DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2018

Nomor: 8
Tahun: 2018
Ditetapkan: 19 November 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 61

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini diatur mengenai beberapa ketentuan sebagai berikut: Ketentuan Umum; Azas, Maksud dan Tujuan; Penyelenggaraan PAUD; Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Kurikulum dan Strategi Pembelajaran; Persyaratan Pendirian Lembaga PAUD; Pembiayaan; Evaluasi dan Pelaporan; Pembinaan dan Pengawasan; Peran Serta Masyarakat; Sanksi; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini, perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini yang terpadu sebagai pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak di kemudian hari;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini, perlu disusun Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 3.3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4.4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 ); 5.5. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Yayasan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 6.6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 7.7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 8.8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9.9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 10.10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 11.11. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 12.12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411); 2 13.13. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaran Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105); 14.14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan dibidang Pendidikan.
5.Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kesejahteraan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
6.Pengawas adalah Pejabat Pemerintah Daerah yang ditunjuk dan/atau yang diberi Surat Keputusan oleh Bupati dan/atau Kepala Perangkat Daerah.
7.Anak Usia Dini adalah Anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 6 (enam) tahun.
8.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 3
9.Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
10.Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstuktur dan berjenjang.
11.Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12.Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Anak Usia Dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun prioritas usia 5 (lima) tahun dan 6 (enam) tahun.
13.Kelompok Bermain yang selanjutnya disingkat KB adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 2 (dua) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas usia 3 (tiga) tahun dan 4 (empat) tahun.
14.Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disingkat TPA adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun dengan prioritas sejak lahir sampai dengan usia 4 (empat) tahun.
15.Raudhatul Atfhal yang selanjutnya disingkat RA adalah salah satu jenjang PAUD di bawah pengelolaan Kementerian Agama pada jalur formal yang menyelenggarakan program pendidikan bermuatan agama Islam bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
16.Satuan Pendidikan Anak Usia Sejenis yang selanjutnya disebut SPS adalah salah satu bentuk satuan PAUD jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun secara mandiri atau terintegrasi dengan berbagai layanan kesehatan, gizi, keagamaan dan atau kesejahteraan sosial.
17.Pendidik PAUD adalah guru, tutor, guru pendamping, tutor pendamping, guru pendamping muda, tutor pendamping muda, dan/atau pengasuh pada satuan PAUD yang bertugas merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, dan menilai hasil pembelajaran, serta melakukan pembimbingan, pengasuhan, dan perlindungan anak didik.
18.Tenaga kependidikan PAUD adalah pengawas/penilik, kepala, tenaga administrasi, petugas keamanan, dan/atau petugas kebersihan pada satuan PAUD yang menjamin kelancaran, keamanan, dan kenyamanan penyelenggaraan PAUD.
19.Peserta Didik PAUD adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
20.Kompetensi Pendidik PAUD adalah suatu kemampuan yang dimiliki pendidik dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik.
21.Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
22.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 4

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Asas yang dipergunakan dalam penyusunan Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.kepastian;
2. b.kemanfaatan;
3. c.keadilan;
4. d.keterbukaan;
5. e.akuntabilitas;
6. f.pengayoman; dan
7. g.kemanusiaan.
(2)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan, pembinaan, pengendalian, pembiayaan dan pengawasan PAUD.
(3)Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini adalah :
1. a.memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini;
2. b.membantu meletakkan dasar kepribadian anak ke arah perkembangan sikap, moral, pengetahuan, keterampilan, dan daya cipta yang diperlukan peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar peserta didik memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut;
3. c.mewujudkan penyelenggaraan PAUD yang merata, bermutu dan terjangkau; dan
4. d.mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman, bertakwa dan berbudi pekerti luhur.

BAB III

PENYELENGGARAAN PAUD

Pasal 3

(1)Penyelenggaraan PAUD dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal, pendidikan non formal dan/atau pendidikan informal.
(2)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk TK Negeri, TK Swasta dan RA.
(3)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk KB, TPA, dan SPS.
(4)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pendidikan yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan yang berbentuk kegiatan belajar secara mandiri.
(5)Penyelenggaraan PAUD melalui jalur formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dengan penerapan Manajemen Berbasis Sekolah, sedangkan penyelenggaraan PAUD melalui jalur nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan berbasis masyarakat. 5

Pasal 4

(1)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK Negeri diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
(2)PAUD melalui jalur pendidikan formal dalam bentuk TK dan RA swasta diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, Orang atau Badan.
(3)PAUD melalui jalur pendidikan nonformal dalam bentuk KB, TPA, dan/atau SPS diselenggarakan oleh Sanggar Kegiatan Belajar, Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga, Orang atau Badan.
(4)PAUD melalui jalur pendidikan informal berbentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan.

Pasal 5

Pembelajaran pada satuan PAUD dilakukan dengan lama belajar dan pelaksanaan pengasuhan terprogram sesuai dengan kurikulum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PAUD diselenggarakan di bangunan gedung atau tempat-tempat lainnya yang layak, aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak.

BAB IV

PESERTA DIDIK

Pasal 7

(1)PAUD diselenggarakan berdasarkan kelompok usia dan jenis layanannya, yang meliputi :
1. a.layanan PAUD untuk usia sejak lahir sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TPA dan SPS yang sederajat;
2. b.layanan PAUD untuk usia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun terdiri atas KB dan yang sejenisnya; dan
3. c.layanan PAUD untuk usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun terdiri atas TK/RA/KB dan yang sederajat.
(2)PAUD harus memberikan pelayanan kepada semua anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk anak yang berkebutuhan khusus. 6

Pasal 8

Jumlah peserta didik PAUD formal dan PAUD nonformal paling sedikit 15 (lima belas) anak.

BAB V

STANDAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Pasal 9

(1)Standar PAUD terdiri atas :
1. a.standar tingkat pencapaian perkembangan;
2. b.standar isi;
3. c.standar proses;
4. d.standar penilaian;
5. e.standar pendidik dan tenaga kependidikan;
6. f.standar sarana dan prasarana;
7. g.standar pengelolaan; dan
8. h.standar pembiayaan.
(2)Standar pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 10

(1)Pendidik PAUD formal terdiri dari Guru dan Guru Pendamping.
(2)Pendidik PAUD nonformal terdiri dari Guru, Guru Pendamping dan/atau Pengasuh.
(3)Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal adalah tenaga pendidik yang memenuhi kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Pendidik pada PAUD jalur pendidikan formal yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat menjadi guru pendamping dan/atau pengasuh.
(5)Pendidik pada SPS terdiri dari pendidik, pengasuh, kader Posyandu dan kader Bina Keluarga Balita dan/atau sebutan lainnya.
(6)Pendidik pada jalur pendidikan formal diangkat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(7)Pendidik pada jalur pendidikan non formal diangkat oleh Pengelola.
(8)Pendidik dapat merangkap menjadi Pengelola PAUD. 7

Isi peraturan

Teks61PDFHirarki

Memuat teks peraturan…