DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2017

Nomor: 8
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 276

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud dan Tujuan, Ruang Lingkup, Rencana Induk Transportasi, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi, Sumber Daya Manusia, Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Peran Serta Masyarakat, Pembinaan dan Pengawasan, Pembiayaan, Larangan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan transportasi yang bersifat lintas sektoral diperlukan penyelenggaraan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, dan diselenggarakan secara terpadu, tertib, aman, lancar, nyaman, efisien, serta terintegrasi;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Transportasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2006 Nomor 86,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 145);
17.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114);
18.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negari Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah BupatiBanjarnegara.
2.Daerah adalah KabupatenBanjarnegara.
3.Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4.Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7.Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Banjarnegara.
8.Transportasi adalah perpindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lainnya dengan menggunakan sebuah kendaraan yang digerakkan oleh manusia atau mesin.
9.Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
10.Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
11.Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
12.Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
13.Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas Jalan.
14.Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintasJalan.
15.Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri dari lalu lintas, Angkutan Jalan, jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan, pengemudi, pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
16.Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian Simpul dan/atau ruang kegiatan yang saling terhubungkan untuk penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
17.Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah ruang Lalu Lintas, terminal, dan perlengkapan Jalan yang meliputi marka, rambu, alat pemberi isyarat lalu lintas,alat pengendali dan pengaman pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung.
18.Kendaraan adalah suatu sarana angkut di Jalan yang terdiri dari Kendaraan bermotor dan Kendaraan tidakbermotor.
19.Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi.
20.Penumpang adalah orang yang berada di Kendaraan selain pengemudi dan awak Kendaraan.
21.Pengguna Jalan adalah orang yang menggunakan Jalan untuk berlalu lintas.
22.Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
23.Simpul adalah tempat yang diperuntukkan bagi pergantian antarmoda dan intermoda yang berupa terminal, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan sungai dan danau, dan/atau Bandar udara.
24.Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.
25.Terminal adalah pangkalan Kendaraan Bermotor Umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan,menaikkan dan menurunkan orang dan/atau barang, serta perpindahan moda angkutan.
26.Halte adalah tempat pemberhentian Kendaraan Bermotor Umum untuk menaikkan dan menurunkanPenumpang.
27.Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
28.Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
29.Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis amembujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
30.Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
31.Trayek adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum dan angkutan di perairan untuk pelayanan jasa Angkutan orang dengan mobil Penumpang, mobil bus, dan kapal yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap, dan jenis kendaraan tetap serta berjadwal atau tidak berjadwal.
32.Jaringan Trayek adalah kumpulan dari Trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
33.Rencana Umum Jaringan Trayek adalah dokumen yang memuat rencana Jaringan Trayek dan kebutuhan Kendaraan Bermotor Umum dalam satu kesatuan jaringan.
34.Perusahaan Angkutan Umum adalah badan hukum yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan Kendaraan Bermotor Umum.
35.Forum Transportasi Darat adalah wahana koordinasi antar instansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
36.Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
37.Pejalan Kaki adalah setiap orang yang berjalan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
38.Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.
39.Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak lalu lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
40.Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi adalah sekumpulan subsistem yang saling berhubungan dengan melalui penggabungan, pemrosesan, penyimpanan, dan pendistribusian data yang terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
41.Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah rencana struktur tata ruang wilayah yang mengatur struktur dan pola ruang Daerah.
42.Rencana Induk Transportasi adalah rencana yang disusun secara berkala dengan mempertimbangkan kebutuhan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta ruang kegiatan berskala Daerah.
43.Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakan kendaraan bermotor.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan Transportasi berdasarkan asas :

a.transparan;
b.akuntabel;
c.berkelanjutan;
d.partisipasif;
e.bermanfaat;
f.efisiensi dan efektif;
g.seimbang;
h.terpadu; dan
i.mandiri.

Pasal 3

(1)Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah sebagai landasan hukum bagi penyelenggaraan transportasi yang handal, berkemampuan tinggi, tertib, aman, lancar, nyaman, efisien dan terintegrasi.
(2)Tujuan Penyelenggaraan Transportasi adalah untuk :
1. a.mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
2. b.mewujudkan etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
3. c.mewujudkan terlaksananya penegakkan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi :

a.Rencana Induk Transportasi;
b.LLAJ;
c.Sistem Informasi dan Komunikasi Transportasi;
d.Sumber Daya Manusia;
e.Forum LLAJ;
f.Peran Masyarakat;
g.Pembinaan dan Pengawasan Transportasi Darat; dan
h.Pembiayaan Penyelenggaraan Transportasi.

BAB IV

RENCANA INDUK TRANSPORTASI

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah menyusun Rencana Induk Transportasi yang terpadu dengan RTRW, integrasi intermoda LLAJ, dan Perkeretaapian.
(2)Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dokumen acuan rencana pembangunan dan/atau pengembangan sistem Transportasi termasuk Jaringan LLAJ dan Jalur Kereta Api untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
(3)Dalam hal terjadi perkembangan lingkungan strategis Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditinjau kembali sebelum 20 (dua puluh) tahun.
(4)Pemerintah Daerah dalam menyususun Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
1. a.RTRW;
2. b.sistem transportasi nasional;
3. c.sistem transportasi provinsi;
4. d.rencana pembangunan jangka panjang Daerah; dan
5. e.rencana pembangunan jangka menengah Daerah.

Pasal 6

(1)Rencana Induk Transportasi disusun berdasarkan dokumen rencana pembanganan dan/atau pengembangan jaringan Transportasi di Daerah.
(2)Dokumen Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.prakiraan perpindahan orang dan/atau barang;
2. b.rencana pembangunan/pengembangan jaringan Jalan;
3. c.rencana jaringan angkutan umum massal dan jaringan angkutan barang berbasis Jalan;
4. d.rencana jaringan angkutan umum massal dan jaringan angkutan barang berbasis Jalan Rel;
5. e.recana pembangunan lajur sepeda;
6. f.rencana integrasi antar moda;
7. g.rencana kebutuhan sarana dan prasarana Transportasi angkutan Jalan; dan
8. h.rencana kebutuhan sumber daya manusia.

Pasal 7

(1)Untuk mewujudkan sistem Transportasi yang efektif, efisien, lancar, dan terintegrasi dalam Rencana Induk Transportasi, Pemerintah Daerah mengupayakan:
1. a.perjalanan menggunakan angkutan umum di Daerah sebesar 60% (enam puluh per seratus); dan
2. b.rasio luas jalan terhadap luas wilayah Daerah sebesar 14% (empat belas per seratus).
(2)Pencapaian upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan RTRW dan pengembangan transportasi dilaksanakan secara bertahap melalui rencana strategis pembangunan Transportasi 5 (lima) tahunan.

Pasal 8

(1)Untuk mewujudkan rencana integrasi antarmoda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, Pemerintah Daerah membangun dan menyediakan:
1. a.prasarana dan sarana integrasi antar moda; dan
2. b.sistem operasional terintegrasi.
(2)Dalam membangun dan menyediakan prasarana dan sarana integrasi antar moda serta sistem operasional terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah lain, dan/atau pihak ketiga.
(3)Pemerintah Daerah dapat membentuk badan usaha milik daerah di bidang transportasi untuk melaksanakan rencana integrasi antar moda sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Induk Transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 6 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah menyelenggarakan LLAJ.
(2)Dalam menyelenggarakan LLAJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan badan usaha yang berbadan hukum dan/atau masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks276PDFHirarki

Memuat teks peraturan…