DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2018

Nomor: 1
Tahun: 2018
Ditetapkan: 8 Agustus 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Ringkasan

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2017 sebagai berikut : (1) Pendapatan Rp.895.982.572.031,64 (2) Belanja Rp.894.792.466.145,14 Surplus (Defisit) Rp1.190.105.886,50 (3) Pembiayaan - Penerimaan Rp.3.253.034.331,59 - Pengeluaran Rp.2.177.130.582,41 Pembiayaan Netto Rp1.075.903.749,18

Isi peraturan

Menimbang

b. bahwa penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan agar Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355); 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243); 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614); 18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106); 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10); 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 9). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat : a. Laporan Realisasi Anggaran b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Neraca d. Laporan Operasional e. Laporan Arus Kas f. Laporan Perubahan Ekuitas, dan g. Catatan atas Laporan Keuangan (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut : a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp(116.925.734.371,89) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp.1.012.908.306.403,53 2. Realisasi Rp. 895.982.572.031,64 Selisih Kurang Rp(116.925.734.371,89) b. Selisih anggaran dengan realisasi Belanja sejumlah Rp(119.190.776.672,86) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp.1.013.983.242.773,00 2. Realisasi Rp. 894.792.466.145,14 Selisih Kurang Rp(119.190.776.672,86) c. Selisih anggaran dengan realisasi Suplus/(Defisit) sejumlah Rp2.265.042.255,97 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Surplus/(Defisit) setelah Perubahan Rp.(1.074.936.369,47) 2. Realisasi Rp. 1.190.105.886,50 Selisih Kurang Rp2.265.042.255,97 Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 d. Selisih anggaran dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp.3.253.034.331,59 2. Realisasi Rp.3.253.034.331,59 Selisih Kurang Rp00,00 e. Selisih anggaran dengan realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp(967.379,71) dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan Rp.2.178.097.962,12 2. Realisasi Rp.2.177.130.582,41 Selisih Kurang Rp(967.379,71) f. Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan Netto sejumlah Rp967.379,71 dengan rincian sebagai berikut : 1. Anggaran Pembiayaan Netto setelah Perubahan Rp.1.074.936.369,47 2. Realisasi Rp.1.075.903.749,18 Selisih Kurang Rp967.379,71

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada pasa 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember 2017 sebagai berikut : a. Saldo Anggaran Lebih Awal Rp.3.253.034.331,59 b. Saldo Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran Rp.2.266.009.635,68 c. Saldo Anggaran Lebih Akhir Rp.2.266.009.635,68

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2017 sebagai berikut : a. Jumlah Aset Rp.2.296.214.193.940,67 b. Jumlah Kewajiban Rp. 94.012.171.198,00 c. Jumlah Ekuitas Dana Rp.2.202.202.022.742,67

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : a. Jumlah Pendapatan Rp. 918.274.158.356,64 b. Jumlah Beban Rp.869.678.601.627,68 c. Surplus/(Defisit) Operasi Rp. 48.595.556.728,96 d. Surplus/(Defisit) Non Operasi Rp. (4.804.414,21) e. Surplus/(Defisit) sebelum Pos Luar Biasa Rp. 48.590.752.314,75 f. Pos Luar Biasa Rp. (239.018.546,00) g. Surplus/(Defisit) LO Rp. 48.351.733.768,75 Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut : a. Saldo Kas awal per 1 Januari tahun 2016 Rp. 3.603.480.444,81 b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi Rp. 229.741.230.810,50 c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan Rp. (230.551.124.924,00) d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Rp. (177.130.582,41) e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran Rp. (495.957.121,22) f. Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2016 Rp. 2.120.498.627,68

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ayat (1) huruf f per 31 Desember 2017 sebagai berikut : a. Ekuitas Awal Rp. 1.840.548.397.719,20 b. Surplus/(Defisit) – LO Rp. 48.351.733.768,75 c. Dampak Perubahan Kebijakan Rp. 313.301.891.254,72 d. Ekuitas Akhir Rp. 2.202.202.022.742,67

Pasal 9

Catatan atas Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 ayat (1) huruf g tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan. a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan Lampiran 1.4 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Lampiran 1.5 : Daftar Piutang Daerah Lampiran 1.6 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah Lampiran 1.7 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Tetap Daerah Lampiran 1.8 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Asset Lainnya Lampiran 1.9 : Daftar Kegiatan-Kegiatan yang Belum Diselesaikan Sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya Lampiran 1.10 : Daftar Dana Cadangan Daerah, dan Lampiarn 1.11 : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih c. Lampiran III : Neraca d. Lampiran IV : Laporan Operasional e. Lampiran V : Laporan Arus Kas f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan Dokumentasi dan Informasi Hukum|7

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…