DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 13 Tahun 2023

Nomor: 13
Tahun: 2023
Ditetapkan: 9 Juni 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : MAKSUD DAN TUJUAN BAB III : RUANG LINGKUP BAB IV : PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB V : SASARAN DAN KEGIATAN BAB VI : STRATEGI, TARGET DAN RENCANA AKSI DAERAH BAB VII : TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DAERAH BAB VIII : TANGGUNG JAWAB DAN PERAN PEMERINTAH DESA BAB IX : DUKUNGAN LEMBAGA/ORGANISASI NON PEMERINTAH DANMASYARAKAT DALAM PENURUNAN STUNTING BAB X : TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB XI : KOORDINASI PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING BAB XII : PEMBIAYAAN BAB XIII : PEMBINAAN BAB XIV : PENGAWASAN BAB XV : KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka memberikan arahan, landasan dan kepastian hukum dalam melakukan percepatan penurunan stunting perlu mengatur mengenai Percepatan Penurunan Stunting antara Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa/ Kelurahan, dan pemangku kepentingan;
b.bahwa pelaksanaan program percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi merupakan manifestasi dari kesungguhan dan konsistensi komitmen pemerintah daerah dalam mendukung strategi nasional guna mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan,
c.bahwa menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan stunting perlu menyusun Peraturan Bupati.
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, dipandang perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Bupati Bantaeng tentang Percepatan Penurunan Stunting.

1.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2.Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1444, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor)
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2022 Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5.Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5291);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9.Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
10.Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor);
11.Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu;
13.Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 383);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2010 tentang Pedoman Penanggulangan Gangguan Akibat Kekurangan Yodium di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 675);
15.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/ 2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
17.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/ Per/XI/2011tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
18.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 757);
19.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Pos Kesehatan Pesantren (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 163);
20.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktek Tenaga Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 477);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 193);
22.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Tahun 2014 Nomor 967);
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
24.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1110);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1840);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 441);
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 74 Tahun 2015 tentang Upaya Kesehatan dan Pencegahan Penyakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 1775);
29.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1123);
30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
31.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 358);
32.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
33.Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1505);
34.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2019 tentang Pedoman Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa untuk Mendukung Pelaksanaan Kegiatan Intervensi Pencegahan Stunting Terintegrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 530);
35.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 5 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaen Nomor 6);
36.Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
37.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2016 Nomor 1);
38.Peraturan Bupati Bantaeng Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pemberian Air Susu ibu Eksklusif pada Bayi di Kabupaten Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 Bantaeng (Berita Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2015 Nomor 34). MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan Tugas dan Fungsinya.
7.Kelurahan adalah bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin lurah.
8.Badan perencanaan pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pemangunan di Daerah Provinsi, Kabupaten, atau kota.
9.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
11.Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat KUA-PPAS adalah dokumen anggaran yang dibuat oleh Sekretaris Daerah sebagai pedoman dalam penyusunan APBD.
12.Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 tahun.
13.Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
14.Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15.Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16.Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
17.Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18.Kewenangan lain yang ditugaskan adalah pemberian tugas dari Pemerintah Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Desa dalam melaksanakan sebagian pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren, pemerintahan umum serta dalam pelaksanaan tugas pembantuan.
19.Tim Percepatan Penurunan Stunting yang selanjutnya disingkat TPPS adalah organisasi Percepatan Penurunan Stunting yang di bentuk di tingkat daerah, kelurahan dan desa yang bertugas mengoordinasikan, menyinergikan dan mengevaluasi Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting sesuai tingkatan wilayah tugas.
20.Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.
21.Konvergensi Stunting adalah suatu upaya intervensi penanganan stunting yang terkoordinasi, terpadu mencakup intervensi gizi sfesifik dan intervensi gizi sensitif.
22.Seribu Hari Pertama Kehidupan yang selanjutnya disebut 1.000 HPK adalah masa sejak anak dalam kandungan sampai seorang anak berusia dua tahun.
23.Intervensi Spesifik adalah intervensi yang di tujukan kepada anak 1.000 HPK pada umumnya dilakukan oleh sektor kesehatan, dan bersifat jangka pendek.
24.Intervensi Sensitif adalah intervensi yang ditujukan melalui berbagai kegiatan pembangunan di luar sektor kesehatan dengan sasaran masyarakat umum.
25.Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD, merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
26.Pemberian Makanan Tambahan yang selanjutnya disingkat PMT adalah kegiatan pemberian makanan kepada balita dalam bentuk kudapan yang aman dan bermutu beserta kegiatan pendukung lainnya dengan memperhatikan aspek mutu dan keamanan pangan serta mengandung nilai gizi yang sesuai dengan kebutuhan sasaran.
27.Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang diselenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28.Program keluarga Harapan yang selanjutnya disingkat PKH adalah program penanggulangan kemiskinan melalui pemberian bantuan kepada keluarga sangat miskin berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang telah ditetapkan.
29.Kader Pembangunan Manusia yang selanjutnya disingkat KPM adalah warga masyarakat desa yang dipilih melalui musyawarah desa untuk bekerja membantu pemerintah desa dalam memfasilitasi masyarakat desa dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi pembangunan sumber daya manusia di Desa.
30.Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada Provinsi/Kabupaten/Kota tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Pemerintah Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
31.Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga yang selanjutnya disingkat P2K2 adalah proses belajar secara terstruktur untuk memperkuat terjadi perubahan perilaku pada kader pembangunan manusia.
32.Komunikasi Perubahan Perilaku Masyarakat adalah komunikasi yang menggunakan berbagai saluran pendekatan sistematis dan interaktif untuk menyampaikan pesan berdasarkan keadaan masyarakat dengan memanfaatkan penelitian konsumen, termasuk pembuat kebijakan, petugas dan keluarga.
33.Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat KB adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran.
34.Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT adalah bantuan pangan dari pemerintah yang diberikan kepada kader pembangunan manusia setip bulannya melalui mekanisme akun elektronik yang digunakan hanya untuk membeli pangan di e-warong.
35.Kader Kesehatan Gizi adalah kader kesehatan masyarakat yang berfungsi sebagai promotor gizi di masyarakat yang di bentuk oleh puskesmas.
36.Bayi di Bawah Lima Tahun yang selanjutnya disebut BALITA merupakan salah satu periode usia manusia setelah bayi dengan rentang usia dimulai dari dua sampai dengan lima tahun, atau biasa digunakan perhitungan bulan yaitu usia 24-60 bulan.
37.Upaya perbaikan gizi adalah kegiatan dan/atau seangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan status gizi masyarakat dalam bentuk uapaya promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau masyarakat.
38.Surveilans gizi adalah pengamatan secara teratur dan terus menerus yang dilakukan oleh tenaga gizi terhadap semua aspek penyakit gizi, baik keadaan maupun penyebabnya dalam suatu masyarakat tertentu untuk kepentingan pencegahan dan penanggulangan.
39.Prevalensi adalah adalah konsep statistik yang mengacu pada jumlah kasus penyakit yang hadir dalam populasi tertentu pada waktu tertentu, sedangkan insiden mengacu pada jumlah kasus baru yang berkembang dalam periode waktu tertentu
40.Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan antara target dan capaian pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8
41.Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting, mengidentifikasi, serta mengantisipasi permasalahan yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil tindakan sedini mungkin.
42.Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
43.Air susu ibu Ekslusif yang selanjutnya disingkat ASI adalah pemberian ASI saja kepada bayi 0 – 6 bulan tanpa makanan lain.
44.Pemangku Kepentingan adalah orang perseorangan, masyarakat, akademisi, organisasi profesi, dunia usaha, media massa, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan mitra pembangunan, yang terkait dengan percepatan penurunan stunting.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Pemangku Kepentingan untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memberikan kepastian hukum dalam upaya percepatan penurunan Stunting.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

a.pilar percepatan penurunan stunting;
b.sasaran dan kegiatan;
c.strategi, target dan rencana aksi;
d.tanggung jawab dan peran pemerintah daerah;
e.tanggung jawab dan peran desa;
f.dukungan lembaga/organisasi non pemerintah dan masyarakat dalam pencegahan stunting;
g.tim percepatan penurunan stunting;
h.koordinasi penyelengaraan percepatan penurunan stunting;
i.pembiayaan dan penganggaran; Dokumentasi dan Informasi Hukum|9
j.pembinaan;
k.pengawasan;dan
l.ketentuan penutup

BAB IV

PILAR PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

Pasal 5

(1)Tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 di daerah dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting.
(2)Pilar dalam Strategi Daerah Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
2. b.peningkatan komunikasi perubahan perilaku, komitmen politik, akuntabilitas dan pemberdayaan masyarakat;
3. c.peningkatan konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional, daerah dan masyarakat melalui Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
4. d.peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
5. e.penguatan dan pengembangan sistem pemantauan dan evaluasi, sistem data, informasi, riset, dan inovasi.
(3)Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan melalui Rencana Aksi daerah yang memuat kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.

BAB V

SASARAN DAN KEGIATAN

Pasal 6

(1)Sasaran kegiatan penurunan stunting, meliputi:
1. a.sasaran untuk intervensi spesifik; dan
2. b.sasaran untuk intervensi sensitif.
(2)Sasaran untuk Intervensi Spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf a, meliputi :
1. a.remaja;
2. b.calon pengantin;
3. c.pasangan usia subur;
4. d.ibu hamil;
5. e.ibu menyusui; Dokumentasi dan Informasi Hukum|10
6. f.bayi (usia 0 - 6 bulan);
7. g.BALITA (usia 7 - 23 bulan);dan
8. h.BALITA (usia 24 - 59 bulan).
(3)Sasaran untuk Intervensi Sensitif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b yakni masyarakat umum khususnya keluarga.

Pasal 7

(1)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran remaja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:
1. a.pemberian tablet tambah darah rematri; dan
2. b.pemeriksaan kesehatan dan status gizi.
(2)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran calon pengantin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat huruf b, meliputi:
1. a.pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
2. b.pemberian tablet tambah darah;d an
3. c.pelaksanaan screening imunisasi tetanus toksoid dan pemberian imunisasi tetanus toksoid wanita usia subur.
(3)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran pasangan usia subur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, dengan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan dan pelayanan keluarga berencana pada pasangan usia subur anemia, lila, penyakit kronis, infeksi menular seksual dan 4 T (terlalu mudah, terlalu tua, terlalu dekat dan terlalu banyak).
(4)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu hamil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, meliputi:
1. a.pemberian makanan tambahan pada ibu hamil untuk mengatasi kekurangan energi kronis; dan
2. b.pemberian tablet tambah darah minimal 90 (sembilan puluh) tablet.
(5)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran ibu menyusui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, meliputi:
1. a.mendorong inisiasi menyusu dini;
2. b.mendorong pemberian ASI eksklusif;dan
3. c.memberikan perlindungan terhadap ibu menyusui yang mengalami penyulit seperti:
  1. 1.Diabetes mellitus;
  2. 2.Hipertensi;
  3. 3.Post operasi;
  4. 4.Hepatitis;
  5. 5.HIV; dan
  6. 6.Penyulit lainnya.
(6)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran bayi (usia 0-6 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, meliputi:
1. a.pemberian ASI eksklusif;
2. b.pelaksanaan tatalaksana penanganan Gizi Buruk pada bayi dengan gizi buruk;dan
3. c.pelaksanaan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|11
(7)Kegiatan intervensi spesifik dengan sasaran balita (usia 7-23 bulan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g, meliputi:
1. a.mendorong pemberian ASI hingga usia 23 (dua puluh tiga) bulan didampingi dengan pemberian makanan pendamping ASI;
2. b.pelaksanaan tatalaksana penanganan gizi buruk pada balita dengan gizi buruk;
3. c.pemberian makanan tambahan pada balita dengan gizi kurang;
4. d.pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita;
5. e.pemberian obat cacing pada balita mulai usia 1 tahun;
6. f.pemberian suplementasi vitamin A;
7. g.penyediaan suplementasi zink;
8. h.sosialisasi fortifikasi zat gizi mikro ke dalam makanan;
9. i.pemberian imunisasi dasar lengkap;
10. j.pelaksanaan audit kasus stunting;
11. k.pencegahan dan pengobatan diare;dan
12. l.pendampingan dan intervensi pada kasus khusus yang membutuhkan pengawalan melalui Puskesmas/Dinas Kesehatan.
(8)Kegiatan intervensi sensitif dengan sasaran masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), meliputi:
1. a.penyediaan dan memastikan akses air bersih;
2. b.penyediaan dan memastikan akses pada sanitasi;
3. c.pelaksanaan fortifikasi bahan pangan;
4. d.penyediaan akses kepada layanan kesehatan dan KB;
5. e.pemeriksaan kesehatan calon pengantin;
6. f.pelaksanaan pendampingan pada keluarga yang beresiko stunting;
7. g.penyediaan JKN;
8. h.penyediaan jaminan persalinan universal;
9. i.pemberian pendidikan pengasuhan pada orangtua;
10. j.pemberian pendidikan anak usia dini universal;
11. k.pemberian pendidikan gizi masyarakat;
12. l.memberikan edukasi kesehatan seksual dan reproduksi, serta gizi pada remaja;
13. m.penyediaan bantuan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin; dan
14. n.peningkatan ketahanan pangan dan gizi;

BAB VI

STRATEGI, TARGET DAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 8

(1)Strategi Percepatan Penurunan Stunting dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030.
(2)Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana Dokumentasi dan Informasi Hukum|12 dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target prevalensi Stunting yang diukur pada anak BALITA

Pasal 9

(1)Dalam rangka pencapaian target Daerah Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) ditetapkan target yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas perseratus) pada Tahun 2024.
(2)Target antara Prevalensi Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab dan pihak pendukung.
(3)Target Prevalensi Stunting dalam kurun waktu tahun 2025 - 2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

(1)Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada Tahun 2030 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Percepatan Penurunan Stunting Daerah.
(2)Pilar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam kegiatan, keluaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan pihak pendukung.
(3)Pelaksanaan target Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan peninjauan kembali berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…