DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 1 Oktober 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 38

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Kewenangan Pemerintah Daerah, Industri Unggulan Daerah, RPIK 2024-2044, Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan, Pelaporan, Pembiayaan, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan perekonomian nasional, perlu menerapkan prinsip pembangunan industri yang berkelanjutan yang didasarkan pada aspek pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup;
c.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Tahun 2024- 2044; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI TAHUN 2024-2044.

Pasal 1

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selias-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
3.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
4.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya Industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
8.Industri Unggulan Daerah adalah Industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan dan utama di Daerah.
9.Rencana Pembangunan Industri Nasional yang selanjutnya disingkat RPIN 2015 - 2035 adalah dokumen perencanaan yang menjadi Pedoman bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pelaku industri dalam perencanaan dan pembangunan industri Nasional.
10.Rencana Pembangunan Industri Provinsi yang selanjutnya disingkat RPIP Jawa tengah 2017 - 2037 adalah dokumen perencanaan yang menjadi Pedoman bagi Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, dan pelaku industri dalam perencanan dan pembangunan industri Provinsi Jawa Tengah.
11.Rencana Pembangunan Industri Kabupaten yang selanjutnya disingkat RPIK adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Daerah.
12.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.sebagai pedoman pembangunan Industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku Industri, pengusaha dan/atau institusi terkait;
b.mendorong Industri Daerah menjadi Industri Unggulan Daerah; dan
c.sebagai pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan Industri Daerah dan Industri Unggulan Daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah:

a.mewujudkan kebijakan pembangunan Industri Nasional dan Provinsi Jawa Tengah di Daerah;
b.menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan Industri Unggulan Daerah;
c.mewujudkan Industri Daerah yang mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan;
d.mewujudkan pemerataan pembangunan Industri Unggulan Daerah guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional;
e.meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Daerah secara berkeadilan;
f.mewujudkan pembangunan Industri Daerah yang selaras dengan rencana pembangunan Daerah;
g.pedoman pengembangan Industri yang ramah lingkungan dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat; dan
h.mendorong penyerapan tenaga kerja sektor Industri di Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kewenangan Pemerintah Daerah;
b.Industri Unggulan Daerah;
c.RPIK 2024-2044;
d.pelaksanaan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan;
g.pembiayaan.

BAB IV

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan Industri Daerah.
(2)Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.perencanaan pembangunan Industri;
2. b.penyediaan infrastruktur industri;
3. c.pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah Daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Industri;
4. d.pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. e.pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
6. f.penataan kegiatan Industri untuk berlokasi di kawasan peruntukan Industri dan atau kawasan Industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.pengawasan pelaksanaan pembangunan Industri.

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan:
1. a.infrastruktur industri; dan
2. b.infrastruktur penunjang.
(2)Infrastruktur Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit meliputi :
1. a.jaringan energi dan kelistrikan;
2. b.jaringan telekomunikasi;
3. c.jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku;
4. d.sanitasi; dan
5. e.jaringan transportasi.
(3)Infrastruktur Penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi :
1. a.perumahan;
2. b.pendidikan dan pelatihan;
3. c.penelitian dan pengembangan;
4. d.kesehatan;
5. e.pemadam kebakaran; dan
6. f.tempat pembuangan sampah.

BAB V

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

(1)Industri Unggulan Daerah yang dikembangkan untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi Daerah dan merupakan komoditi unggulan Daerah terdiri atas:
1. a.Industri makanan;
2. b.Industri minuman;
3. c.Industri tekstil;
4. d.Industri kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk f urniture) dan barang anyaman dari bambu, rotan, dan sejenisnya;
5. e.Industri farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional;
6. f.Industri barang galian bukan logam lainnya; dan
7. g.Aktivasi Produksi Gambar Bergerak, Video, dan Program Televisi, Perekaman Suara, dan Penerbitan Musik.
(2)Selain Industri Unggulan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah dapat mengembangkan Industri lain yang potensial dan merupakan prioritas Daerah dengan pendekatan kewilayahan yang mendasar pada potensi sumber daya di Daerah.

BAB VI

RPIK 2024 - 2044

Pasal 8

(1)RPIK sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
(2)RPIK mengacu pada RPIN dan RPIP Jawa Tengah
(3)RPIK disusun dengan memperhatikan:
1. a.industi unggulan provinsi;
2. b.potensi sumber daya Industri Daerah;
3. c.Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah;
4. d.keserasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan; dan
5. e.proyeksi penyerapan tenaga kerja, dan pemanfaatan lahan untuk Industri.

Pasal 9

(1)Sistematika dokumen RPIK 2024-2044 disusun sebagai berikut:
1. a.BAB I : Pendahuluan
2. b.BAB II : Gambaran Kondisi Daerah Terkait P embangunan Industri
3. c.BAB III : Visi Dan Misi Pembangunan Daerah, Serta Tujuan Dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah
4. d.BAB IV : Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah dan Peta Kawasan Peruntukan Industri
5. e.BAB V : Penutup
(2)Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat:
1. a.latar belakang;
2. b.dasar hukum;dan
3. c.sistematika penulisan.
(3)Gambaran Kondisi Daerah Terkait Pembangunan Industri sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat:
1. a.kondisi daerah;
2. b.Sumber Daya Industri;
3. c.sarana dan prasarana; dan
4. d.pemberdayaan industri kecil dan menengah.
(4)Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat:
1. a.visi dan misi pembangunan industri daerah;
2. b.tujuan pembangunan industri daerah; dan
3. c.sasaran pembangunan industri daerah.
(5)Strategi dan Program Pembangunan Industri Daerah sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf d memuat:
1. a.strategi pembangunan industri;
2. b.program pembangunan industri unggulan, meliputi:
  1. 1.penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulang;
  2. 2.pengembangan perwilayahan industri;
  3. 3.pengembangan sumber daya industri;
  4. 4.pembangunan sarana dan prasarana industri;dan
  5. 5.pemberdayaan industri.
(6)Peta kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d memuat zonasi untuk kawasan peruntukan industri Daerah.
(7)Dokumen RPIK 2024–2044 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

(1)RPIK ditetapkan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(2)RPIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Isi peraturan

Teks38PDFHirarki

Memuat teks peraturan…