DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2019

Nomor: 9
Tahun: 2019
Ditetapkan: 12 Agustus 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 55

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan Daerah ini mengatur tentang klasifikasi reklame, pola penyebaran peletakan reklame, penempatan reklame, pengendalian reklame, penyelenggara reklame, kewajiban, larangan, perizinan, pembongkaran, pembinaan dan pengawasan, sanksi administratif, penyidikan, ketentuan pidana.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyelenggaraan reklame merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah dari sektor pajak sehingga penyelenggaraanya perlu dilakukan secara tertib dan terkendali;
c.bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan reklame, perlu disusun Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkunhan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7.Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan KABUPATEN BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4.Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
5.Pola Penyebaran Peletakan Reklame adalah peta yang dijadikan acuan dan arahan untuk Peletakan Reklame.
6.Titik Reklame adalah tempat dimana Bidang Reklame ditempatkan.
7.Kawasan adalah batasan ruang geografis dengan dominasi fungsi tertentu.
8.Izin Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disebut Izin adalah izin yang diberikan oleh Kabupaten atau pejabat yang ditunjuk kepada orang atau badan untuk menyelenggarakan Reklame.
9.Penyelenggara Reklame adalah setiap orang yang menyelenggarakan Reklame, baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
10.Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
11.Ruang Manfaat Jalan adalah ruang sepanjang Jalan yang dibatasi oleh lebar, tinggi dan kedalaman tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jalan dan digunakan untuk badan Jalan, saluran tepi Jalan dan ambang pengamannya.
12.Ruang Milik Jalan adalah Ruang Manfaat Jalan dan sejalur tanah tertentu di luar manfaat Jalan yang diperuntukkan bagi Ruang Manfaat Jalan, pelebaran Jalan, penambahan jalur lalu lintas di masa datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan Jalan dan dibatasi oleh lebar, kedalaman dan tinggi tertentu.

Pasal 2

(1)Maksud dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum bagi Pemerintah Daerah, Penyelenggara Reklame dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
(2)Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:
1. a.mewujudkan keharmonisan setiap penyelenggaraan; dan
2. b.mengendalikan setiap penyelenggaraan reklame agar terwujud keseimbangan antara aspek keamanan, keselamatan, ketertiban umum, etika dan estetika dengan akselerasi perkembangan wilayah perkotaan; dan
3. c.mengoptimalkan potensi sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan berdasarkan asas :

a.religius dan berbudaya, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan tata nilai kehidupan masyarakat Kabupaten Banjarnegara yang religius dan kearifan budaya lokal dan nasional;
b.manfaat, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, penyelenggara reklame dan Pemerintah Daerah;
c.keamanan dan keselamatan, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memberikan jaminan keamanan dan kesalamatan bagi masyarakat;
d.ketertiban, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame tidak boleh mengganggu ketertiban umum;
e.kepastian hukum, yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan dan memiliki izin dari pejabat yang berwenang; dan
f.kebersihan, keindahan dan keserasian lingkungan yang mengandung pengertian bahwa penyelenggaraan reklame harus memperhatikan kebersihan, keindahan dan keserasian dengan lingkungan sekitar.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a.klasifikasi Reklame;
b.pola penyebaran peletakan reklame;
c.penempatan reklame;
d.pengendalian reklame;
e.penyelenggara reklame;
f.kewajiban dan larangan;
g.larangan;
h.perizinan;
i.pembongkaran; dan
j.pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 5

(1)Reklame diklasifikasikan berdasarkan jenis dan ukuran.
(2)Jenis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
1. a.reklame papan/billboard/videotron/megatron dan sejenisnya;
2. b.reklame kain;
3. c.reklame melekat, stiker;
4. d.reklame selebaran;
5. e.reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
6. f.reklame udara;
7. g.reklame apung;
8. h.reklame suara;
9. i.reklame film/slide; dan
10. j.reklame peragaan.
(3)Klasifikasi Reklame berdasarkan ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)disesuaikan dengan kebutuhan dengan tetap memperhatikan ketertiban dan keharmonisan dengan kawasan sekitarnya.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Kabupaten.

BAB III

POLA PENYEBARAN PELETAKAN REKLAME

Pasal 6

(1)Setiap penyebaran peletakan reklame harus memperhatikan asas dan tata ruang.
(2)Pola penyebaran peletakan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menjadi titik reklame.
(3)Kawasan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
1. a.Kawasan Bebas;
2. b.Kawasan Khusus;
3. c.Kawasan Selektif; dan
4. d.Kawasan Umum.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pola penyebaran, titik reklame dan kawasan titik reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

PENEMPATAN REKLAME

Pasal 7

Penempatan Reklame harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a.sesuai dengan izin yang diberikan;
b.tidak mengganggu fungsi prasarana dan sarana kota;
c.memperhatikan aspek keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keindahan, kesehatan, ketertiban dan keamanan;
d.tidak mengganggu kepentingan umum; dan
e.konstruksi bangunan Reklame sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang bangunan gedung.

Pasal 8

(1)Reklame pada jaringan jalan di dalam kawasan perkotaan, ditempatkan di dalam ruang manfaat jalan dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.ditempatkan di luar bahu Jalan atau trotoar dengan jarak paling rendah 1 (satu) meter dari tepi paling luar bahu Jalan atau trotoar; dan
2. b.dalam hal tidak terdapat ruang di luar bahu Jalan, trotoar atau jalur lalu lintas, Reklame dapat ditempatkan di sisi terluar milik Jalan, dengan ketentuan tidak mengganggu fungsi Ruang Manfaat Jalan.
(2)Reklame dapat dipasang pada struktur jembatan tanpa membahayakan konstruksi jembatan dan keselamatan pengguna jalan.
(3)Reklame di atas ruang manfaat jalan harus diletakan pada ketinggian paling rendah 5 (lima) meter dari permukaan jalan tertinggi.

BAB V

PENGENDALIAN REKLAME

Pasal 9

(1)Setiap penyelenggaraan reklame dilakukan pengendalian reklame berdasarkan aspek tata ruang, lingkungan hidup, estetika kota dan kelaikan konstruksi.
(2)Pengendalian reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Dalam rangka memenuhi akses ketersediaan informasi dan edukasi kesehatan masyarakat, Pemerintah Daerah menyelenggarakan iklan layanan masyarakat mengenai bahaya merokok.

Isi peraturan

Teks55PDFHirarki

Memuat teks peraturan…