DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2023

Nomor: 6
Tahun: 2023
Ditetapkan: 19 Oktober 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 196

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten, Rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten, Kawasan Strategis Kabupaten, Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten, Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang WIlayah Kabupaten, Hak, Kewajiban dan Peran Masyarakat, Kelembagaan, Penyelesaian Sengketa, Ketentuan Lain-Lain, Ketentuan Peralihan dan ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa agar upaya Pemanfaatan Ruang Wilayah bisa dilaksanakan secara bijaksana dengan memperhatikan struktur dan Pola Ruang Wilayah yang ada, maka perlu adanya Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara yang mewadahi;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam Penataan Ruang di Kabupaten Banjarnegara, diperlukan pengaturan tentang Rencana Tata Ruang Wilayah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
3.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
9.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 121). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH TAHUN 2023-2043.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Kabupaten adalah Kabupaten Banjarnegara.
5.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
6.Kecamatan adalah bagian Wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh Camat.
7.Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan Wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8.Tata Ruang adalah wujud Struktur Ruang dan Pola Ruang.
9.Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi Masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10.Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu Wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
11.Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
12.Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
13.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil Perencanaan Tata Ruang pada Wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
14.Penataan Ruang adalah suatu sistem proses Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
15.Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan Pengawasan Penataan Ruang.
16.Pengaturan Penataan Ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
17.Pembinaan Penataan Ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja Penataan Ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat dalam Penataan Ruang.
18.Pelaksanaan Penataan Ruang adalah upaya pencapaian tujuan Penataan Ruang melalui pelaksanaan Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
19.Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan Struktur Ruang dan Pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan RTR.
20.Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan Struktur Ruang dan Pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
21.Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
22.Pengawasan Penataan Ruang adalah upaya agar Penyelenggaraan Penataan Ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23.Kawasan Strategis Kabupaten adalah Wilayah yang Penataan Ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
24.Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
25.Kawasan Lindung adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
26.Kawasan Budi Daya adalah Wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27.Kawasan Perkotaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28.Kawasan Perdesaan adalah Wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi Kawasan sebagai tempat permukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
29.Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
30.Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah Kawasan Perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa Kecamatan.
31.Pusat Pelayanan Kawasan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan.
32.Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antardesa.
33.Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antarpusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan kegiatan Wilayah.
34.Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional dengan Pusat Kegiatan Lokal, antarpusat kegiatan Wilayah, atau antara pusat kegiatan Wilayah dengan Pusat Kegiatan Lokal.
35.Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan Wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau Pusat Kegiatan Lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
36.Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan Kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, Kawasan sekunder kedua dengan perumahan, Kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.
37.Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
38.Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam Provinsi (AKDP), angkutan kota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
39.Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan kota (AK) dan angkutan perdesaan (ADES).
40.Jembatan adalah jalan yang terletak di atas permukaan air dan/atau di atas permukaan tanah.
41.Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi Wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
42.Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
43.Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat dengan PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi air.
44.Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
45.Pembangkit Listrik Tenaga Surya yang selanjutnya disingkat PLTS adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga matahari.
46.Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tekanan mikro hidro.
47.Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) di udara bertegangan nominal 35 kV sampai dengan 230 kV.
48.Saluran Distribusi Lainnyaadalah jaringan distribusi tenaga listrik selain Saluran Udara Tegangan Menengah, Saluran Udara Tegangan Rendah dan Saluran Kabel Tegangan Menengah.
49.Gardu Listrik adalah bangunan sebagai tempat distribusi arus listrik.
50.Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
51.Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
52.Jaringan Irigasi Primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
53.Jaringan Irigasi Sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
54.Jaringan Irigasi Tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri atas saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
55.Jaringan Pengendalian Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
56.Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
57.Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
58.Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59.Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai Unit Pelayanan.
60.Unit Pelayanan adalah titik pengambilan air terdiri atas sambungan langsung, hidran umum, dan/atau hidran kebakaran, yang harus dipasang alat pengukuran berupa meter air.
61.Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana pengelolaan air limbah domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
62.Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan.
63.Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle yang selanjutnya disingkat TPS3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala Kawasan .
64.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
65.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat memroses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
66.Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
67.Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk Jalur Evakuasi bila terjadi bencana.
68.Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
69.Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke Badan Air penerima.
70.Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke Jaringan Drainase Primer.
71.Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
72.Kawasan Hutan Lindung adalah Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
73.Cagar Alam adalah Kawasan suaka alam yang karena keadaan alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami.
74.Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil adalah Kawasan yang memiliki keragaman batuan dan dapat berfungsi sebagai laboratorium alam serta memiliki batuan yang mengandung jejak atau sisa kehidupan di masa lampau (fosil) yang bersifat langka dan/atau penting.
75.Kawasan Cagar Budaya adalah satuan Ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri Tata Ruang yang khas, dan ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.
76.Kawasan Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (seratus dua puluh lima) sampai dengan 174 (seratus tujuh puluh empat) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
77.Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan hutan dengan faktor- faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing- masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar Kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
78.Kawasan Tanaman Pangan adalah Kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
79.Kawasan Hortikultura adalah Kawasan lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
80.Kawasan Perkebunan adalah Kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
81.Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
82.Kawasan Pariwisata adalah Kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
83.Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
84.Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar Kawasan Lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
85.Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah Kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
86.Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
87.Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
88.Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
89.Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang.
90.Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
91.Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok Orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau Pemangku Kepentingan nonpemerintah lain dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
92.Pemangku Kepentingan adalah Orang atau pihak yang memiliki kepentingan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang yang meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten, dan Masyarakat.
93.Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
94.Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)Ruang lingkup materi pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
1. a.tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
3. c.rencana Pola Ruang Wilayah Kabupaten;
4. d.Kawasan Strategis Kabupaten;
5. e.arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten; dan
6. f.ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten.
(2)Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten merupakan seluruh Wilayah Kabupaten yang secara geografis terletak pada koordinat 7 o 12’ – 7 o 31’ Lintang Selatan dan 109o 29’–109o 45’50” Bujur Timur dengan luas kurang lebih 114.490 (seratus empat belas ribu empat ratus sembilan puluh) hektare.
(3)Batas Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten meliputi:
1. a.sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang;
2. b.sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Kebumen;
3. c.sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas; dan
4. d.sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Wonosobo.
(4)Lingkup Wilayah perencanaan RTRW Kabupaten sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) meliputi:
1. a.Kecamatan Banjarmangu;
2. b.Kecamatan Banjarnegara;
3. c.Kecamatan Batur;
4. d.Kecamatan Bawang;
5. e.Kecamatan Kalibening;
6. f.Kecamatan Karangkobar;
7. g.Kecamatan Madukara;
8. h.Kecamatan Mandiraja;
9. i.Kecamatan Pagedongan;
10. j.Kecamatan Pagentan;
11. k.Kecamatan Pandanarum;
12. l.Kecamatan Pejawaran;
13. m.Kecamatan Punggelan;
14. n.Kecamatan Purwanegara;
15. o.Kecamatan Purwareja Klampok;
16. p.Kecamatan Rakit;
17. q.Kecamatan Sigaluh;
18. r.Kecamatan Susukan;
19. s.Kecamatan Wanadadi; dan
20. t.Kecamatan Wanayasa.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 3

Penataan Ruang Wilayah Kabupaten bertujuan mewujudkan ruang Kabupaten berbasis pertanian, pariwisata, dan sektor unggulan lainnya serta mitigasi bencana dalam sistem Wilayah terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 4

(1)Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
2. b.kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
3. c.kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(2)Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.pengembangan pusat permukiman;
2. b.peningkatan keterhubungan Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan Perdesaan;
3. c.pengembangan prasarana Wilayah; dan
4. d.pengembangan Wilayah berbasis pada mitigasi bencana.
(3)Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
2. b.kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.
(4)Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.
(5)Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
1. a.peningkatan pengelolaan Kawasan Budi Daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup;
2. b.pengembangan Kawasan pertanian didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan;
3. c.pengembangan destinasi wisata dan daya tarik yang berdaya saing;
4. d.pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
5. e.pengendalian alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan.
(6)Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi.

Pasal 5

(1)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.membagi Wilayah fungsional daerah berdasarkan morfologi dan kondisi sosial ekonomi daerah;
2. b.mengembangkan pusat pelayanan baru berfungsi sebagai PKL; dan
3. c.mengoptimalkan peran ibu kota Kecamatan di dalam Kawasan Perkotaan.
(2)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan keterhubungan Kawasan Perkotaan dan/atau Kawasan Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.menetapkan fungsi pengembangan Wilayah berdasarkan potensi yang dimiliki;
2. b.mengembangkan Kawasan Perdesaan yang sinergi dengan pengembangan sektor pertanian; dan
3. c.mengembangkan sarana prasarana Wilayah antar Kawasan Perdesaan dengan Kawasan Perkotaan yang sinergi secara ekonomi.
(3)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan prasarana Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi:
1. a.meningkatkan sistem jaringan jalan;
2. b.meningkatkan sistem jaringan energi;
3. c.mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi;
4. d.mengembangkan sistem jaringan sumber daya air; dan
5. e.mengembangkan sistem jaringan prasarana lainnya.
(4)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Wilayah berbasis pada mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi:
1. a.meningkatkan sarana dan prasarana evakuasi bencana di seluruh Wilayah sesuai konteks kebencanaannya;
2. b.mengembangkan dan meningkatkan kualitas Jalur Evakuasi Bencana;
3. c.menyiapkan tempat evakuasi pra bencana, darurat bencana, dan pasca bencana; dan
4. d.mengendalikan kegiatan budi daya pada Kawasan rawan bencana.
(5)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Lindung sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) meliputi:
1. a.mengendalikan perkembangan kegiatan budi daya di Kawasan Lindung;
2. b.mempertahankan dan menjaga Kawasan Lindung; dan
3. c.menjaga dan meningkatkan keanekaragaman hayati Kawasan Lindung.
(6)Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan pengelolaan Kawasan Budi Daya sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:
1. a.mengoptimalkan Ruang bagi kegiatan budi daya sesuai daya dukung lingkungan hidup dan daya tampung lingkungan hidup;
2. b.menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Permukiman Perkotaan dengan minimal seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Permukiman Perkotaan, meliputi 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat;
3. c.mempertahankan keberadaan Ruang Terbuka Hijau apabila proporsi total luas lebih besar dari 30% (tiga puluh persen); dan
4. d.mengarahkan perkembangan Kawasan terbangun di Kawasan Perkotaan secara terpola dan efisien.
(7)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan pertanian didukung agroindustri yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:
1. a.mendorong pengembangan Kawasan pertanian yang bernilai ekonomi tinggi; dan
2. b.meningkatkan kegiatan agroindustri melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukung yang ramah lingkungan.
(8)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan destinasi wisata dan daya tarik yang berdaya saing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:
1. a.mengembangkan Kawasan wisata alam berbasis pelestarian alam;
2. b.mengembangkan Kawasan wisata buatan berbasis keanekaragaman flora dan fauna;
3. c.mengembangkan wisata kreatif;
4. d.mengembangkan desa wisata; dan
5. e.meningkatkan akses dari dan menuju Kawasan Pariwisata.
(9)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d meliputi:
1. a.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
2. b.turut serta memelihara dan menjaga aset-aset Pertahanan/TNI.
(10)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengendalian alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.mengarahkan pengembangan kegiatan terbangun pada Kawasan pertanian tidak produktif; dan
3. c.mengembangkan dan merevitalisasi sistem jaringan irigasi Kabupaten.
(11)Strategi untuk melaksanakan kebijakan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (6) meliputi:
1. a.menetapkan Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
2. b.mengembangkan Kawasan agropolitan dan minapolitan di Wilayah;
3. c.mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar Kawasan Strategis Kabupaten dengan fungsi pertumbuhan ekonomi;
4. d.mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan Wilayah Kabupaten; dan
5. e.meningkatkan pelayanan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kegiatan ekonomi.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 6

(1)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
1. a.sistem pusat permukiman; dan
2. b.sistem jaringan prasarana.
(2)Rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta dengan tingkat ketelitian skala 1:50.000 sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 7

(1)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.PKL; dan
2. b.pusat-pusat lain.
(2)Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 8

(1)PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Banjarnegara meliputi:
  1. 1.Kecamatan Banjarnegara;
  2. 2.Kecamatan Bawang;
  3. 3.Kecamatan Madukara; dan
  4. 4.Kecamatan Sigaluh.
2. b.Kawasan Perkotaan Klampok meliputi:
  1. 1.Kecamatan Purwareja Klampok; dan
  2. 2.Kecamatan Susukan.
(2)Pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Kawasan ; dan
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan.
(3)Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
1. a.Kawasan Perkotaan Batur yaitu Kecamatan Batur;
2. b.Kawasan Perkotaan Kalibening meliputi:
  1. 1.Kecamatan Kalibening; dan
  2. 2.Kecamatan Pandanarum.
3. c.Kawasan Perkotaan Purwanegara meliputi:
  1. 1.Kecamatan Bawang;
  2. 2.Kecamatan Mandiraja;
  3. 3.Kecamatan Purwanegara;
  4. 4.Kecamatan Rakit; dan
  5. 5.Kecamatan Wanadadi.
4. d.Kawasan Perkotaan Punggelan yaitu Kecamatan Punggelan; dan
5. e.Kawasan Perkotaan Wanayasa meliputi:
  1. 1.Kecamatan Karangkobar; dan
  2. 2.Kecamatan Wanayasa.
(4)Pusat Pelayanan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
1. a.Pusat Pelayanan Lingkungan Beji di Kecamatan Banjarmangu;
2. b.Pusat Pelayanan Lingkungan Kebutuhjurang di Kecamatan Pagedongan;
3. c.Pusat Pelayanan Lingkungan Kebondalem di Kecamatan Bawang;
4. d.Pusat Pelayanan Lingkungan Pagentan di Kecamatan Pagentan; dan
5. e.Pusat Pelayanan Lingkungan Tunggoro di Kecamatan Sigaluh.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai PKL dan Pusat Pelayanan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan RDTR yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b meliputi:

a.sistem jaringan transportasi;
b.sistem jaringan energi;
c.sistem jaringan telekomunikasi;
d.sistem jaringan sumber daya air; dan
e.sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 10

(1)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi:
1. a.sistem jaringan jalan; dan
2. b.sistem jaringan kereta api.
(2)Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Isi peraturan

Teks196PDFHirarki

Memuat teks peraturan…