DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2025

Nomor: 7
Tahun: 2025
Ditetapkan: 30 Desember 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp.2.312.279.035.793 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah).

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
c.bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah maka diperlukan pengaturan dalam bentuk peraturan daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
4.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.
6.Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
7.Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungiawaban, dan pengawasan Keuangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.
10.Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
11.Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
12.Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
13.Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
14.Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
15.Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran yang selanjutnya disebut SILPA adalah selisih lebih antara realisasi pendapatan dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

Pasal 2

(1)Penyusunan APBD tahun anggaran 2026 berdasarkan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara berupa target dan kinerja program dan kegiatan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pasal 3

APBD Tahun Anggaran 2026 berjumlah Rp.2.312.279.035.793 (dua triliun tiga ratus dua belas miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Pendapatan Daerah : Rp. 2.177.016.634.043
b.Belanja Daerah : Rp. 2.281.279.035.793
c.Pembiayaan Daerah
1. 1.Penerimaan Pembiayaan : Rp. 135.262.401.750
2. 2.Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 31.000.000.000 Jumlah Pembiayaan Neto : Rp. 104.262.401.750 Sisa lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SiLPA) : Rp. 0

Pasal 4

Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp2.177.016.634.043 (dua triliun seratus tujuh puluh tujuh miliar enam belas juta enam ratus tiga puluh empat ribu empat puluh tiga rupiah), yang bersumber dari:

a.Pendapatan Asli Daerah;
b.Pendapatan Transfer; dan
c.Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pasal 5

(1)Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp409.754.026.000 (empat ratus sembilan miliar tujuh ratus lima puluh empat juta dua puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pajak Daerah;
2. b.Retribusi Daerah;
3. c.Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
4. d.Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.
(2)Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp168.864.907.000 (seratus enam puluh delapan miliar delapan ratus enam puluh empat juta sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
(3)Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp225.577.244.000 (dua ratus dua puluh lima miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta dua ratus empat puluh empat ribu rupiah).
(4)Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp23.700.000.000 (dua puluh tiga miliar tujuh ratus juta rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(5)Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.172.246.000 (sebelas miliar seratus tujuh puluh dua juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Pasal 6

(1)Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp1.683.794.866.043 (satu triliun enam ratus delapan puluh tiga miliar tujuh ratus sembilan puluh empat juta delapan ratus enam puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
2. b.Pendapatan Transfer Antar Daerah.
(2)Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.593.102.046.043 (satu triliun lima ratus sembilan puluh tiga miliar seratus dua juta empat puluh enam ribu empat puluh tiga rupiah).
(3)Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp90.692.820.000 (sembilan puluh miliar enam ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah).

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp63.907.371.000 (enam puluh tiga miliar sembilan ratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) berupa pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 8

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp2.281.279.035.793 (dua triliun dua ratus delapan puluh satu miliar dua ratus tujuh puluh sembilan juta tiga puluh lima ribu tujuh ratus sembilan puluh tiga rupiah), yang terdiri atas:

a.Belanja Operasi;
b.Belanja Modal;
c.Belanja Tidak Terduga; dan
d.Belanja Transfer.

Pasal 9

(1)Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a direncanakan sebesar Rp1.636.199.505.769 (satu triliun enam ratus tiga puluh enam miliar seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus lima ribu tujuh ratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas: Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
1. a.Belanja Pegawai;
2. b.Belanja Barang dan Jasa;
3. c.Belanja Bunga;
4. d.Belanja Hibah; dan
5. e.Belanja Bantuan Sosial.
(2)Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.015.064.790.505 (satu triliun lima belas miliar enam puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima rupiah).
(3)Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp561.687.938.984 (lima ratus enam puluh satu miliar enam ratus delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah).
(4)Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp850.000.000 (delapan ratus lima puluh juta rupiah).
(5)Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp56.442.998.780 (lima puluh enam miliar empat ratus empat puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah).
(6)Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.153.777.500 (dua miliar seratus lima puluh tiga juta tujuh ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Pasal 10

(1)Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b direncanakan sebesar Rp203.572.765.024 (dua ratus tiga miliar lima ratus tujuh puluh dua juta tujuh ratus enam puluh lima ribu dua puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
1. a.Belanja Modal Tanah;
2. b.Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
3. c.Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
4. d.Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
5. e.Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
6. f.Belanja Modal Aset Lainnya.
(2)Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a direncanakan sebesar Rp15.190.412.750 (lima belas miliar seratus sembilan puluh juta empat ratus dua belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
(3)Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp25.680.515.187 (dua puluh lima miliar enam ratus delapan puluh juta lima ratus lima belas ribu seratus delapan puluh tujuh rupiah).
(4)Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp53.551.392.487 (lima puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah). Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
(5)Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp108.878.119.000 (seratus delapan miliar delapan ratus tujuh puluh delapan juta seratus sembilan belas ribu rupiah).
(6)Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp3.582.000 (tiga juta lima ratus delapan puluh dua ribu rupiah).
(7)Belanja Modal Aset Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp268.743.600 (dua ratus enam puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu enam ratus rupiah).

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…