DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2017

Nomor: 5
Tahun: 2017
Ditetapkan: 27 Januari 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Pendirian, Tempat dan Kedudukan, Jangka Waktu Pendirian, Maksud, Tujuan dan Bidang Usaha, Modal Dasar, Organ, Pegawai, Tunjangan dan Uang Balas Jasa, Tahun Buku, Rencana Kerja dan Anggaran, Laporan Perhitungan Hasil Usaha, Laporan Perhitungan Tahunan, Penetapan dan Penggunaan Laba serta Pemberian Jasa Produksi, Kerjasama, Pembinaan dan Pengawasan, Pembubaran, Ketentuan Peralihan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 331 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Perusahaan Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang dibentuk untuk hajat dalam bidang Pariwisata Kabupaten Banjarnegara yang berpotensi sesuai karakteristik daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Umum Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas; Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3.Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
5.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
12.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3803);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3804);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);
17.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 199);
18.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Jawa Tengah Tahun 2012-2027 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 46);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011- 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daeah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 204);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perlindungan Satwa dan Tumbuhan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 206);
22.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2015 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 210); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH TAMAN REKREASI MARGASATWA SERULINGMAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut azas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Taman Rekreasi Margasatwa yang selanjutnya disingkat TRMS adalah kawasan Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Banjarnegara.
7.Perusahaan Umum Daerah Taman Rekreasi Margasatwa Serulingmas Banjarnegara yang selanjutnya disebut Perumda adalah Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan tidak terbagi atas saham.
8.Organ adalah Organ Perumda yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas.
9.Direksi adalah Direksi Perumda.
10.Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda.
11.Pegawai adalah Pegawai Perumda.
12.Modal Dasar adalah Jumlah dan nilai nominal maksimal yang boleh diterbitkan perusahaan sesuai dengan anggaran dasarnya.
13.Uang Jasa adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas atas jasa dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang terhadap pengelolaan Perumda.
14.Jasa Produksi adalah uang yang diberikan kepada Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai apabila Perumda memperoleh laba.
15.Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah kekayaan daerah dan barang daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau diperoleh dengan cara lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal daerah pada Perumda.
16.Konservasi Sumber Daya Alam Hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas dan nilai serta keanekaragaman dan nilainya.
17.Uang Balas Jasa yang selanjutnya disingkat UBJ adalah Pesangon bagi Pegawai Perumda.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini adalah :

a.pendirian;
b.tempat dan kedudukan;
c.jangka waktu pendirian;
d.maksud, tujuan dan bidang usaha;
e.modal;
f.organ;
g.pegawai;
h.tunjangan dan uang balas jasa;
i.tahun buku;
j.rencana kerja dan anggaran;
k.laporan perhitungan hasil usaha;
l.laporan perhitungan tahunan;
m.Penetapan Dan Penggunaan Laba Serta Pemberian Jasa Produksi;
n.Kerja sama;
o.Pembinaan;
p.Pengawasan;
q.Pembubaran;
r.Ketentuan peralihan; dan
s.Ketentuan penutup.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 3

(1)Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah.
(2)Perusahaan U mum Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) adalah Perumda.

BAB IV

TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 4

Perumda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berkedudukan di Daerah.

BAB V

JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 5

Perumda didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB VI

MAKSUD, TUJUAN DAN BIDANG USAHA

Pasal 6

Maksud pendirian Perumda adalah memberikan kemanfaatan umum, pelestarian alam dan lingkungan secara berimbang dan berkelanjutan.

Pasal 7

Tujuan pendirian Perumda adalah:

a.untuk menjadi sarana konservasi flora dan fauna;
b.edukasi;
c.penyelamatan dan pengembangan aspek sosial, budaya, hiburan, kepariwisataan; dan
d.meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Pasal 8

Bidang Usaha Perumda adalah:

a.menyelenggarakan konservasi sumber daya alam, lingkungan hidup termasuk didalamnya flora dan fauna;
b.edukasi;
c.sosial dan budaya;
d.jasa hiburan; dan
e.jasa-jasa kepariwisataan.

BAB VII

MODAL DASAR

Pasal 9

(1)Modal dasar Perumda sebanyak Rp 81.599.118.150,00 (delapan puluh satu milyar lima ratus Sembilan puluh Sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).
(2)Modal Dasar yang telah disetor sebanyak Rp 72.099.118.150,00 (tujuh puluh dua milyar sembilan puluh sembilan juta seratus delapan belas ribu seratus lima puluh rupiah).
(3)Modal Dasar yang masih akan disetor untuk pengembangan Rp 9.500.000.000,00 (sembilan miyar lima ratus juta rupiah).
(4)Modal dasar Perumda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
(5)Apabila terjadi perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
(6)Penetapan modal disetor sampai terpenuhinya modal dasar ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII

ORGAN

Pasal 10

Organ Perumda terdiri dari :

a.Bupati selaku wakil Pemerintah Daerah sebagai pemilik modal;
b.Direksi; dan
c.Dewan pengawas.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014