DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng No. 2 Tahun 2015

Nomor: 2
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 32

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai dengan amanat Pasal 28 D ayat (2) Undang Undang Dasar 1945, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak;
c.bahwa pembangunan sumber daya manusia dalam rangka menciptakan tenaga kerja yang terampil dan berdaya saing di era globalisasi sesuai dengan kebutuhan pasar kerja baik dalam negeri maupun luar negeri telah menjadi agenda atau program kerja yang dituangkan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 – 2018;
d.bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c diatas maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaran Pelatihan Kerja dan Produktivitas. 2 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2004 tentang Badan Nasional Setifikasi Profesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4408);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10.Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012tentang Kerangka Kualifikasi Naional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
11.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.17/MEN/VII/2007 tentang Tata Cara Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
12.Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor : PER.22/MEN/IX/2009 tentang Penyelenggaraan Pemagangan di Dalam Negeri;
13.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pendanaan Sistem 3 Pelatihan Kerja);
14.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2012 tentang Kerjasama Penggunaan Balai Latihan Kerja Oleh Swasta;
15.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Pelatihan Kerja Nasional di Daerah;
16.Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas-dinas Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 2);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3 );
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun2012 Nomor 12). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI KABUPATEN BANTAENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Daerah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Satuan Kerja Perangkat Dinas yang selanjutnya disebut SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas pokok, fungsi dan kewenangan di bidang ketenagakerjaan.
5.Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.
6.Swasta adalah orang dan atau badan hukum yang bergerak dalam dunia usaha dan dunia industri. 4
7.Masyarakat adalah seluruh warga Kabupaten Bantaeng yang memiliki bukti kependudukan dan tercatat pada kantor catatan sipil.
8.Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, peningkatan produktivitas, pengembangan kewirausahaan, disiplin, sikap, dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
9.Tenaga Kepelatihan adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan kualifikasi kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.
10.Instruktur adalah seseorang yang diberi tugas, tanggung jawab,wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan pelatihan dan pembelajaran kepada peserta pelatihan dibidang atau kejuruan tertentu sesuai dengan kwalifikasinya.
11.Produktivitas adalah sikap mental yang selalu berusaha untuk melakukan perbaikan mutu kehidupan secara berkelanjutan melalui peningkatan efisiensi, efektivitas dan kualitas.
12.Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
13.Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat SKKNI, adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berlaku.
14.Standar Internasional adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan ditetapkan organisasi multinasional dan digunakan secara internasional.
15.Standar Khusus adalah standar kompetensi kerja yang dikembangkan dan digunakan oleh organisasi untuk memenuhi tujuan internal organisasinya sendiri dan atau untuk memenuhi kebutuhan organisasi lain yang memiliki ikatan kerjasama dengan organisasi yang bersangkutan, yang dapat diterapkan dengan mendapatkan registrasi dari Menteri.
16.Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
17.Sertifikat kompetensi adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan SKKNI.
18.Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja, serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
19.Pelatihan berbasis kompetensi adalah pelatihan kerja yang menitikberatkan pada penguasaan kemampuan kerja yang mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan standar yang ditetapkan dan persyaratan di tempat kerja.
20.Akreditasi adalah proses pemberian pengakuan formal yang menyatakan bahwa suatu lembaga telah memenuhi persyaratan untuk melakukan kegiatan pelatihan kerja.
21.Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) adalah instasi pemerintah, badan hukum atau perorangan yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan pelatihan kerja.
22.Lembaga Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja yang selanjutnya disebut Lembaga Akreditasi (LA-LPK) adalah lembaga yang bersifat independen 5 dan ditetapkan oleh Menteri yang berfungsi untuk mengembangkan sistem dan melaksanakan akreditasi lembaga pelatihan kerja.
23.Analisis Kebutuhan Pelatihan adalah kegiatan yang sistematis untuk memperoleh gambaran yang lengkap mengenai pelatihan yang harus diberikan kepada peserta pelatihan karena adanya kesenjangan antara kompetensi yang telah dimiliki calon peserta pelatihan dengan kompetensi yang harus dimiliki setelah mengikuti pelatihan.
24.Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan, mengolah menjadi informasi jabatan, menyajikan untuk program-program kelembagaan, kepegawaian serta ketatalaksanaan, serta memberikan layanan pemanfaatannya bagi pihak-pihak yang memerlukan.
25.Badan Nasional Sertifikasi Profesi yang selanjutnya disebut BNSP, adalah lembaga independen yang bertugas melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja dan memiliki kewenangan untuk memberikan lisensi kepada lembaga sertifikasi profesi yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja.
26.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana dan peraturan pelaksanaannya.
27.Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Penyidik POLRI adalah Pejabat POLRI tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
28.Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.
29.Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Asas Penyelenggaraan Pelatihan Kerja dan Produktivitas adalah :

a.asas kejelasan tujuan;
b.asas kedayagunaan dan kehasilgunaan;
c.asas keterbukaan;
d.asas persamaan; dan
e.asas efisiensi.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :

a.mendorong peningkatan kompetensi dan daya saing tenaga kerja;
b.meningkatkan kapasitas lembaga pelatihan kerja, baik yang dikelola oleh Pemerintah maupun swasta dalam menyelenggarakan Pelatihan Berbasis Kompetensi;
c.mengintegrasikan program-program pelatihan daerah ke dalam pelatihan kerja berbasis kompetensi; dan
d.mendorong peran serta dan kerja sama para pihak dalam penanganan masalah ketenagakerjaan. 6

BAB III

PRINSIP DASAR PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS

Pasal 4

(1)Prinsip dasar pelatihan kerja adalah:
1. a.berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan sumber daya manusia;
2. b.berbasis pada kompetensi kerja;
3. c.tanggung jawab bersama antara dunia usaha, pemerintah daerah,dan masyarakat;
4. d.bagian dari pengembangan profesionalisme sepanjang hayat; dan
5. e.diselenggarakan secara berkeadilan dan tidak diskriminatif.
(2)Prinsip dasar produktivitas:
1. a.berorientasi pada peningkatan dan perluasan kesempatan kerja;
2. b.harmonisasi hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja; dan
3. c.keseimbangan bagi hasil peningkatan produktivitas terhadap kesinambungan usaha dan kesejahteraan pekerja dan atau masyarakat.

BAB IV

PERAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

(1)Melakukan sosialisasi dan promosi pelatihan berbasis kompetensi.
(2)Mendorong perusahaan/industri untuk menerima/melaksanakan pelatihan kerja di tempat kerja, pemagangan dan atau peningkatan kompetensi tenaga kerja.
(3)Melakukan pemetaan kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan industri.
(4)Menginisiasi penyusunan SKKNI dan mengusulkannya kepada Menteri, bidang pekerjaan/profesi yang SKKNI-nya perlu disusun, khususnya bidang pekerjaan yang bersifat khas dan atau menjadi unggulan ekonomi daerah.
(5)Memfasilitasi penerapan standar kompetensi yang telah ditetapkan dan diterapkan. Fasilitasi penerapan standar kompetensi oleh Pemerintah daerah dalam bentuk :
1. a.Sosialisasi penerapan standar kompetensi kepada lembaga pelatihan kerja pemerintah dan swasta, perusahaan dan masyarakat.
2. b.Bimbingan teknis penerapan standar kompetensi di lembaga pelatihan kerja.
3. c.Monitoring dan evaluasi penerapan standar kompetensi kerja.

BAB V

PENYELENGGARAAN PELATIHAN KERJA

Pasal 6

(1)Penyelenggaraan pelatihan kerja bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu standar kompetensi kerja, pelatihan kerja berbasis kompetensi dan sertifikasi kompetensi.
(2)Penyelenggaraan pelatihan kerja dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
1. a.analisis kebutuhan pelatihan kerja;
2. b.penyusunan program pelatihan kerja;
3. c.penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;
4. d.penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;
5. e.rekruitmen dan seleksi peserta pelatihan kerja; dan 7
6. f.pelaksanaan pelatihan kerja.

Pasal 7

(1)Analisis kebutuhan pelatihan kerja meliputi:
1. a.analisis informasi pasar kerja daerah;
2. b.analisis jabatan;
3. c.analisis kompetensi; dan
4. d.analisis lembaga pelatihan kerja dan produktivitas.
(2)Pemerintah Daerah membentuk Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan, yang keanggotaannya dapat terdiri dari unsur-unsur Pemerintah, asosiasi industri, industri, pakar pelatihan dan kompetensi, Perguruan Tinggi, serta pihak-pihak lain yang dianggap memiliki kapasitas untuk melaksanakan analisis kebutuhan pelatihan.
(3)Tim Analisis Kebutuhan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati atas usulan SKPD.

Pasal 8

(1)Program pelatihan kerja disusun berdasarkan SKKNI, Standar Internasional dan/atau Standar Khusus.
(2)Penyusunan program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil analisis kebutuhan pelatihan, yang kegiatannya meliputi:
1. a.analisis kebutuhan pelatihan daerah, yang dimaksudkan untuk:
  1. 1.identifikasi potensi penyerapan pasar kerja daerah;
  2. 2.analisis ketenagakerjaan daerah;
  3. 3.evaluasi lembaga pelatihan daerah; dan
  4. 4.analisis kebijakan ketenagakerjaan daerah.
2. b.analisis kebutuhan pelatihan jabatan, yang dimaksudkan untuk:
  1. 1.analisis jabatan;
  2. 2.analisis informasi pasar kerja;
  3. 3.analisis standar kompetensi kerja; dan
  4. 4.analisis target populasi.

Pasal 9

(1)Program pelatihan kerja dapat disusun secara berjenjang atau tidak berjenjang.
(2)Program pelatihan kerja yang disusun secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada jenjang KKNI.
(3)Program pelatihan kerja yang tidak berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan unit kompetensi atau kelompok unit kompetensi.
(4)Jenjang KKNI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

(1)Lembaga pelatihan kerja wajib memiliki instruktur dan tenaga pelatihan kerja yang kompeten sesuai dengan bidangnya.
(2)Tugas dan fungsi instruktur dan tenaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.

Isi peraturan

Teks32PDFHirarki

Memuat teks peraturan…