DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 57

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II NAMA, KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN BAB III TUJUAN BAB IV KEGIATAN USAHA BAB V JANGKA WAKTU BERDIRI BAB VI PERMODALAN BAB VII ANGGARAN DASAR PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH BAB IX PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN DAN PEMBUBARAN PERSEROAN DAERAH BAB X KEPAILITAN PERSEROAN DAERAH BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Perusahaan Perseroan Daerah PengelolaKawasanIndustri Bantaeng. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4.Undang-Undang Nomor28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Indonesia Nomor 4756);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Modal Dasar Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5862);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi BUMD (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENGELOLA KAWASAN INDUSTRI BANTAENG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Bupatiadalah Bupati Bantaeng;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya sebagaiunsur penyelenggara pemerintahan daerah yang meminpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
6.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah;
7.Perusahaan Perseroan Daerah yang selanjutnya disebut Perseroda adalah Badan Usaha Milik Daerah yang berbentuk Perseroan Terbatas bergerak dibidang pengelolaan Kawasan Industri Bantaeng yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah;
8.Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ perusahaan Perseroan Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Perseroan Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris;
9.Komisaris adalah organ Perusahaan Perseroan Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan kepengurusan Perusahaan Perseroan Daerah;
10.Direksi adalah organ BUMD yang bertanggung jawab atas kepengurusan BUMD untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
11.Kawasan Industri Bantaeng yang selanjutnya disingkat KIBA adalah Kawasan Industri yang terletak di Kecamatan Pa’jukukang dan Kecamatan Gantarangkeke Kabupaten Bantaeng.
12.Pengelolaan Kawasan Industri adalah seluruh kegiatan yang ada dalam KIBA yaitu mulai dari perencanaan, manajemen, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan yang terkait dengan pengelolaan kawasan industri.
13.Modal dasar adalah modal keseluruhan Perseroda.
14.Modal disetor adalah modal awal pendirian baik dalam bentuk tunai, non tunai dan nilai gedung promosi dan kelengkapannya. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

BAB II

NAMA, KEDUDUKAN DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perseroan Daerah dengan nama PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG.
(2)PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan dan memiliki wilayah kerja di Daerah.

Pasal 3

(1)PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG berkedudukan di Jalan Gagak Nomor 6 Kecamatan Bantaeng Kabupaten Bantaeng.
(2)Tempat Kedudukan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan Kantor Pusat PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANG.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

Tujuandidirikannya perseroda yakni:

a.memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan perkembangan perekonomian daerah pada umumnya;
b.menyelenggarakan pengelolaan fasilitas umum kawasan industri.
c.menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa pelayanan pada penanam modal/investor dalam menyelenggarakan kegiatan investasi pada Kawasan Industri;
d.memperoleh laba dan/atau keuntungan; dan
e.memfasilitasi angkatan kerja di daerah untuk bekerja di Kawasan Industri.

BAB IV

KEGIATAN USAHA

Pasal 5

(1)Perseroda menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai berikut:
1. a.kegiatan kerjasama dan investasi;
2. b.kegiatanutilitasdansumber daya manusia;dan
3. c.kegiatanpromosi dan pemasaran.
(2)Penambahan kegiatan usaha yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh RUPS atas usulan Direksisetelah mendapat rekomendasi Komisaris. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

BAB V

JANGKA WAKTU BERDIRI

Pasal 6

PT. BANTAENG SINERGI CEMERLANGberdiri sampai batas waktu yang tidak ditentukan dan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PERMODALAN

Pasal 7

(1)Modal Perseroda terdiri dari lembar saham dengan nilaipari Rp100.000,00. (Seratus Ribu Rupiah) per lembar saham.
(2)Dalam hal kepemilikan saham, Pemerintah Daerah wajib memiliki minimal 51 % (lima puluh satu persen) dari total saham yang ada, sedangkan sisa saham yang lainnya dapat diberikan kepada Pihak Ketiga.
(3)Modal dasar perseroda sebesar Rp100.000.000.000,00.(seratus miliar rupiah).
(4)Modal disetor Perseroda untuk pertama kalinya yakni 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, sebesar Rp25.000.000.000,00. (Dua Puluh Lima Milyar Rupiah).
(5)Untuk memenuhi modal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam APBD sesuai kemampuan keuangan daerah, atau sumber modal lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6)Modal Perseroda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan milik pemerintah daerah dan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Pasal 8

(1)Sumber modal Perseroda terdiri atas:
1. a.penyertaan modal daerah;
2. b.pinjaman;
3. c.hibah; dan
4. d.sumber modal lainnya.
(2)Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat bersumber dari :
1. a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau
2. b.konversi dari pinjaman;
(3)Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat bersumber dari :
1. a.daerah;
2. b.BUMD lainnya;
3. c.sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(4)Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat bersumber dari:
1. a.pemerintah;
2. b.daerah;
3. c.BUMD lainnya; dan/atau
4. d.sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(5)Sumber modal lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri atas:
1. a.kapitalisasi cadangan;
2. b.keuntungan revaluasi aset; dan
3. c.agio saham.

Pasal 9

Modal Perseroda yang bersumber dari Penyertaan Modal Daerah merupakan batas pertanggungjawaban Daerah atas kerugian Perseroda.

Pasal 10

(1)Penyertaan Modal Daerah dilakukan untuk :
1. a.pendirian BUMD;
2. b.penambahan Modal BUMD; dan
3. c.pembelian saham pada perusahaan perseroan daerah lain.
(2)Penyertaan Modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah.
(3)Barang milik Daerah dinilai secara riil pada saat Barang milik Daerah dijadikan penyertaan modal daerah.
(4)Nilai riil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(5)Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 11

(1)Penyertaan Modal Daerah dalam rangka Pendirian Perseroda ditujukan untuk memenuhi modal dasar dan modal disetor.
(2)Penyertaan Modal Daerah untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang- undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.
(3)Penyertaan modal daerah dalam rangka pendirian Perseroda dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai perseroan terbatas.

Isi peraturan

Teks57PDFHirarki

Memuat teks peraturan…