Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2020
- Nomor
- 2
- Tahun
- 2020
- Ditetapkan
- Fase
- Dicabut
- Pasal terindeks
- 13
Ringkasan
Pasal Pasal 1 Pasal 25 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 36 Pasal 38 Pasal II
Pasal Pasal 1 Pasal 25 Pasal 29 Pasal 30 Pasal 36 Pasal 38 Pasal II
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5234);
10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8) diubah sebagai berikut :
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
41a. Monopole adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD, adalah surat yang dipergunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data objek retribusi dan wajib retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
Mobil Rp2.000,00 / sekali parkir Sepeda Motor Rp1.000,00 / sekali parkir
Mobil Rp30.000,00 /bulan Sepeda Motor Rp15.000,00 /bulan
Sruktur dan besarnya tarif retribusi tera dan tera ulang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
RPMT = BOPP x ( NT x NL x NS x NTR x NP ) x TPJ Keterangan : RPMT = Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi BOPP = Biaya Operasional Pengendalian dan Pengawasan NT = Nilai Tinggi Menara NL = Nilai Lokasi Pendirian Menara NS = Nilai Struktur Menara NTR = Nilai Tata Ruang NP = Nilai Pemanfaatan TPJ = Tingkat Penggunaan Jasa Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 1 Maret 2020 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 1 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.002.05.20) Dokumentasi dan Informasi Hukum|8 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGAATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 9 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM A. Umum Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa umum dipungut berdasarkan layanan/jasa tertentu yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan. Pungutan retribusi jasa umum diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 yang mengatur 14 (empat belas) jenis retribusi dan dilakukan perubahan tarif dan objek pada beberapa jenis retribusi dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.Untuk melaksanakan perintah peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dan untuk mengikuti perkembangan perekonomian maka perlu dilakukan penyesuaian yang meliputi:
Dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan perekonomian saat ini yaitu tarif retribusi yang dipungut oleh pemerintah daerah dengan sarana prasarana yang dimiliki.
B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1
Cukup jelas Angka 2
Ayat (1) Cukup jelas Dokumentasi dan Informasi Hukum|9 Ayat (2) Cukup jelas Angka 3
Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Angka 4
Cukup jelas Angka 5
Membuka PDF…
Peraturan Daerah (Perda)
Dokumen