DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2024

Nomor: 8
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 45

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan dan Prinsip, Ruang Lingkup, Kriteria Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Investasi, Bentuk Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Investasi, Jenis Usaha atau Kegiatan Investasi yang Memperoleh Insntif dan atau Kemudahan Investasi, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab, Tata Cara Pemberian Insentif dan atau Kemudahan Investasi, Tim Verifikasi dan Penilaian, Jangka Waktu dan Frekuensi Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dalam Melakukan Investasi, Evaluasi dan Pelaporan, Pembinaan dan Pengawasan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa investasi mempunyai peranan penting dalam meningkatkan pendapatan masyarakat, menyerap tenaga kerja, memberdayakan sumber daya lokal, meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan produk domestik regional bruto serta mengembangkan usaha mikro, kecil dan koperasi;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam pemberian insentif dan kemudahan investasi di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu mengatur pemberian insentif dan kemudahan investasi dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN INVESTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor dalam rangka mendorong peningkatan Investasi di Daerah.
5.Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan/atau Investor untuk mempermudah setiap kegiatan Investasi dan untuk meningkatkan Investasi di Daerah.
6.Investasi adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Investor Dalam Negeri maupun Investor Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Banjarnegara.
7.Investor adalah penanam modal perseorangan atau badan usaha yang melakukan Investasi dapat berupa Investasi dalam negeri dan Investasi asing.
8.Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang merupakan warga negara Republik Indonesia yang mempunyai dan/atau melakukan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9.Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
10.Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
11.Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
12.Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.
13.Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN PRINSIP

Pasal 2

(1)Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini untuk pedoman dalam pemberian Insentif dan kemudahan Investasi di Daerah.
(2)Tujuan pemberian Insentif dan kemudahan Investasi:
1. a.menciptakan daya tarik dan daya saing bagi Investor maupun calon Investor;
2. b.memperluas akses dunia usaha atas data dan informasi Investasi;
3. c.meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
4. d.menciptakan lapangan kerja;
5. e.mendorong meningkatnya Investasi; dan
6. f.meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Pemberian Insentif dan/atau pemberian kemudahan Investasi dilakukan berdasarkan prinsip :

a.kepastian hukum;
b.kesetaraan;
c.transparansi;
d.akuntabilitas; dan
e.efektif dan efisien.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kriteria pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
b.bentuk pemberian Insentif dan/atau kemudahan investasi;
c.jenis usaha atau kegiatan investasi yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan investasi;
d.tata cara pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi;
e.hak, kewajiban dan tanggung jawab;
f.tim verifikasi dan penilaian;
g.jangka waktu dan frekuensi pemberian insentif dan/atau pemberian kemudahan dalam melakukan investasi;
h.evaluasi dan pelaporan; dan
i.pembinaan dan pengawasan.

BAB IV

KRITERIA PEMBERIAN INSENTIF DAN/ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 5

Pemberian insentif dan/atau kemudahan Investasi diberikan kepada masyarakat dan/atau Investor yang memenuhi kriteria yang diatur sebagai berikut :

a.memberikan kontribusi bagi peningkatan pendapatan masyarakat;
b.menyerap tenaga kerja yang berasal dari Daerah;
c.menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
d.memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
e.memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
f.berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
g.pembangunan infrastruktur;
h.melakukan alih teknologi;
i.melakukan industri pionir;
j.melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
k.bermitra dengan usaha mikro, kecil, atau koperasi;
l.industri yang menggunakan barang modal, mesin, atau peralatan yang di produksi di dalam negeri;
m.melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau daerah; dan/atau
n.berorientasi ekspor.

BAB V

BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 6

Pemerintah Daerah memberikan insentif dalam bentuk:

a.pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak;
b.pengurangan, keringanan atau pembebasan Retribusi;
c.pemberian bantuan modal kepada usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
d.bantuan untuk riset dan pengembangan untuk usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;
e.bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi di daerah;dan/atau
f.bunga pinjaman rendah.

Pasal 7

Pemerintah Daerah memberikan kemudahan investasi berupa:

a.penyediaan data dan informasi peluang Investasi;
b.fasilitasi penyediaan lahan/lokasi;
c.Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui pelayanan terpadu satu pintu;
d.pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di daerah;
e.penyediaan sarana dan prasarana;
f.pemberian bantuan teknis;
g.kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
h.kemudahan investasi konstruksi;
i.kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan daerah;
j.kemudahan proses sertifikasi dan standarisasi sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
k.kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
l.kemudahan akses kemudahan bahan baku;dan/atau
m.fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan daerah.

Pasal 8

(1)Pemberian insentif dan/atau pemberian investasi kepada masyarakat dan/atau investor ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(2)Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
1. a.nama pemohon;
2. b.alamat pemohon;
3. c.bidang usaha atau kegiatan Investasi;
4. d.bentuk insentif dan/atau kemudahan;
5. e.jangka waktu insentif;dan
6. f.hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan investasi.

BAB VI

JENIS USAHA ATAU KEGIATAN INVESTASI YANG MEMPEROLEH INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan pemberian insentif dan/atau kemudahan investasi untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
(2)Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.usaha mikro, kecil, dan/atau koperasi;
2. b.usaha yang dipersyaratkan dengan kemitraan;
3. c.usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
4. d.usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
5. e.usaha yang dipersyaratkan dengan perizinan khusus;
6. f.usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan daerah;
7. g.usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah Pusat; dan/atau
8. h.usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

BAB VII

TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN ATAU KEMUDAHAN INVESTASI

Pasal 10

(1)Permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diajukan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan insentif dan/atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.
(3)Pemberian insentif dalam bentuk pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dan huruf b dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan atau kemudahan investasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Isi peraturan

Teks45PDFHirarki

Memuat teks peraturan…