DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2016

Nomor: 5
Tahun: 2016
Ditetapkan: 25 Agustus 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perubahan angka 7, 12 dan 22 Pasal 1, ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3, penambahan ayat (5) Pasal 3, perubahan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5, penambahan ayat (5) Pasal 5, perubahan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6, penghapusan huruf c ayat (4), perubahan ayat (5) serta ayat (6) Pasal 7, huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m Pasal 8, penghapusan huruf g dan huruf h Pasal 8, penyisipan huruf hA Pasal 8, perubahan Pasal 9, ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10, penyisipan ayat (2a), penghapusan ayat (5) Pasal 10, perubahan Pasal 13, Pasal 14, ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15, Pasal 18, ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 20, penghapusan ayat (4) Pasal 20, perubahan Pasal 21, Judul BAB XII, Pasal 24.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa;
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 2
4.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA 3 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 25 TAHUN 2015 TENTANG PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 212) diubah, sehingga menjadi sebagai berikut :
1.Ketentuan angka 7, 12 dan 22 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara.
5.Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
6.Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
7.Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Daerah.
8.Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10.Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11.Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 4
12.Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
13.Sekretaris Desa adalah pimpinan Sekretariat Desa yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
14.Pelaksana Kewilayahan adalah unsur pembantu Kepala Desa sebagai satuan tugas kewilayahan.
15.Pelaksana Teknis adalah Kepala Seksi yang merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
16.Dusun adalah bagian wilayah kerja Pemerintahan Desa yang merupakan kesatuan wilayah dan penduduk dan dipimpin oleh Kepala Dusun.
17.Panitia Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia adalah kepanitiaan yang dibentuk oleh Kepala Desa dengan prinsip demokratis untuk melaksanakan kegiatan proses penjaringan dan penyaringan bagi jabatan Perangkat Desa.
18.Tokoh masyarakat adalah pemuka dari kalangan masyarakat yang meliputi pemuka agama, organisasi sosial politik, golongan profesi, pemuda, perempuan, dan unsur pemuka lain yang berada di desa.
19.Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat.
20.Pengangkatan Perangkat Desa adalah serangkaian proses dalam rangka mengisi kekosongan jabatan Perangkat Desa.
21.Penjaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia yang meliputi kegiatan penentuan persyaratan, pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon.
22.Penyaringan adalah kegiatan yang dilaksanakan oleh Panitia berupa pelaksanaan seleksi tertulis bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis sampai dengan penetapan 2 (dua) Calon yang lulus dan memperoleh nilai tertinggi.
23.Bakal Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga desa yang mengajukan lamaran tertulis kepada Desa melalui Panitia untuk mengikuti pencalonan Perangkat Desa.
24.Calon Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon yang berkas lamarannya dinyatakan oleh Panitia telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku.
2.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 3 diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 3 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

(1)Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan.
(2)Unsur staf Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan dan paling sedikit 2 (dua) urusan.
(3)Unsur staf Sekretariat Desa dengan 3 (tiga) urusan, yaitu :
1. a.urusan Tata Usaha dan Umum;
2. b.urusan Keuangan; dan 5
3. c.urusan Perencanaan.
(4)Unsur staf Sekretariat Desa dengan 2 (dua) urusan, yaitu :
1. a.urusan Umum dan Perencanaan; dan
2. b.urusan Keuangan.
(5)Masing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)dipimpin oleh Kepala Urusan.

3.Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 5 diubah dan setelah ayat (4) ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c merupakan unsur pembantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional.
(2)Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi dan paling sedikit 2 (dua) seksi.
(3)Pelaksana Teknis dengan 3 (tiga) seksi, yaitu :
1. a.seksi Pemerintahan;
2. b.seksi Kesejahteraan; dan
3. c.seksi Pelayanan.
(4)Pelaksana Teknis dengan 2 (dua) seksi yaitu :
1. a.seksi Pemerintahan; dan
2. b.seksi Kesejahteraan dan Pelayanan.
(5)Masing-masing seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat
(4)dipimpin oleh Kepala Seksi.

4.Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

(1)Kepala Desa memberitahukan kepada perangkat desa yang bersangkutan tentang akan berakhirnya masa jabatan dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan berakhir dengan tembusan kepada Bupati, Camat, dan BPD.
(2)Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lama 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti.
(3)Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan melalui penjaringan dan penyaringan.

5.Ketentuan huruf c ayat (4) dihapus dan ayat (5) serta ayat (6) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

(1)Dalam rangka pengangkatan Perangkat Desa, Kepala Desa membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
(2)Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keanggotaannya berjumlah gasal yang ditentukan oleh Kepala Desa dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi.
(3)Jumlah anggota Panitia disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan Desa setempat. 6
(4)Susunan keanggotaan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.dihapus; dan
4. d.Anggota.
(5)Penentuan kedudukan Ketua, Sekretaris, dan Anggota dilakukan dengan musyawarah mufakat oleh anggota Panitia, dan apabila melalui musyawarah tidak dicapai mufakat/kesepakatan, maka dilakukan dengan pemungutan suara.
(6)Untuk keperluan administrasi, Panitia dapat membuat Cap/Stempel Panitia.

6.Ketentuan huruf c, huruf d, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m Pasal 8 diubah, huruf g dan huruf h Pasal 8 dihapus dan diantara huruf h dan i disisipi 1 (satu) huruf yakni huruf hA Pasal 8, sehingga Pasal 8 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1)Panitia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mempunyai tugas :
1. a.mengumumkan kepada masyarakat mengenai adanya kekosongan Perangkat Desa;
2. b.menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
3. c.menyusun rencana anggaran biaya pengangkatan Perangkat Desa, dengan persetujuan Kepala Desa dan dikonsultasikan kepada Camat;
4. d.menyusun tata tertib pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa dengan pertimbangan Kepala Desa dan dikonsultasikan dengan Camat;
5. e.menerima pendaftaran Bakal Calon;
6. f.melaksanakan penelitian persyaratan Bakal Calon;
7. g.dihapus;
8. h.dihapus; hA.menetapkan Calon yang berhak mengikuti seleksi tertulis;
9. i.menyiapkan materi dan tempat seleksi tertulis dan/atau tambahan;
10. j.menyelenggarakan seleksi tertulis dan/atau tambahan bagi Calon yang berhak mengikuti seleksi;
11. k.mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa;
12. l.membuat Berita Acara Penetapan Calon, dan Berita Acara Hasil Seleksi Tertulis dan/atau Tambahan;
13. m.mengajukan 2 (dua) calon yang memperoleh nilai tertinggi kepada Kepala Desa; dan
14. n.melaporkan pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Perangkat Desa kepada Kepala Desa.
(2)Panitia dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa. 7

7.Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

(1)Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.
(2)Persyaratan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
1. a.berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yakni Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah, Seleksi Tertulis Persamaan Lanjutan Setingkat Sekolah Menengah Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau diakui keberadaannya oleh Pemerintah;
2. b.berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat penutupan pendaftaran;
3. c.terdaftar sebagai penduduk desa dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir, terhitung sejak diterimanya berkas lamaran oleh Panitia yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk; dan
4. d.memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
(3)Persyaratan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni berjenis kelamin laki-laki bagi Calon Perangkat Desa yang akan melaksanakan tugas sebagai ulu-ulu dan kayim.
(4)Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, antara lain terdiri atas :
1. a.kartu tanda penduduk atau Surat Keterangan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran dari Rukun Tetangga atau Rukun Warga setempat;
2. b.surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermeterai;
3. c.surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
4. d.ijasah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijasah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
5. e.akte kelahiran atau Surat Keterangan Kenal Lahir;
6. f.surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas atau aparat kesehatan yang berwenang;
7. g.surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermeterai cukup;
8. h.surat izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. i.surat izin tertulis dari Kepala Desa bagi Perangkat Desa; dan
10. j.Keputusan Bupati tentang Pemberhentian sebagai Kepala Desa.
(5)Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf h diangkat menjadi Perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil. 8

8.Ketentuan ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Pasal 10 diubah dan diantara ayat

(2)dan ayat (3) Pasal 10 disisipi 1 (satu) ayat, yakni ayat (2A) serta ayat (5) Pasal 10 dihapus sehingga Pasal 10 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1)Pendaftaran bakal calon dilaksanakan selama 14 (empat belas) hari kerja.
(2)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
(2A)Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka jangka waktu pendaftaran diperpanjang kembali selama 7 (tujuh) hari kerja.
(3)Dalam hal setelah perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (2A) tetap tidak mendapatkan Bakal Calon atau pelamar hanya 1 (satu) orang, maka pendaftaran bakal calon ditunda.
(4)Pendaftaran Bakal Calon dilakukan dengan menyerahkan lamaran yang diajukan secara tertulis di atas kertas bermeterai cukup kepada Kepala Desa melalui Panitia dengan melampirkan surat pernyataan dan persyaratan.
(5)Dihapus.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai surat pernyataan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

9.Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diberi peringkat berdasarkan jumlah nilai yang diperoleh masing-masing Calon.

10.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

Calon yang memperoleh nilai tertinggi kesatu dan kedua ditetapkan oleh Panitia dan diajukan kepada Kepala Desa dengan dilampirkan Berita Acara penetapan.

11.Ketentuan ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 menjadi berbunyi sebagai berikut :

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…