DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2024

Nomor: 9
Tahun: 2024
Ditetapkan: 18 Desember 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren, Kerja Sama, Pendanaan, Partisipasi Masyarakat dan Ketentuan Penutup

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam upaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia, pendidikan pesantren merupakan salah satu sistem pendidikan yang esensial untuk mewujudkan pengembangan diri dan memperoleh manfaat ilmu peng etahuan, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang berakhlak mulia, mengedapankan keimanan dan ketakwaan serta dalam rangka menumbuh kembangkan pesantren di Kabupaten Banjarnegara;
c.bahwa untuk memberikan arahan, landasan dan kepastian huku m dalam pelaksanaan fasilitasi pengembangan pesantren di Kabupaten Banjarnegara, maka perlu mengatur fasilitasi pengembangan pesantren dalam Peraturan Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Pengembangan Pesantren; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867); Dengan persetujuan bersama DE WAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA dan BUPATI BANJARNEGARA MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dala m penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pondok Pesantren, yang selanjutnya disebut Pesantr en adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah S WT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahm atan lil'alamin yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6.Pendidikan Pesantren adalah pendidikan yang diselenggarakan oleh Pesantren dan berada di lingkungan Pesantren dengan mengembangkan kurikulum sesuai dengan kekhasan Pesantren dengan berbasis kitab kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin.
7.Santri adalah peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren.
8.Fasilitasi Pengembangan Pesantren adalah pemberian fasilitas dari Pemerintah Daerah untuk pengembangan Pesantren sesuai dengan kewenangan Daerah.

Pasal 2

Fasilitasi Pengembangan Pesantren berasaskan:

a.Ketuhanan Yang Maha Esa;
b.kebangsaan;
c.kemandirian;
d.keberdayaan;
e.kemaslahatan;
f.multikultural;
g.profesionalitas;
h.akuntabilitas;
i.keberlanjutan; dan
j.kepastian hukum.

Pasal 3

Pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren ini bertujuan untuk:

a.me mberikan pedom an bagi Pemerintah Daerah dala m me mberikan fasilitasi fungsi Pendidikan Pesantren, dukungan fungsi dakwah Pesantren, serta dukungan dan fasilitasi fungsi Pesantren dalam pemberdayaan masyarakat;
b.meningkatkan kualitas Pesantren dalam pengembangan fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat;
c.menjamin pelindungan dan kepastian hukum bagi Pesantren dalam melaksanakan fungsinya di Daerah; dan
d.mengoptimalkan peran dan fungsi Pesantren dala m rangka membina generasi penerus bangsa dan masyarakat guna pembangunan Daerah dan nasional.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

a.bentuk Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
b.tim Fasilitasi Pengembangan Pesantren;
c.kerjasama;
d.pendanaan; dan
e.partisipasi masyarakat.

BAB II

BENTUK FASILITASI PENGEMBANGAN PESANTREN

Pasal 5

(1)Pemerintah Daerah melakukan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam bentuk pemberian fasilitas dan/atau dukungan.
(2)Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk pemberdayaan Pesantren.
(3)Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan terhadap Pesantren yang me menuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.terdaftar pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama;
2. b.telah mendapatkan rekomendasi dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang agama.
(4)Setiap Pesantren yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki hak yang sama untuk mengajukan dan memperoleh fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5)Fasilitas dan/atau dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan sesuai kemam puan keuangan Daerah.

Pasal 6

Fasilitasi Pengembangan Pesantren dilaksanakan dala m fungsi:

a.pendidikan;
b.dakwah; dan
c.pemberdayaan masyarakat.

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya me mfasilitasi pengembangan pesantren dalam fungsi Pendidikan Pesantren.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
1. a.pengembangan sarana dan prasarana pendidikan; dan
2. b.pengembangan sumber daya manusia bagi penyelenggara Pesantren dan Santri.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang kesejahteraan masyarakat.
(4)Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dala m fungsi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemam puan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai de ngan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1)Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah dala m bentuk:
1. a.kerjasama program;
2. b.fasilitasi kebijakan; dan
3. c.pendanaan.
(2)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang kesejahteraan masyarakat.
(3)Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dala m fungsi dakwah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan kemam puan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1)Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
(2)Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dala m menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan me miliki keterampilan agar dapat berperan aktif dala m pembangunan.
(3)Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan ses uai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah memberikan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat.
(2)Fasilitasi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
1. a.bantuan pendanaan;
2. b.bantuan sarana dan prasarana;
3. c.bantuan teknologi; dan/atau
4. d.pelatihan keterampilan.
(3)Fasilitasi Pengembangan Pesantren dalam fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh unsur Sekretariat Daerah yang melaksanakan bidang kesejahteraan masyarakat.
(4)Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kema mpuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5)Pelaksanaan Fasilitasi Pengembangan Pesantren dala m fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…