DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2015

Nomor: 3
Tahun: 2015
Ditetapkan: 21 April 2015
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

MENGATUR TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM KABUPATEN BANTAENG DAN PT. BANK SULSELBAR

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Pemerintah Daerah perlu melakukan Penyertaan Modal Daerah pada PDAM Kabupaten Bantaeng dan PT. Bank SULSELBAR agar dapat lebih meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
c.berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Kabupaten Bantaeng dan PT. Bank SULSELBAR. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790); 2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 12.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, 3 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
16.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantaeng;
17.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng;
18.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 24);
19.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2008 Nomor 5). Dengan Persetujuan Bersama : DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM KABUPATEN BANTAENG DAN PT. BANK SULSELBAR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng
3.Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
4.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah.
6.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya 4 yang sah.
7.Penyertaan modal pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
8.Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendapat hak kepemilikan;
9.Modal Daerah adalah kekayaan Daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesinmesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10.Badan usaha adalah badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas, Badan usaha milik Negara, Badan usaha milik daerah dan koperasi.
11.Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
12.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.
13.PT. Bank Sulselbar adalah PT. Bank Sulselbar cabang Bantaeng.
14.Perusahaan Daerah Air Minum adalah badan usaha milik daerah Kabupaten Bantaeng.
14.Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke Kas Daerah.
15.Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
16.Saham adalah surat bukti pemilikan bagian modal perseroan terbatas yang memberi hak atas dividen dan lain-lain menurut besar kecilnya modal yang disetor.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyertaan Modal Daerah dimaksudkan sebagai upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah serta meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, dengan menyertakan kekayaan Daerah pada PDAM dan PT. Bank SULSELBAR.

Pasal 3

Penyertaan modal pemerintah daerah bertujuan untuk:

a.peningkatan kesejahteraan Masyarakat;
b.meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah;
c.pertumbuhan dan perkembangan ekonomi;
d.penyerapan tenaga kerja;
e.pendapatan Masyarakat;
f.pemenuhan modal dasar; dan 5
g.memperkuat struktur permodalan

BAB III

PENYERTAAN MODAL

Pasal 4

(1)Penyertaan Modal Daerah pada PDAM berupa barang.
(2)Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank SulSelBar berupa uang.

Pasal 5

(1)Penyertaan Modal pada PDAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat
(1)adalah akumulasi nilai penyertaan sejak Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2013 dalam bentuk barang/jasa.
(2)Penyertaan Modal pada PT. Bank SulSelBar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) adalah berupa pembelian saham.
(3)Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam APBD.

Pasal 6

(1)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sebesar Rp2.221.461.950,00 (dua milyar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2005 sebesar Rp16.400.000,00
2. b.Tahun 2006 sebesar Rp49.200.000,00
3. c.Tahun 2007 sebesar Rp1.975.861.950,00
4. d.Tahun 2013 sebesar Rp180.000.000,00
(2)Jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) sebesar Rp13.017.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh belas juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
1. a.Tahun 2005 sebesar Rp3.567.000.000,00
2. b.Tahun 2006 sebesar Rp3.999.000.000,00
3. c.Tahun 2007 sebesar Rp1.000.000.000,00
4. d.Tahun 2008 sebesar Rp2.000.000.000,00
5. e.Tahun 2009 sebesar Rp450.000.000,00
6. f.Tahun 2010 sebesar Rp1.001.000.000,00
7. g.Tahun 2011 sebesar Rp1.000.000.000,00

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1)PDAM berkewajiban menyampaikan laporan keuangan berdasarkan jumlah penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) melalui Sekretariat Daerah
(2)Pemerintah Daerah sebagai pemegang saham pada PT. Bank SulSelBar 6 mempunyai hak Suara dalam menentukan kebijakan kebijakan yang akan dijalankan Badan Usaha tempat penyertaan modal.
(3)PT. Bank SulSelBar wajib memberikan deviden dengan jumlah nilai saham yang dimiliki dalam penyertaan modal daerah.
(4)Pemerintah Daerah wajib mentaati semua keputusan yang telah diambil dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

Pasal 8

(1)Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan penyertaan modal pemerintah daerah kepada PDAM dan PT. Bank SULSELBAR.
(2)Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian bimbingan dan petunjuk teknis maupun operasional.
(3)Dalam hal yang bersifat khusus, kegiatan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 21 April 2015 BUPATI BANTAENG, CAP/TTD H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng pada tanggal 21 April 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG Drs. H. ABD. GANI, MBA Pangkat : Pembina Utama Madya Nip : 19550712 197903 1 007 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2015 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN: (3/2015) 7 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2015 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PDAM KABUPATEN BANTAENG DAN PT. BANK SULSELBAR I. UMUM Penyertaan modal daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dan cara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Peraturan perundang-undangan mengamanatkan penyertaan modal Pemerintah Daerah ditetapkan dalam Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Bantaeng melakukan penyertaan modal daerah kepada PDAM Kabupaten Bantaeng sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 sebesar Rp2.221.461.950,00 (dua milyar dua ratus dua puluh satu juta empat ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) dan pada PT. Bank SULSELBAR sebesar Rp13.017.000.000,00 (tiga belas milyar tujuh belas juta rupiah). Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bantaeng telah melakukan upaya dalam pengelolaan dan pendayagunaan aset potensi daerah berupa kekayaan daerah atau penyertaan modal dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Salah satu upaya mendorong pembangunan daerah tersebut perlu didukung dengan sumber pembiayaan daerah melalui ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah, yaitu dari hasil kegiatan pengelolaan kekayaan daerah atau investasi melalui penyertaan modal daerah kepada BUMD dan/atau Badan Usaha lainnya. II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…