DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 15 November 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 68

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV KELEMBAGAAN BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI SISTEM INFORMASI BAB VII PENGHARGAAN BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB X PENDANAAN BAB XI PENGADUAN DAN PENYELESAIAN SENGKETA BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan membutuhkan tatanan penyelenggaraan yang baik menuju pengelolaan serta pengembangan implementasi yang lebih akuntabel, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan;
c.bahwa dalam menerapkan kewajiban tanggung jawab sosial dan lingkungan bagi dunia usaha diperlukan pengaturan yang tetap berdasar pada prinsip etika bisnis yang baik agar dalam penyelenggaraannya memperoleh hasil yang optimal serta bersinergi dengan kebutuhan masyarakat dan program Pemerintah Daerah;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahan Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomir 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182);
9.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243) sebagaimana telah diubah, dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 89. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5305);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
15.Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2020 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
16.Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/04/2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 967);
17.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 235) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2015 Nomor 7);
18.Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005– 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2009 Nomor 6);
20.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 3);
21.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 18 ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2021 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 35); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG Dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Bantaeng.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Perusahaan adalah perseroan terbatas, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha lainnya, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum yang berkedudukan dan/atau menjalankan usaha di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7.Badan Usaha adalah suatu badan hukum yang mendirikan usajha di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tujuan untyk memperoleh keuntungan /laba.
8.Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dan melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian melakukan kegiatan usaha.
9.Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan yang selanjutnya disingkat TJSLP adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap Perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat, serta komitmen untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi Perusahaan sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.
10.Penerima Manfaat adalah setiap orang atau kelompok orang yang menerima manfaat langsung dari penyelenggaraan TJSLP.
11.Pemangku kepentingan adalah para pihak baik didalam maupun diluar lingkungan perusahaan, yang mempunyai kepentingan baik langsung maupun tidak langsung yang bisa mempengaruhi atau terpengaruh dengan keberadaan, kegiatan, dan perilaku atau tindakan perusahaan yang bersangkutan.
12.Dana TJSLP adalah dana yang berasal dari Perusahaan yang digunakan untuk melaksanakan program kegiatan dalam rangka penyelenggaraan TJSLP.
13.Tim Fasilitasi TJSLP yang selanjutnya disebut Tim Fasilitasi adalah tim yang dibentuk untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi perencanaan program, serta fasilitasi pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan dalam penyelenggaraan TJSLP di daerah.
13.Forum Mitra Pelaksana TJSLP adalah forum yang dibentuk oleh beberapa Perusahaan yang melaksanakan program TJSLP, dengan maupun tanpa melibatkan pemangku kepentingan lainnya sebagai wadah komunikasi atau konsultasi dalam penyelenggaraan TJSLP. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
14.Forum Multi Stakeholder TJSLP yang selanjutnya disebut Forum MSH-TJSLP adalah model organisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan TJSLP yang berkelanjutan dengan kepengurusan dan keanggotaan yang terdiri atas para pemangku kepentingan.
15.Arbitrasi adalah penyelesaian perkara atau sengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang dianggap netral.
16.Advokasi adalah bentuk tindakan yang mengarah pada pemberian dukungan atau rekomendasi berupa dukungan aktif.
17.Monitoring adalah aktivitas yang ditujukan untuk memberikan informasi sebab akibat dari suatu kebijakan yang dilaksanakan.
18.Evaluasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi untuk menentukan alternatif perbaikan suatu program atau kegiatan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk:

a.memberikan kepastian dan perlindungan hukum atas penyelenggaraan TJSLP di daerah; dan
b.memberi panduan dan/atau arahan kepada semua perusahaan dan semua pemangku kepentingan atas penyelenggaraan TJSLP sehingga lebih bersinergi dengan program pembangunan di daerah.

Pasal 3

Penyelenggaraan TJSLP bertujuan untuk:

a.meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat tempatan dan di lingkungan wilayah operasional Perusahaan;
b.meningkatkan sinergitas, sinkronisasi, dan kerjasama serta kemitraan dalam pembangunan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarkat.
c.menjaga keseimbangan lingkungan hidup;
d.meningkatkan eksistensi perusahaan; dan
e.mewujudkan pembangunan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

a.kelembagaan;
b.penyelenggaraan;
c.sistem informasi;
d.penghargaan;
e.partisipasi masyarakat;
f.pembinaan dan pengawasan;
g.pendanaan; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
h.pengaduan dan penyelesaian sengketa;dan
i.sanksi administratif.

BAB IV

KELEMBAGAAN

Pasal 5

(1)Untuk melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan TJSLP dibentuk Tim Fasilitasi.
(2)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur perangkat daerah, perusahaan, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dan organisasi kemasyarakatan.
(3)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling rendah terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota yang berjumlah gasal sesuai kebutuhan.
(4)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah.
(5)Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

(1)Tim Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bertugas:
1. a.menyusun, merumuskan, dan mengoordinasikan program TJSLP sebagai dokumen rencana pembangunan daerah;
2. b.merekomendasikan program pemerintah daerah yang dapat dibantu dana TJSLP kepada perusahaan;
3. c.melakukan fasilitasi terhadap perusahaan yang akan melaksanakan program TJSLP;
4. d.mengembangkan kemitraan dengan Perusahaan;
5. e.mendata, mendokumentasikan, dan mempublikasikan seluruh program TJSLP yang dilakukan oleh Perusahaan;
6. f.melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan TJSLP;dan
7. g.melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Tim Fasilitasi melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Bupati dan Perusahaan telah melaksanakan program TJSLP.

Pasal 7

(1)Untuk membantu tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Tim Fasilitasi dapat membentuk kelompok kerja.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan oleh ketua Tim Fasilitasi. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

Pasal 8

(1)Beberapa perusahaan dapat membentuk Forum Mitra Pelaksana TJSLP guna menyelaraskan pelaksanaan program TJSLP secara terencana, terpadu, efisien, dan bersinergi dengan program pembangunan pemerintah daerah.
(2)Pembentukan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat di fasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pembentukan Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada perangkat daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 9

(1)Pemerintah Daerah melalui Tim Fasilitasi menyampaikan rincian arahan program dan skala prioritas pembangunan kepada Forum Mitra Pelaksana TJSLP sebagai bahan dalam perencanaan pelaksanaan TJSLP.
(2)Forum Mitra Pelaksana TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)menyampaikan rencana, pelaksanaan, dan evaluasi TJSLP dari setiap Perusahaan anggota Forum Mitra Pelaksana TJSLP kepada Perangkat Daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah melalui Tim Fasilitasi.
(3)Perangkat daerah yang membidangi penanaman modal atau perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan laporan pelaksanaan TJSLP setiap akhir tahun kepada DPRD.

Pasal 10

(1)Untuk mendukung penyelenggaraan TJSLP yang berkelanjutan, pemerintah daerah dapat melakukan fasilitasi pembentukan Forum MSH-TJSLP.
(2)Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan wadah bagi pemangku kepentingan dan penerima manfaat untuk membangun sistem dan mekanisme penyelenggaraan TJSLP di daerah.
(3)Pengurusan dan anggota Forum MSH-TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pemangku kepentingan baik dari dalam maupun dari luar perusahaan.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan Forum MSH- TJSLP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. Dokumentasi dan Informasi Hukum|9

Isi peraturan

Teks68PDFHirarki

Memuat teks peraturan…