DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 5 Tahun 2024

Nomor: 5
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 September 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Perencanaan Pembangunan Daerah, Perubahan RPJPD, Pengendalian dan Evaluasi dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan sistem perencanaan pembangunan nasional, yang disusun dalam jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;
c.bahwa sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025- 2045; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025- 2045.

BAB I

PENDAHULUAN BAB ini secara ringkas menjelaskan mengenai isi dokumen secara keseluruhan meliputi: latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
5.Perencanaan pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
6.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
7.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
9.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Bupati.
10.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
12.Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah.
15.Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
16.Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
17.Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan.
18.Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/ Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program Perangkat Daerah.
19.Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
20.Sasaran Pokok adalah gambaran rincian kinerja daerah yang menggambarkan pencapaian pembangunan sebagai upaya perwujudan visi Daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH A.Aspek Geografi Luas Kabupaten Banjarnegara sebesar 1.144.896 km² atau sekitar 3,29 persen dari luas wilayah Provinsi Jawa tengah (3,25 juta Ha).

Pasal 2

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW.

Pasal 3

(1)RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD selama kurun waktu tahun 2025 sampai dengan tahun 2045 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2)RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sebagai dasar penyusunan KUA, PPAS dan RAPBD.

Pasal 4

(1)Sistematika RPJPD terdiri atas:
1. a.BAB I : Pendahuluan;
2. b.BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
3. c.BAB III : Permasalahan dan Isu Strategis;
4. d.BAB IV : Visi dan Misi Daerah;
5. e.BAB V : Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok; dan
6. f.BAB VI : Penutup.
(2)RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS A.Permasalahan Pembangunan Daerah Permasalahan pembangunan merupakan penyebab terjadinya kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, serta antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan, termasuk di dalamnya prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori.

Pasal 5

(1)Perubahan RPJPD dapat dilakukan apabila:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
2. b.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
3. c.terjadi perubahan yang mendasar.
(2)Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b tidak dapat dilakukan apabila sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) tahun.
(3)Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, goncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional.

BAB IV

VISI DAN MISI DAERAH A. Visi Rumusan Visi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2025-2045 Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah. Visi RPJPD adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi RPJPD harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah. Visi RPJPD menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai.

Pasal 6

(1)Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD.
(2)Dalam melaksanakan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati melimpahkan secara teknis kepada perangkat daerah yang melaksanakan fungsi perencanaan.
(3)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan RPJPD;
2. b.pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJPD; dan
3. c.evaluasi terhadap hasil RPJPD.
(4)Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun dengan menggunakan hasil evaluasi terhadap hasil RPJMD.
(5)Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjamegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 13-9-2024 Pj. BUPATI BANJARNEGARA, Cap ttd, MUHAMAD MASROFI TELAH DITELITI OLEH PARAF SEKDA ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA KABAG HUKUM JFT Diundangkan di Banjarnegara pada tanggal 13-9-2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, Cap ttd, INDARTO LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2024 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA PROVINSI JAWA TENGAH (3-273/2024) Mengetahui sesuai aslinya, KEPALA BAGIAN HUKUM SYAHBUDIN USMOYO, SH Pembina Tk. I NIP. 19740223 199803 1 006 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2025-2045 I. UMUM Pembangunan hakikatnya adalah upaya mewujudkan tujuan nasional Bangsa Indonesia. Sebagaimana tercantum dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, tujuan pembangunan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, menciptakan kesejahteraan umum, melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, membantu melaksanakan ketertiban dunia dan perdamaian abadi. Sebagai suatu bangsa yang mengikatkan diri dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka tujuan nasional perlu diwujudkan oleh seluruh lapisan bangsa tanpa terkecuali. Pemerintah sebagai penyelenggara negara adalah penggerak (fasilitator dan dinamisator) perwujudan tujuan nasional itu. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan pada model perencanaan pembangunan di Indonesia. Model perencanaan pembangunan menurut kedua Undang-Undang ini berbeda dengan model perencanaan pembangunan sebelumnya yang menggunakan pendekatan konvensional, teknis, dan analitis. Perencanaan pembangunan era modern ini menggunakan pendekatan yang lebih komprehensif yaitu dengan menggunakan pendekatan politis, teknokratik, partisipatif, top down dan buttom-up. Perencanaan pembangunan dengan pendekatan tersebut difokuskan untuk menjaga agar keluaran dari semua kegiatan pembangunan mengarah pada pencapaian tujuan pembangunan, baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang yang telah disepakati sebelumnya oleh seluruh stakeholders. Amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (Lima) tahun, dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun. Sesuai dengan Pasal 263 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 bahwa RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 tahun, yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 mengamanatkan dokumen RPJPD ditetapkan melalui Peraturan Daerah. RPJPD Kabupaten Banjarnegara digunakan sebagai pedoman dalam menyusun RPJMD yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam RKPD yang merupakan rencana pembangunan tahunan daerah, yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun di Kabupaten Banjarnegara. RKPD selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…