DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2017

Nomor: 9
Tahun: 2017
Ditetapkan: 22 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 141

Lembaga terkait

Ringkasan

Pengaturan Daerah ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Kelembagaan Koperasi, Modal Koperasi, Pemberdayaan Koperasi, Usaha Koperasi, Penumbuhan Iklim Usaha, Pengembangan Koperasi, Pembiayaan dan Penjaminan, Perlindungan Usaha, Kewajiban, Jaringan Usaha Koperasi, Koordinasi Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, Larangan, Monitoring dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengawasan, Sanksi, Penyidikan, dan Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3540);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3591);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembanagan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3744);
12.Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Koperasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 38);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 218); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA

Menetapkan

MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN DAN PENGEMBANGAN KOPERASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati Banjarnegara sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut Disperindagkop UKM adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah di Kabupaten Banjarnegara.
5.Menteri Koperasi yang selanjutnya disebut Menteri adalah Menteri Kopersai Republik Indonesia.
6.Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Koperasi.
7.Pengembangan adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat untuk memberdayakan Koperasi.
8.Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, dan masyarakat melalui lembaga keuangan untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Koperasi.
9.Penjaminan adalah pemberian jaminan pinjaman kepada Koperasi oleh lembaga penjamin kredit sebagai dukungan untuk memperbesar kesempatan memperoleh pinjaman dalam rangka memperkuat permodalan.
10.Kemitraan adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku Koperasi dengan usaha besar.
11.Iklim Usaha adalah kondisi yang diupayakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah berupa penetapan berbagai peraturan dan kebijakan di berbagai aspek, agar Koperasi memperoleh pemihakan, kepastian, kesempatan, perlindungan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya, sehingga berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.
12.Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
13.Perkoperasian adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Koperasi.
14.Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang perseorangan.
15.Koperasi Sekunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi.
16.Gerakan Koperasi adalah keseluruhan organisasi koperasi dan kegiatan perkoperasian yang bersifat terpadu menuju tercapainya cita-cita bersama.
17.Monitoring dan Evaluasi adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui hasil dan kinerja dari segala bentuk penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh aparat Pemerintah Daerah bersama Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) dan Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) dalam rangka memantau dan menilai hasil pelaksanaan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
18.Kegiatan Usaha Simpan Pinjam adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghimpun dana dan menyalurkannya melalui kegiatan usaha simpan pinjam dari dan untuk Anggota Koperasi yang bersangkutan, calon Anggota Koperasi yang bersangkutan, Koperasi lain dan/atau Anggotanya.
19.Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang diinvestasikan oleh pemilik modal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan Koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya.
20.Jaringan Usaha adalah mata rantai saluran pengembangan dan perluasan usaha Koperasi.

Pasal 2

(1)Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Koperasi berdasarkan asas kekeluargaan.

Pasal 3

(1)Maksud pemberdayaan dan pengembangan Koperasi adalah untuk memperkokoh kehidupan berkoperasi dalam tatanan perekomonian daerah untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
(2)Tujuan pemberdayaan dan pengembangan Koperasi:
1. a.menumbuhkan dan mengembangkan Koperasi menjadi usaha yang tangguh dan mandiri;
2. b.menumbuhkan dan meningkatkan produktivitas, daya saing dan profesionalisme;
3. c.memberi perlindungan dan dukungan usaha bagi Koperasi; dan
4. d.menciptakan lapangan kerja.

Pasal 4

Fungsi dan peran Koperasi adalah:

a.membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi Daerah dalam meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya;
b.berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan masyarakat;
c.memperkokoh sistem ekonomi kerakyatan sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian Daerah; dan
d.berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian Daerah yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

Pasal 5

(1)Pengelolaan Koperasi dilaksanakan berdasarkan prinsip- prinsip Koperasi yang terdiri dari :
1. a.keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2. b.pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3. c.pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4. d.pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal; dan
5. e.kemandirian.
(2)Dalam pengembangannya koperasi juga melaksanakan prinsip sebagai berikut :
1. a.pendidikan perkoperasian;
2. b.kerjasama antar koperasi; dan
3. c.inovasi usaha koperasi.

Pasal 6

(1)Pengelolaan Koperasi wajib menjunjung tinggi nilai organisasi dan nilai etika.
(2)Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.menolong diri sendiri;
2. b.tanggung jawab sendiri;
3. c.persamaan; dan
4. d.keadilan.
(3)Nilai etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kejujuran;
2. b.tanggung jawab sosial; dan
3. c.kepedulian terhadap orang lain.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup pemberdayaan dan pengembangan Koperasi, meliputi :

a.kelembagaan Koperasi;
b.modal Koperasi;
c.pemberdayaan Koperasi;
d.usaha Koperasi;
e.penumbuhan iklim usaha;
f.pembiayaan dan penjaminan;
g.pengembangan Koperasi; dan
h.pengawasan, monitoring dan evaluasi.

BAB III

KELEMBAGAAN KOPERASI

Pasal 8

(1)Koperasi di Daerah berbentuk :
1. a.koperasi primer; dan
2. b.koperasi sekunder.
(2)Koperasi primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan badan usaha yang didirikan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(3)Koperasi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan badan usaha yang didirikan sekurang- kurangnya 3 (tiga) badan hukum koperasi yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.
(4)Para pendiri wajib mengadakan rapat persiapan pembentukan koperasi yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan :
1. a.rencana pembentukan koperasi;
2. b.nama koperasi;
3. c.rancangan anggaran dasar koperasi;
4. d.usaha koperasi;
5. e.besarnya simpaan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
6. f.pemilihan pengurus; dan
7. g.pengawas.
(5)Dalam rapat persiapan pembentukan koperasi dilakukan penyuluhan koperasi terlebih dahulu oleh penyuluh perkoperasian baik dari instansi Pemerintah maupun non Pemerintah.
(6)Setelah rapat persiapan, dilanjutkan dengan rapat pembentukan koperasi yang dipimpin oleh seorang atau beberapa orang yang telah ditunjuk oleh para pendiri.
(7)Rapat pemebentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menetapkan anggaran dasar koperasi.
(8)Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(7)memuat sekurang-kurangnya :
1. a.daftar nama pendiri;
2. b.nama dan tempat kedudukan;
3. c.jenis koperasi;
4. d.maksud dan tujuan;
5. e.jangka waktu berdirinya;
6. f.keanggotaan;
7. g.jumlah setoran simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal;
8. h.permodalan;
9. i.rapat anggota;
10. j.pengurus;
11. k.pengawas;
12. l.pengelolaan dan pengendalian;
13. m.bidang usaha;
14. n.pembagian sisa hasil usaha;
15. o.ketentuan mengenai pembubaran, penyelesaian, dan hapusnya status badan hukum; dan
16. p.sanksi.
(9)Hasil pelaksanaan rapat anggota pembentukan koperasi dibuat dalam :
1. a.berita acara rapat pendirian koperasi; atau
2. b.notulen rapat pendirian koperasi.

Pasal 9

(1)Pendirian Koperasi dituangkan dalam Akta Pendirian Koperasi yang memuat Anggaran Dasar Koperasi.
(2)Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dan dicatat oleh Notaris yang telah mendapat penetapan sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi.
(3)Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks141PDFHirarki

Memuat teks peraturan…