DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2014

Nomor: 1
Tahun: 2014
Ditetapkan: 12 Maret 2014
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

PJMD Tahun 2013-2018 memuat Visi, Misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi, serta RPJM Nasional serta RPJP Provinsi dan RPJP Nasional

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah harus berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional;
c.bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013- 2018. Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 75, Tambahan Lembaran Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11.Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846) ;
12.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
13.Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);
14.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
19.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
23.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
24.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
25.Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
27.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008- Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 243);
28.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
29.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010, Nomor 2);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009, Nomor 6);
31.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Mekanisme Perencanaan dan Sistem Penganggaran Partisipatif Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011, Nomor 4);
32.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 1);
33.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012- 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 2). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2013-2018

BAB I

Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan BAB IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB X Penutup

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng;
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5.Penyelenggara Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
6.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
7.Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
8.Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
9.Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan social dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai Tahun 2010 sampai dengan tahun 2014.
11.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan untuk periode 20 (duapuluh) tahun terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2028.
12.Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bantaeng untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
13.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013-2018, yang merupakan penjabaran dari Visi, Misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi, serta RPJM Nasional serta RPJP Provinsi dan RPJP Nasional.
14.Visi Daerah adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
15.Misi Daerah adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya visi.
16.Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
17.Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat Bappeda adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah.
19.Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
20.Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
21.Kegiatan prioritas adalah kegiatan yang ditetapkan untuk mencapai secara langsung sasaran program prioritas. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1)Penyusunan RPJMD dimaksudkan untuk memberikan arah dan kebijakan penyelengaraan pemerintahan dan menjamin keterpaduan dan kesinambungan pembangunan berkelanjutan dalam mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Bantaeng Provinsi Sulawsesi Selatan yang tertuang dalam visi misi kepala daerah. RPJMD digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) bagi satuan kerja lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng.
(2)RPJMD disusun dengan tujuan untuk :
1. a.Menciptakan kesamaan pandangan, arah dan gerak pembangunan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun masyarakat.
2. b.Merumuskan gambaran umum kondisi daerah sebagai dasar perumusan permasalahan dan issu strategis daerah, sebagai dasar proiritas penanganan pembangunan daerah 5 tahun ke depan.
3. c.Merumuskan gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan sebagai dasar penentuan kemampuan kapasitas pendanaan 5 tahun ke depan.
4. d.Menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah tahun 2013 s/d 2018, yang disertai dengan program prioritas untuk masing-masing SKPD tahun 2013 s/d 2018 dengan berpedoman pada RPJP 2005 – 2025;
5. e.Meningkatkan pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat yang lebih berdaya guna dan berhasil guna.

BAB III

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 3

(1)RPJMD Tahun 2013-2018 memuat Visi, Misi, dan program Bupati dengan berpedoman pada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJMD Provinsi, serta RPJM Nasional serta RPJP Provinsi dan RPJP Nasional.
(2)Sistematika RPJM Daerah Tahun 2013-2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :
(3)Rincian dari RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumentasi dan Informasi Hukum|7

BAB I

Pendahuluan BAB II Gambaran Umum Kondisi Daerah BAB III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah serta Kerangka Pendanaan BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis BAB V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran BAB VI Strategi dan Arah Kebijakan BAB VII Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah BAB VIII Indikasi Rencana Program dan Kebutuhan Pendanaan BAB IX Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan BAB X Penutup

Pasal 4

(1)RPJMD memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas Bupati.
(2)RPJMD akan menjadi acuan bagi Rencana Strategis SKPD.
(3)RPJMD akan dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dimana dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah ini menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD dan Rencana Kerja serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara setiap tahunnya.

BAB IV

PERUBAHAN DAN PENGAWASAN RPJM DAERAH

Pasal 5

(1)Dalam hal tertentu rencana pembangunan daerah dapat diubah dengan alasan:
1. a.hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan dan substansi yang dirumuskan belum sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. b.terjadi perubahan yang mendasar; dan/atau
3. c.merugikan kepentingan nasional.
(2)Perubahan rencana pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 6

(1)Masyarakat dapat melaporkan proses pelaksanaan perencanaan program pembangunan jangka menengah daerah yang dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Pemerintah Daerah.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan data dan informasi yang akurat dan disampaikan secara tertulis kepada Bupati melalui Bappeda.
(3)Mekanisme penyampaian dan tindak lanjut laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8 Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada tanggal 12 Maret 2014 BUPATI BANTAENG, Cap./ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng Pada tanggal 12 Maret 2014 Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG Drs. H. ABD. LATIEF NAIKANG, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda NIP : 19571231 198003 1 149 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2014 NOMOR 1

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…