DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2025

Nomor: 4
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Oktober 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 144

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah Yang Meliputi Perubahan Bentuk Badan Hukum, Nama, Dan Tempat Kedudukan, Maksud Dan Tujuan, Kegiatan Usaha, Jangka Waktu Berdiri Dan Anggaran Dasar Perusahaan, Modal Dan Saham, Kebijakan Perusahaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda), Organ Perusahaan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda), Pegawai, Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan, Penggunaan Laba, Anak Perusahaan, Penugasan Pemerintah, Evaluasi, Kepailitan, Pembinaan Dan Pengawasan, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memberikan perlindungan dan kemanfaatan terhadap setiap upaya pengembangan perekonomian daerah yang berbasis pada potensi lokal dalam persaingan di era global, baik dalam sektor jasa, perdagangan, dan/atau industri berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, perlu mengubah bentuk hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara menjadi Perusahaan Perseroan Daerah;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perubahan bentuk hukum Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara Menjadi Perusahaan Perseroan Daerah; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah di Kabupaten Banjarnegara.
7.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
8.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
10.Perusahaan Perseroan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disebut PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas yang bergerak di sektor pertambangan yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
11.Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
12.Direksi adalah organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang bertanggungjawab atas pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk kepentingan dan tujuan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) serta mewakili PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
13.Komisaris adalah organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
14.Pegawai adalah pekerja PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajiban ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15.Saham adalah surat berharga sebagai bukti kepemilikan modal pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
16.Penyertaan Modal Daerah adalah bentuk investasi Pemerintah Daerah berupa uang dan/atau barang milik Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dengan mendapat hak kepemilikan untuk diperhitungkan sebagai modal/Saham.
17.Laba Bersih adalah laba PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) setelah dikurangi pajak.
18.Modal Dasar adalah nilai Saham maksimum yang dapat dikeluarkan oleh PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
19.Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh pemegang saham.
20.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan perseroan Daerah dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris.
21.Uji Kelayakan dan Kepatutan yang selanjutnya disingkat UKK adalah proses untuk menentukan kelayakan dan kepatutan seseorang untuk menjabat sebagai anggota Komisaris dan Anggota Direksi PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
22.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroda untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perseroan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
23.Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.
24.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM, NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Daerah Tingkat II Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 1993 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara, diubah badan hukumnya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah, yang selanjutnya disebut PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
(2)Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengakibatkan seluruh:

a.kekayaan;
b.Usaha;
c.hak, dan kewajiban;
d.sarana;
e.prasarana;
f.kepengurusan;
g.kepegawaian;
h.permodalan;
i.segala perjanjian yang telah dibuat dengan pihak lain; serta
j.surat izin operasional Perusahaan Daerah Pertambangan Kabupaten Banjarnegara beralih kepada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).

Pasal 4

(1)PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2)PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membuka kantor cabang dan/atau unit pelayanan dalam wilayah Daerah dan daerah lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Perubahan bentuk hukum PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah, memberikan pelayanan kepada masyarakat dan meningkatkan sumber pendapatan daerah berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
(2)Perubahan bentuk hukum PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda)bertujuan untuk:
1. a.memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah;
2. b.mengelola dan mendayagunakan potensi sumber daya mineral dan energi;
3. c.mampu meningkatkan pendapatan daerah;
4. d.menciptakan lapangan kerja, dan menunjang pembangunan daerah;
5. e.mengembangkan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
6. f.memperoleh laba dan/atau keuntungan.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 6

(1)Kegiatan usaha PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) meliputi:
1. a.penyelidikan umum;
2. b.eksplorasi;
3. c.studi kelayakan;
4. d.konstruksi;
5. e.penambangan;
6. f.pengolahan dan pemurnian;
7. g.pengangkutan dan penjualan;
8. h.pasca tambang; dan
9. i.usaha lain dalam bidang pertambangan sesuai dengan potensi daerah.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.
(3)Pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dilaksanakan berdasarkan kajian prioritas kelayakan usaha dan setelah mendapat persetujuan RUPS.
(4)Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat bekerja sama dengan pihak lain.

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI DAN ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN

Pasal 7

(1)PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) didirikan untuk jangka waktu tidak terbatas.
(2)Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dinyatakan dalam akta notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Anggaran Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
1. a.nama dan tempat kedudukan;
2. b.maksud dan tujuan;
3. c.kegiatan usaha;
4. d.jangka waktu berdiri;
5. e.besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor;
6. f.jumlah Saham;
7. g.klasifikasi Saham dan jumlah Saham untuk tiap klasifikasi serta hak yang melekat pada setiap Saham;
8. h.nilai nominal setiap Saham;
9. i.hak dan kewajiban Komisaris dan Direksi;
10. j.nama jabatan dan jumlah anggota Komisaris dan anggota Direksi;
11. k.penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
12. l.tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota Komisaris dan anggota Direksi;
13. m.tugas dan wewenang Komisaris dan Direksi;
14. n.penggunaan laba dan pembagian dividen; dan
15. o.ketentuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

MODAL DAN SAHAM

Pasal 8

(1)Modal PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda), terdiri atas:
1. a.Modal Dasar; dan
2. b.Modal Disetor.
(2)Modal dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
(3)Modal disetor PT Pertambangan Kabupaten (Perseroda) sebesar Rp560.450.000,00 (lima ratus enam puluh juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
(4)Komposisi Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas modal milik Pemerintah Daerah sejumlah 100% (seratus persen).
(5)Perubahan modal dasar dan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(6)Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seluruhnya milik Pemerintah Daerah.
(7)Perubahan besarnya Modal Dasar dan Modal Disetor sebagaimana disebut pada ayat (5) dimuat dalam Anggaran Dasar.
(8)Kepemilikan perubahan Modal Dasar PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dimiliki oleh lebih dari satu kepemilikan dengan perbandingan sebagai berikut:
1. a.Pemerintah Daerah paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sebagai pemegang saham pengendali; dan
2. b.paling banyak 49% (empat puluh sembilan persen) kepemilikan saham dapat dimiliki oleh BUMD lainnya.
(9)Ketentuan kepemilikan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dalam Anggaran Dasar.
(10)Sumber modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.penyertaan modal Daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(11)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf a dapat bersumber dari:
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman.
(12)Penyertaan modal Daerah dilakukan untuk:
1. a.pengembangan usaha;
2. b.penguatan struktur permodalan; dan
3. c.penugasan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(13)Pengurangan modal Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dapat dilakukan sepanjang tidak menyebabkan kepemilikan saham dibawah 51% (lima puluh satu persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
(14)Modal PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) yang bersumber dari penyertaan modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
(15)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf b dapat bersumber dari:
1. a.Daerah;
2. b.BUMD lainnya; dan/atau
3. c.sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(16)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.Pemerintah Pusat;
2. b.Daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.Sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(17)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (10) huruf d meliputi:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio Saham.

BAB VII

KEBIJAKAN PERUSAHAAN PT PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA (PERSERODA)

Pasal 9

(1)Bupati merupakan pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai pemegang saham pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
(2)Pelaksanaan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam kebijakan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) meliputi:
1. a.penyertaan modal;
2. b.subsidi;
3. c.penugasan;
4. d.penggunaan hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
5. e.pembinaan dan pengawasan terhadap Penyertaan Modal Daerah pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
(3)Bupati selaku pemegang saham pada PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) mempunyai kewenangan mengambil keputusan.
(4)Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilimpahkan kepada pejabat unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang pembinaan BUMD.
(5)Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.perubahan Anggaran Dasar;
2. b.pengalihan aset tetap;
3. c.kerja sama;
4. d.investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
5. e.penyertaan moda Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio Saham;
6. f.pengangkatan dan pemberhentian Komisaris dan Direksi;
7. g.penghasilan komisaris dan direksi;
8. h.penetapan besaran penggunaan laba;
9. i.pengesahan Laporan Tahunan;
10. j.penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda); dan
11. k.jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.
(6)Pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dapat diberikan insentif yang bersumber dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(7)Besaran insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan berdasarkan:
1. a.target kinerja PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda);
2. b.klasifikasi hasil pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sesuai jenis bidang usaha; dan
3. c.laporan keuangan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
(8)Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan dan insentif pelaksana kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat (7) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII

ORGAN PERUSAHAAN PT PERTAMBANGAN KABUPATEN BANJARNEGARA (PERSERODA)

Pasal 10

(1)Pengurusan PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara Perseroda) dilakukan oleh organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda).
(2)Organ PT Pertambangan Kabupaten Banjarnegara (Perseroda) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.RUPS;
2. b.Komisaris; dan
3. c.Direksi.

Isi peraturan

Teks144PDFHirarki

Memuat teks peraturan…