DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2023

Nomor: 7
Tahun: 2023
Ditetapkan: 20 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Bupati ini mengatur tentang APBD Tahun Anggaran 2024 pada Kabupaten Banjarnegara yang merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. APBD dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
4.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
6.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
7.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

(1)Penyusunan APBD tahun anggaran 2024 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2024 berjumlah Rp.2.331.094.887.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

a.Pendapatan Daerah : Rp. 2.243.194.887.000,00
b.Belanja Daerah : Rp. 2.298.444.887.000,00 Defisit sejumlah : Rp. -55.250.000.000,00
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan : Rp. 87.900.000.000,00
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 32.650.000.000,00 Jumlah Pembiayaan Neto : Rp. 55.250.000.000,00 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan ( SiLPA ) : Rp. 0,00

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp.2.243.194.887.000,00 (dua triliun dua ratus empat puluh tiga miliar seratus sembilan puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang bersumber dari :

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp.351.419.557.000,00 (tiga ratus lima puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta lima ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.82.153.600.000,00 (delapan puluh dua miliar seratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.39.455.463.000,00 (tiga puluh sembilan miliar empat ratus lima puluh lima juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.21.247.184.000,00 (dua puluh satu miliar dua ratus empat puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.208.563.310.000,00 (dua ratus delapan miliar lima ratus enam puluh tiga juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp.1.878.798.193.000,00 (satu triliun delapan ratus tujuh puluh delapan miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yang direncanakan sebesar Rp.1.725.392.343.000,00 (satu triliun tujuh ratus dua puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus empat puluh tiga ribu rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.153.405.850.000,00 (seratus lima puluh tiga miliar empat ratus lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp.12.977.137.000,00 (dua belas miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah) berupa pendapatan hibah.

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp.2.298.444.887.000,00 (dua triliun dua ratus sembilan puluh delapan miliar empat ratus empat puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah), yang terdiri atas :

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 9

(1)Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp.1.629.582.503.000,00 (satu triliun enam ratus dua puluh sembilan miliar lima ratus delapan puluh dua juta lima ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja bunga;
4. d.Belanja hibah; dan
5. e.Belanja bantuan sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.950.979.836.000,00 (sembilan ratus lima puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.543.664.537.000,00 (lima ratus empat puluh tiga miliar enam ratus enam puluh empat juta lima ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.129.312.930.000,00 (seratus dua puluh sembilan miliar tiga ratus dua belas juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.5.509.200.000,00 (lima miliar lima ratus sembilan juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direcanakan sebesar Rp.208.724.401.000,00 (dua ratus delapan miliar tujuh ratus dua puluh empat juta empat ratus satu ribu rupiah), yang terdiri atas :
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp.10.633.122.000,00 (sepuluh miliar enam ratus tiga puluh tiga juta seratus dua puluh dua ribu rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp.33.601.463.000,00 (tiga puluh tiga miliar enam ratus satu juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp.111.974.629.862,00 (seratus sebelas miliar sembilan ratus tujuh puluh empat juta enam ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus enam puluh dua rupiah).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp.42.662.439.000,00 (empat puluh dua miliar enam ratus enam puluh dua juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp.9.432.247.138,00 (sembilan miliar empat ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh tujuh ribu seratus tiga puluh delapan rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp.420.500.000,00 (empat ratus dua puluh juta lima ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c direncanakan sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…