
15.Daerah Asal adalah Kabupaten Banjarnegara tempat Jemaah Haji melaksanakan propesi pemberangkatan ke embarkasi.
16.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
17.Prosesi Pemberangkatan dan Pemulangan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan dalam rangka mengantar Jemaah Haji daerah asal ke embarkasi dan menyambut kedatangan Jemaah Haji dari debarkasi ke daerah asal.
18.Pengawalan Jemaah Haji adalah rangkaian kegiatan pengamanan Jemaah Haji dan barang bawaan untuk menunjang kelancaran dan keamanan selama pemberangkatan dan pemulangan Jemaah Haji.
19.Pelayanan Pemberangkatan adalah penjemputan dari kecamatan tinggal Jemaah Haji sampai ke embarkasi Haji.
20.Pelayanan Pemulangan adalah penjemputan dari debarkasi Haji sampai ke kecamatan tinggal Jemaah Haji.
21.Perlindungan Jemaah Haji adalah perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan Jemaah Haji selama dalam pemberangkatan dari tempat tinggal ke tempat transit di daerah dan embarkasi serta pemulangan dari debarkasi ke transit di daerah dan tempat tinggal Jemaah Haji.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan untuk memberikan pelayanan, pembinaan dan perlindungan bagi jemaah haji di Daerah agar dalam melaksanakan Ibadah Haji berjalan tertib, aman dan lancar.

Pasal 3

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, meliputi :

a.penyelenggaraan ibadah haji di Daerah;
b.pelayanan; dan
c.pembiayaan.

BAB II

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DI DAERAH

Pasal 4

(1)Bupati berkoordinasi dengan Kepala Kantor Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji di Daerah.
(2)Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan Ibadah Haji di Daerah, Bupati membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah dengan menunjuk Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang penyelenggara haji sebagai Ketua Panitia Penyelenggara.
(3)Ketua Panitia Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merencanakan, mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengarahkan serta mengendalikan penyelenggaraan Ibadah Haji Daerah.

Pasal 5

(1)Bupati mengangkat Petugas Haji Daerah, dengan cara melakukan seleksi.
(2)Bupati mengangkat Panitia Seleksi dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan Kementerian Agama Kabupaten serta organisasi kemasyarakatan Islam.
(3)Petugas haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
1. a.TPHD Pelayanan Umum;
2. b.TPHD Pelayanan Ibadah; dan
3. c.TKHD.
(4)Hasil seleksi Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Panitia Seleksi kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5)Hasil penetapan Petugas Haji Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selanjutnya diusulkan kepada Gubernur untuk memperoleh Porsi Tahun Keberangkatan.

Pasal 6

(1)TPHD memberikan panduan dan membimbing jemaah calon haji sebelum penyelenggaraan pemberangkatan Haji.
(2)TKHD memberikan pelayanan kesehatan terhadap jemaah calon haji mulai dari pemberangkatan sampai pemulangan Jemaah Haji.
(3)TPHD dan TKHD selanjutnya bertugas mengawal dan mendampingi pemberangkatan jemaah haji dari Daerah menuju Arab Saudi sampai kembali ke Daerah.

BAB III

PELAYANAN

Pasal 7

Pelayanan transportasi yang diberikan kepada jemaah calon haji, meliputi :

a.Pelayanan transportasi pembuatan dokumen paspor dari Kecamatan menuju Kantor Imigrasi.
b.Pelayanan pemberangkatan, yaitu penjemputan dari Kecamatan sampai ke embarkasi Haji;
c.Pelayanan pemulangan, yaitu penjemputan dari debarkasi Haji sampai Kecamatan;
d.Pelayanan transportasi barang bawaan;

Pasal 8

(1)Panitia Penyelenggara Ibadah Haji Daerah menyediakan akomodasi dan konsumsi saat keberangkatan dan kepulangan jemaah haji tanpa memungut biaya tambahan dari jemaah haji.
(2)Akomodasi bagi Jemaah Haji harus memperhatikan aspek keamanan, kenyamanan, kemudahan beserta barang bawaannya.
(3)Konsumsi bagi Jemaah Haji harus terjamin kebersihan, kesehatan serta mutu makanannya.

Pasal 9

Selain Pelayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8, Jemaah Calon Haji diberikan Pelayanan Lainnya berupa antara lain :

a.Pelayanan Kesehatan yang belum ditanggung oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
b.Pelayanan Pemberian Seragam Identiitas Daerah.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1)Pembiayaan Petugas Haji Daerah dibebankan pada APBD setiap tahun anggaran.
(2)Biaya Petugas Haji Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh keperluan Petugas Haji Daerah dalam mengawal penyelenggaraan haji daerah menuju Mekkah hingga kembali ke Daerah.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…