DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2020

Nomor: 6
Tahun: 2020
Ditetapkan: 30 September 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Banjarnegara

regulasi_utama

Ringkasan

Peraturan daerah ini mengatur tentang perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2020.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjamegara Tahun Anggaran 2020;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Repu blik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepubJik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 4 . Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tam.bah.an Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4355) ;
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) , sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubaban Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ; 9 . Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubaban Kedua Atas Undang-Undang Norn.or 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679) ;
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dal.am Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 11 . Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 4502) sebaga.imana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165) ;
13.Peraturan Pemerintab Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272) ;
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;
15.Peraturan Daerab Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 23 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2019 Nomor 23); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATIBANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerab Tahun Anggaran 2020 semula berjumlah Rp. 2 .247.978.404.000,00 berkurang sejumlah Rp. 150.452.500.800,00 sehingga menjadi Rp. 2.097.525.903.200,00 dengan rincian sebagai berikut : a . Pendapatan Daerah

1.Semula
2.Berkurang J umlah Pendapatan Setelah Perubahan

b.Belanja Daerah
1. 1.Semula
2. 2.Berkurang Jumlah Belanja SeteJab Perubahan Defisit Setelah Perubahan
c.Pembiayaan Daerab 1 . Penerimaan Pembiayaan
1. 1.1. Semula
2. 1.2 . Berkurang J umlab Penerimaan Pembiayaan Setelah Peru bahan
3. 2.Pengeluaran Pembiayaan 2 . 1 . Semula 2.2 . Berkurang J umlahPengeluaran Pembiayaan Perubahan Setelah Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SiLPA)

Pasal 2

Rp. (Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. (Rp. Rp. (Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. Rp. Rp. 2 .168.786.068.000,00 148.617.783.046,00) 2 .020.168.284.954,00 2 .247.978.404.000,00 150 .452 •500. 800 I 00} 2.097.525.903.200,00 7 7 .357 .618.246,00) 91.092.336.000,00 2.834.717.754,00) 88.257.618.246,00 11.900.000.000,00 l .000.000.000,00) l0.900 .000.000,00 77 .357.618.246,00 0 -, ( 1) Pendapatan Daerab sebagaimana dima.ksud dalam Pasal 1 huruf a meliputi : a . Pendapatan Asli Daerah

1.Semula 2 . Berkurang Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan Rp. (Rp. Rp. 263.413.964.504,00 26.947.283.038,00) 236.466.681.466,00 b . Dana Perimbangan
1.Semula
2.Berkurang Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan c . Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah
1.Semula
2.Bertambah ,Jurnlah Lain-lain Pendapatan Daerah Setelah Perubahan Rp. 1.396.270.326.454,00 (Rp. 137.221.609.444,00) Rp. 1.259.048.717.010,00 Rp. Rp. Rp. 509.101.777.042,00 15.551 . 109. 436, 00 524.652.886.478,00

(2)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan : a . Pajak Daerah

1.Semula 2 . Berkurang J umlah Pajak Daerah Setelah Perubahan b . Retribusi Daerah
1.Semula
2.Berkurang Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. (Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. 60.653.500.000,00 6.160.712 .000,00) 54.492.788.000,00 21 .808.394.504,00 5 .913.058.485,00) 15.895.336.019,00

c.Hasil Pengelolaan Ke.kayaan Daerah Yang Dipisahkan
1. 1.Semula 2 . Berkurang Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan : Rp. Daerah Yang Dipisahkan Setelah : (Rp. Perubahan Rp. d . Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
2. 1.SemuJa Rp. 2 . Berkurang (Rp. Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Rp. Daerah Yang Sah Setelah Perubahan 18.006. 150.000,00 2.715.77 7 .365,00) 15.290.372 .635,00 162.945.920.000,00 12.157.735.188,00) 150.788.184.812,00

(3)Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan : a . Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak

1.Semula
2.Bertambah Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak/ Bukan Pajak Setelah Perubahan b . Dana Alokasi Umum
1.SemuJa 2 . Berkurang Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan

c.Dana Alokasi Khusus
1. 1.Semula 2 . Berkurang Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. 29.408.261 .000,00 10.623. 707.010,00 40.031 .968.010,00 Rp. l.015.129.697.000,00 (Rp. 100. 170.749.000,00) Rp. 914.958.948.000,00 Rp. 351.732.368.454,00 (Rp. 47 .674.567.454,00) Rp. 304.057.801.000,00

(4)Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
1. a.Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya
  1. 1.Semula
  2. 2.Bertambah Jurnlab Dana Bagi Hasil Pajak Dari: Provinsi dan dari Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. 105.588.053 .000,00 2.001.629.000,00 107.589.682.000,00
2. b.Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus c.
  1. 1.Semula
  2. 2.Berkurang Jumlah Dana Penyesuaian dan : Otonomi Khusus Setelah Perubahan Dana Desa Rp. (Rp. Rp. 27 .640. 722.000,00 972.610.000,00) 26.668.112.000,00
  3. 1.Semula Rp. 268.003 .259.000,00
  4. 2.Berkurang (Rp. 2.874.662.000,00) Jumlah Dana Desa Setelah Perubahan : Rp. 265.128.597.000,00 d . Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya e. f. g.
  5. 1.Semula Rp. 0 ,00 2 . Bertambah Rp. 16.847.000.000,00 Jumlah Dana Bantuan Keuangan dari : Rp. 16.847.000.000,00 Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan Pendapatan Hibah
  6. 1.Semula
  7. 2.Berkurang Jumlah Pendapatan Hibah BOS : Setelah Peru bahan Pendapatan Lainnya
  8. 1.Semula
  9. 2.Bertambah Jumlah Pendapatan Lainnya setelah : Perubahan Bonus Produksi dari Pengusahaan Panas Bumi Rp. {Rp. Rp. Rp. Rp. Rp.
3. l.Semula Rp.
  1. 2.Bertambah Rp. Jumlah Bonus Produksi dari : Rp. Pengusahaan Panas Bumi Setelah Perubahan PasaJ 3 106.669. 743.042,00 155.247.564,00) 106.514.495.478,00 0 ,00 705.000.000,00 705.000.000,00 1.200.000.000,00 00,00 1.200.000.000,00
(1)Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b meliputi : a . Belanja Tidak Langsung

1.Semula 2 . Berkurang Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan b . Belanja Langsung
1.Semula 2 . Berkurang Jumlah Belanja Langsung Setelah Peru bah.an Rp. l.317.389.035.000,00 (Rp. 67.695.053.061 ,00) Rp. l.249 .693 .981 .939,00 Rp. (Rp. Rp. 930.589.369.000,00 82.757.447.739,00) 847 .831. 921.261 ,00

(2)Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
1. a.Belanja Pegawai
  1. 1.Semula
  2. 2.Berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan
2. b.Belanja Hibah
  1. 1.Semula 2 . Berkurang Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan c . Belanja Bantuan Sosial
  2. 1.Semula
  3. 2.Berkurang Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan d . Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
  4. 1.Semula
  5. 2.Berkurang Jumlah Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintab Desa Setelah Perubahan e . Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik
  6. 1.Semula
  7. 2.Berkurang Jurnlah Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa dan Partai Politik Setelah Peru bahan
3. f.Belanja Tak Terduga Rp. (Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. 857 .260.193.142,00 70.886.824.709,00) 786.373.368.433,00 37.599.000.000,00 6.269.300.000,00) 31.329. 700.000,00 Rp. 16.450.000.000,00 (Rp. 10.000.000.000,00) Rp. 6.450.000.000,00 Rp. (Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. 13.935.041 .200,00 2.109.000.950,00) 11.826.040.250,00 386.144.800.658,00 12.473.804.902,00) 373.670.995. 756,00
  1. 1.Sernula Rp. 6.000.000.000,00
  2. 2.Bertambah Rp. 34.043.877 .500,00 Jumlah Belanja Tak Terduga Rp. 40.043.877 .500,00
(3)Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja : a . Belanja Pegawai

1.Semula
2.Bertambah Jumlah Belanja Pegawai Setelah Peru bahan

b.Belanja Barangjasa
1. 1.Semula 2 . Berkurang Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan
c.Belanja Modal
1. 1.Semula
2. 2.Berkurang Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan Rp. Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. 63.981 . 160.704,00 4.443.351.404,00 68.424.512.108,00 429.167.253.644,00 10.882.241.442,00) 418.285.012.202,00 437.440.954.652,00 76.318.557 .701 ,00) 361 .122.396.951,00

Pasal 4

(1)Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari:
1. a.Penerimaan Pembiayaan
  1. 1.Semula
  2. 2.Berkurang Jumlab Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan b . Pengeluaran Pembiayaan
  3. 1.Semula
  4. 2.Berkurang J umlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Peru bahan Rp. (Rp. Rp. Rp. (Rp. Rp. 91 .092.336.000,00 2 .834.717.754,00) 88.257.618.246,00 11.900.000.000,00 1.000.000.000,00) 10.900.000.000,00
(2)Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya

1.Semula
2.Berkurang Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubaban Rp. (Rp Rp. 90.992.336.000,00 2.834.717.754,00) 88.157.618.246,00

(3)Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada a yat ( 1) huruf b terd.iri dari jenis pembiayaan :
1. a.Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
  1. 1.Semula
  2. 2.Berkurang Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan
2. b.Pembayaran Pokok Utang
  1. 1.Semu.la 2 . Bertambah Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Peru bahan c . Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) ta.bun berkenaan
  2. 1.Semula
  3. 2.Bertambah Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Setelah Peru baban

Pasal 5

Rp. 11.900.000.000,00 (Rp. 1.000.000.000,00) Rp. 10.900.000.000,00 Rp. 0 ,00 Rp. 0,00 Rp. 0,00 Rp. 0 ,00 Rp. 0 ,00 Rp. 0 ,00 Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang ti.dale terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari: Lampiran I Lampiran TI, Ila, IIb La.mpiran tu Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi. Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerab, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan. LampiranIV Lampiran V Lampiran VI Lampiran VII Lampiran VIII Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan. Rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah. Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan. Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini; Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah;

Pasal 6

( l ) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

(2)Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya ; b . tidak diharapkan terjadi secara berulang; c . berada di luar kendali dan pengaruh pemeri.ntah daerah; dan d . memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
(3)Belanja/ pengeluaran yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk belanja untuk keperluan mendesak dengan kriteria sebagai berikut:
1. a.program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
2. b.keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat;
(4)Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya , dapat menggunakan belanja tidak terduga dengan melakukan penggeseran anggaran belanja tidak terduga ke belanja satuan kerja perangkat daerah berkenaan kecuali kegiatan tanggap darurat bencana.
(5)Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi, dapat dilakukan dengan cara : a . menggunakan dana dari basil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau
1. b.memanfaatkan uang kas yang tersedia.
(6)Belanja/ pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga.
(7)Belanja/ pengeluaran untuk kegiatan tanggap darurat bencana, digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara.
(8)Dalam hal keadaan darurat terjacli setelah clitetapkannya perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
(9)Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah. (lO) Ketentuan mengenai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 clitetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatanny a dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjamegara pada tanggal 30-9- 2020 BUPATIBANJARNEGARA, BUDHI SARWONO Diundangkan di Banjamegara pad ggal 30-9-2020 TARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINS! JAWA TENGAH : (6-230/ 2020)

(9)Dasar pengeluaran untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah. ( 10) Ketentuan mengen ai pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Ketentuan mengenai Penjabaran Peru bahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah un Anggaran 2020 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara. Ditetapkan di Banjarnegara pada tanggal 30-9-2020 BUPATIBANJARNEGARA, BUDHI SARWONO Diundangkan di Banjarnegara pad ggal 30-9-2020 TARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2020 NOMOR 6 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA, PROVINS! JAWA TENGAH : (6-230/2020)

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…