DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2017

Nomor: 1
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. (2) Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. (3) Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain. (4) Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah : a. pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari. b. kegiatan restoran yang beraktifitas dalam kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-IX/2011 dalam hal Penghapusan pajak hiburan Golf perlu dilakukan perubahan terhadap peraturan daerah tentang pajak daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 198 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Indonesia Tahun 2013 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 temtang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
9.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor3 );
10.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10 ). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor5 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 3), diubahsebagaiberikut : Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
1.Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Tarif pajak hotel ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus).

2.Ketentuan ayat (3) dan (4) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1)Dengan nama pajak restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(2)Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran.
(3)Pelayanan yang disediakan Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik yang dikonsumsi di tempat pelayanan maupun ditempat lain.
(4)Tidak termasuk objek pajak restoran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)adalah :
1. a.pelayanan yang disediakan oleh restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dalam 1 (satu) hari.
2. b.kegiatan restoran yang beraktifitas dalam kawasan tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati
  1. 3.Ketentuan ayat (3) huruf g Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1)Dengan nama pajak hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan hiburan.
(2)Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran.
(3)Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
1. a.tontonan film;
2. b.pagelaran kesenian, musik, tari,dan/atau busana;
3. c.kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya;
4. d.pameran;
5. e.diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya;
6. f.sirkus, akrobat, dan sulap;
7. g.permainan bilyar;
8. h.pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan;
9. i.panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitnes center); dan
10. j.pertandingan olah raga.
(4)Penyelenggaraan hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah dan lembaga sosial yang tidak untuk kepentingan komersil.

4.Ketentuan Pasal 21 disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Besarnya tarif pajak yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

a.Tarif pajak tontonan film sebesar 10 % (sepuluh persen)
b.Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas lokal/tradisional sebesar 0% (nol persen)
c.Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen)
d.Tarif pajak untuk pagelaran kesenian, musik, tari dan/atau busana berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
e.Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen)
f.Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas nasional sebesar 15% (lima belas persen)
g.Tarif pajak untuk kontes kecantikan yang berkelas internasional sebesar 15% (lima belas persen)
h.Tarif pajak untuk pameran yang bersifat non komersial sebesar 5%(lima persen)
i.Tarif pajak untuk pameran yang bersifat komersial sebesar 15% (lima belas persen)
j.Tarif pajak untuk diskotek,karaoke, klab malam, pub, bar, musik hidup (live music), musik dengan disk jockey (DJ) dan sejenisnya sebesar 15% (lima belas persen)
k.Tarif pajak untuk sirkus, akrobat dan sulap yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen)
l.Tarif pajak untuk permainan bilyar dan bowling sebesar 15% (lima belas persen)
m.Tarif pajak untuk pacuan kuda yang berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen)
n.Tarif pajak untuk pacuan kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen)
o.Tarif pajak untuk permainan ketangkasan sebesar 15% (lima belas persen)
p.Tarif pajak untuk panti pijat, mandiuap dan spa sebesar 15% (lima belas persen)
q.Tarif pajak untuk refleksi dan pusat kebugaran/fitness centre sebesar 10% (sepuluh persen)
r.Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas lokal/tradisional sebesar 0 % (nol persen)
s.Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas nasional sebesar 0 % (nol persen)
t.Tarif pajak untuk pertandingan olahraga berkelas internasional sebesar 0 % (nol persen)
1. 5.Ketentuan Pasal 40 ayat (1) disempurnakan menjadi:

Pasal 40

(1)Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
(2)Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan.
(3)Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat di wilayah daerah yang bersangkutan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

6.Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

Pasal 41

Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan ditetapkan sebesar 15% (lima belas perseratus).

7.Ketentuan Pasal 52 ditambah 1 (satu) ayat baru menjadi :

Pasal 52

(1)Dasar pengenaan pajak air tanah adalah Nilai perolehan air tanah
(2)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam rupiah yang dihitung dengan mempertimbangkan sebagian atau seluruh faktor-faktor berikut :
1. a.Jenis sumber air;
2. b.Lokasi sumber air;
3. c.Tujuan pengambilan dan/atau dimanfaatkan
4. d.Volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan
5. e.Kualitas air
6. f.Tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/atau pemanfaatan air
(3)Nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

8.Ketentuan Pasal 110 dihapus. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 14 Maret 2017 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 14 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG ABDUL WAHAB, SE, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19660513 199203 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 1 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN ( B.Hk.HAM 1.25.17 ) Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTAENG A. UMUM Bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Pajak daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi yang terdapat di daerah. Selama ini Pajak daerah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang memuat beberapa jenis pajak, yaitu :

a.Pajak Hotel;
b.Pajak Restoran;
c.Pajak Hiburan;
d.Pajak Reklame;
e.Pajak Penerangan Jalan;
f.Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
g.Pajak Parkir;
h.Pajak Air Tanah;
i.Pajak Sarang Burung Walet;
j.Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; dan
k.Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Dalam beberapa tahun pelaksanaannya Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2013 yang memuat perubahan beberapa jenis pajak. Bahwa untuk melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan perkembangan perekonomian di Kabupaten Bantaeng maka dilakukan Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Bantaeng, beberapa objek pajak yang diubah adalah:
a.Pajak Hotel
b.Pajak Restoran
c.Pajak Hiburan
d.Pajak Mineral Bukan Logam dan batuan
e.Pajak Air Tanah B. PASAL DEMI PASAL Pasal I Angka 1

Pasal 6

Cukup jelas Angka 2

Pasal 11

Cukup Jelas Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 Angka 3

Pasal 18

Cukup jelas Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…