DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2023

Nomor: 9
Tahun: 2023
Ditetapkan: 28 Desember 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 71

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Perencanaan, Penetapan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan, Sistem Informasi, Peran Serta Masyarakat, Pendanaan dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa keberadaan luas lahan pertanian di wilayah Kabupaten Banjarnegara setiap tahun mengalami penurunan akibat adanya pembangunan dan kegiatan usaha alih fungsi sehingga diperlukan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan sumber daya agraria dalam mempertahankan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.bahwa pemerintah daerah Kabupaten Banjarnegara belum memiliki dasar hukum dalam pengaturan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sehingga perlu untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
2.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7.Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8.Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang digunakan untuk usaha pertanian.
9.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
10.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
11.Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
12.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
13.Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
14.Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
15.Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
16.Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air untuk menunjang pertanian.

Pasal 2

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan berdasarkan pada asas:

a.manfaat;
b.keberlanjutan dan konsisten;
c.produktif;
d.keterpaduan;
e.keterbukaan dan akuntabilitas;
f.kebersamaan dan gotong royong;
g.partisipatif;
h.keadilan;
i.keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
j.kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
k.desentralisasi;
l.tanggungjawab;
m.keragaman; dan
n.sosial dan budaya.

Pasal 3

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi lahan pertanian pangan.

Pasal 4

Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan diselenggarakan dengan tujuan:

a.melindungi kawasan dan lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
b.menjamin tersedianya lahan pertanian pangan secara berkelanjutan;
c.mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
d.melindungi kepemilikan lahan pertanian pangan milik petani;
e.meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
f.meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
g.meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
h.mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
i.mewujudkan revitalisasi pertanian.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan meliputi:

a.perencanaan;
b.penetapan;
c.pengembangan;
d.pemanfaatan;
e.pembinaan;
f.pengendalian;
g.pengawasan;
h.sistem informasi;
i.peran serta masyarakat; dan
j.pendanaan.

BAB III

PERENCANAAN

Pasal 6

(1)Pemerintah Daerah menetapkan rencana lahan pertanian pangan berkelanjutan dimuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
(2)Dasar perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.pertumbuhan penduduk dan kebutuhan konsumsi pangan penduduk;
2. b.pertumbuhan produktivitas;
3. c.kebutuhan pangan nasional;
4. d.kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan;
5. e.pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; dan
6. f.musyawarah petani.
(3)Perencanaan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
1. a.kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
2. b.lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
3. c.lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan.
(4)Perencanaan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan terhadap kawasan pertanian beririgasi dan kawasan pertanian tidak beririgasi.
(5)Perencanaan perlindungan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan terhadap:
1. a.tanah terlantar;
2. b.lahan marginal; dan
3. c.kawasan hutan yang dimanfaatkan menjadi lahan pertanian pangan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.
(6)Perencanaan kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didasarkan atas kriteria:
1. a.kesesuaian lahan;
2. b.ketersediaan infrastruktur;
3. c.penggunaan lahan;
4. d.potensi teknis lahan; dan/atau
5. e.luasan kesatuan hamparan lahan.
(7)Rencana perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.rencana jangka panjang disusun untuk waktu 20 (dua puluh) tahun;
2. b.rencana jangka menengah disusun untuk waktu 5 (lima) tahun; dan
3. c.rencana jangka pendek disusun untuk waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 7

(1)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan mengacu pada Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan Provinsi Jawa Tengah.
(2)Penyusunan Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan :
1. a.inventarisasi data;
2. b.koordinasi dengan instansi terkait; dan
3. c.menampung aspirasi masyarakat.
(3)Inventarisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan pendataan, penguasaan, pemilikan, penggunaan, pemanfaatan, atau pengelolaan hak atas tanah pertanian pangan.
(4)Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengedepankan prinsip partisipatif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
(5)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan jangka panjang dan jangka menengah memuat analisis dan prediksi, sasaran, serta penyiapan luas lahan cadangan dan luas lahan baku.
(6)Perencanaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan tahunan memuat sasaran produksi, luas tanam dan sebaran, serta kebijakan dan pembiayaan.

BAB IV

PENETAPAN

Pasal 8

(1)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan penetapan:
1. a.Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
2. b.Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan; dan
3. c.Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di dalam dan di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2)Luas Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan luasan lahan pertanian padi dan palawija.
(3)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan bagian dari penetapan rencana tata ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar peraturan zonasi.
(5)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
(6)Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi penyusunan peraturan zonasi.
(7)Penetapan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan bagian dari penetapan dalam bentuk rencana rinci tata ruang wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENGEMBANGAN

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan melalui optimalisi lahan pangan.
(2)Optimalisi lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.intensifikasi lahan pertanian pangan;
2. b.ekstensifikasi lahan pertanian pangan; dan
3. c.diversifikasi lahan pertanian pangan.

Pasal 10

Intensifikasi lahan pertanian pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan cara:

a.peningkatan kesuburan tanah melalui pemupukan;
b.peningkatan kualitas benih dan/atau bibit melalui:
1. 1.penyediaan bibit unggul;
2. 2.penyediaan kebun induk; dan
3. 3.pengembangan perbenihan;
c.pencegahan, penanggulangan hama dan penyakit secara terpadu;
d.pengembangan irigasi dan infrastruktur pertanian lainnya;
e.pengembangan inovasi pertanian melalui:
1. 1.pengembangan wisata pertanian; dan
2. 2.pemanfaatan teknologi pertanian
f.penyuluhan pertanian; dan/atau
g.jaminan akses permodalan.

Isi peraturan

Teks71PDFHirarki

Memuat teks peraturan…