DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017

Nomor: 3
Tahun: 2017
Ditetapkan: 14 Maret 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa laju pembangunan di Kabupaten Bantaeng yang semakin berkembang, menuntut pemerintah daerah untuk segera melakukan penyesuaian pada beberapa obyek retribusi jasa usaha dengan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Republik Indonesia Nomor 5073) ;
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3530);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peaturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2013 Nomor 5) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) disempurnakan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

4.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
(2)Ketentuan mengenai lokasi tempat khusus parkir diatur dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat penginapan/ pesanggarahan/villa sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

6.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Struktur dan besarnya tarif retribusi rumah potong hewan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

7.Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kepelabuhanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

8.Ketentuan ayat (1) Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini
(2)Tarif pemakaian kolam renang bagi anak sekolah pada jam pelajaran olahraga tidak dikenakan retribusi.
(3)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi anak yang bersekolah dalam lingkup Kabupaten Bantaeng.

9.Ketentuan Pasal 48 dihapus. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 14 Maret 2017 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. H. M. NURDIN ABDULLAH Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 14 Maret 2017 SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTAENG ABDUL WAHAB, SE, M.Si Pangkat : Pembina Utama Muda Nip : 19660513 199203 1 009 LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2017 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.Hk.HAM.3.27.17) Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 LAMPIRAN I PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH
1.Pemakaian Tanah

a.untuk pemasangan sarana media luar Rp10.000,00 M2/bulan ruang yang menjadi milik daerah
b.untuk berjualan tanaman hias,ukiran Rp5.000,00 M2/bulan dan patung- patung kesenian
c.1. Sektor pertanian dan peternakan NJOP TARIF Rp0 - Rp500.000.000 1% dari NJOP Rp500.000.001 - Rp1.000.000.000 1,25% dari NJOP Rp1.000.000.001 - Rp1.500.000.000 1,5% dari NJOP Rp1.500.000.001 - Rp2.000.000.000 1,75% dari NJOP Rp2.000.000.001 ke atas 2% dari NJOP
1. 2.Perkebunan, kehutanan, industri dan perdagangan NJOP TARIF Rp0 - Rp500.000.000 2,25 % dari NJOP Rp500.000.000 - Rp1.000.000.000 2,5 % dari NJOP Rp1.000.000.001 - Rp1.500.000.000 2,75% dari NJOP Rp1.500.000.001 - Rp2.000.000.000 3% dari NJOP Rp2.000.000.001 ke atas 3,25% dari NJOP
2. 2.Pemakaian Bangunan OBJEK TARIF (Rp) VOLUME
a.Gedung balai kartini Rp.3.500.000,00 Rp.2.000.000,00 Rp.2.000.000,00 /Hari siang malam
b.Dihapus - -
c.Gedung olahraga  Umum Rp300.000,00 /Hari  sarana Olahraga Rp15.000,00 /Orang/bulan  Dihapus - -
d.Gedung futsal Rp100.000,00 /jam
e.Bangunan restoran RP3.500.000,00 /bulan
f.Guest house Rp70.000.000,00 /tahun
g.Rumah susun  Lantai I Rp175.000,00 /bulan Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
1. 3.Pemakaian Kendaraan OBJEK TARIF (Rp) VOLUME
a.Sewa bus Pemda Rp750.000,00 /perhari
b.bulldozer Rp110.000,00 /jam
c.loader kobelco Rp110.000,00 /jam d.loader case Rp110.000,00 /jam e.greder Rp110.000,00 /jam
f.asphal sprayer Rp26.000,00 /jam g.dum truck 3 M Rp210.000,00 /jam h.eskavator Rp135.000,00 /jam
i.ton walas
j.k Rp31.000,00 / jam
j.kendaraan bumdes Rp150.000,00 / bulan
1. 4.Pemakaian/sewa videotron Rp150,00/ detik BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH  Lantai 2 Rp125.000,00 /bulan  Lantai 3 Rp100.000,00 /bulan  Lantai 4  Lantai 5 Rp75.000,00 Rp50.000,00 /bulan / bulan
h.Bangunan ruko
i.Gudang
j.Kios Swalayan
k.Gedung Pusat swalayan
l.Gedung Kesenian
m.Rusun PNS  Lantai 1  Lantai 2  Lantai 3  Lantai 4 Rp5.000.000,00 Rp15.000.000,00 Rp2.500.000,00 Rp.50.000.000,00 Rp.50.000.000,00 Rp250.000,00 Rp200.000,00 Rp175.000,00 Rp150.000,00 /tahun/ petak /tahun/unit /tahun/petak /tahun /tahun /bulan /bulan /bulan /bulan Dokumentasi dan Informasi Hukum|8 LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN
1. 1.Penjualan es, air bersih, dan Bahan Bakar Minyak (BBM)
a.Penjualan es per balok sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 5% (lima perseratus)
b.Penjualan air Bersih 1) yang berasal dari perusahaan daerah air minum (PDAM) sesuai dengan harga pasar ditambah biaya eksploitasi dan penyusutan 10 % (sepuluh perseratus) 2) air sumur bor per liter sesuai ketentuan yang berlaku.
c.Penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan harga resmi pertamina ditambah biaya 5% (lima perseratus) / liter dari harga.
1. 2.Jasa tempat pelelangan ikan (TPI) 5% (lima perseratus) per harga lelang
2. 3.Sewa bangunan
a.Bangunan sementara per M2 perbulan Rp10.000,00
b.Bangunan semi permanen per M2 perbulan Rp25.000,00
c.Bangunan permanen untuk penginapan nelayan/hari/kamar Rp10.000,00
d.Tanah untuk penjemuran jaring dan ikan per M2 per hari Rp25.000,00
e.Ruangan terbuka yang beratap per M2 per hari Rp10.000,00
f.Ruangan terbuka yang tidak beratap per M2 per hari Rp5.000,00
g.Tempat penumpukan barang, ruangan terbuka Rp5.000,00
h.Tempat menjemur hasil laut per 20 M2 /hari Rp5.000,00
i.Bangunan permanen untuk kios PPI Birea/buln/kios Rp50.000,00
1. 4.Sarana parkir dalam PPI
a.Kendaraan sepeda motor/sekali masuk Rp1.000,00
b.Kendaraan mobil roda 4 (empat) /sekali masuk Rp5000,00 BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|9 LAMPIRAN III PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TERMINAL
1. 1.Kendaraan Angkutan : NO JENIS PELAYANAN/KENDARAAN TARIF JUMLAH KET
2. 1.Bus antar kota dalam Prov (AKDP) Bus besar Bus sedang Bus Kecil Rp5.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 /sekali parkir Besarnya tarif sudah termasuk menaikkan dan menurunkan penumpang
3. 2.Angkutan pedesaan/kota Mobil penumpang Rp2.000,00
4. 2.Sarana / Fasilitas : NO JENIS JASA / PELAYANAN JENIS FASILITAS / SARANA TARIF JUMLAH KET 1 Pemakaian Ruang Tidur Rp10.000,00 /sekali pakai
5. 2.Pemakaian Fasilitas Lainnya : 1) Parkir Kendaraan 2) Setiap penjual yang menjajakan dagangan dalam pelataran terminal 3) Pemakaian fasilitas ruang tunggu terminal 4) Pemakaian fasilitas toilet : - Buang air kecil - Buang air besar 5) Pencucian mobil : - Bus besar - Bus sedang - Bus kecil Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp2.000,00 Rp1.000,00 Rp2.000,00 Rp35.000,00 Rp30.000,00 Rp25.000,00 /sekali parkir/hari /kali /kali /kali /sekali cuci /sekali cuci /sekali cuci 3 Pemakaian Tempat Ruko Rp60.000,00 /bulan Usaha Toko Rp45.000,00 /bulan Kios Rp30.000,00 /bulan Lods Rp30.000,00 /bulan BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|10 LAMPIRAN IV PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH NO JENIS TEMPAT PARKIR JENIS KENDARAAN BERMOTOR TARIF TARIF BERMALAM
6. 1.Tempat khusus parkir Biasa Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya Rp.5.000,00 Rp.20.000,00 Bus,truk dan alat besar/berat lainnya Rp.10.000,00 Rp.25.000,00 Sepeda motor Rp.2.000,00 Rp.10.000,00
7. 2.Tempat parkir yang menggunakan sistem portal Sedan, jeep, mini bus, pick up, dan sejenisnya Rp.2.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp.1.000,00 Rp.48.000,00 Bus,truk dan alat besar/berat lainnya Rp.3.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp.1.500,00 Rp.72.000,00 Sepeda motor Rp.1.000,00/jam dan setiap 30 menit berikutnya dikenakan tarif Rp.500,00 Rp.24.000,00 Tarif parkir khusus sistem portal terhitung 10 menit setelah wajib retribusi melewati portal masuk Dokumentasi dan Informasi Hukum|11 LAMPIRAN V PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PENGINAPAN/VILLA/PESANGGRAHAN NO TEMPAT PELAYANAN JENIS PELAYANAN TARIF KET
8. 1.Villa Eksekutif Single Rp300.000,00 / Malam Double Rp400.000,00 /Malam
9. 2.Villa Deluxe Single Rp200.000,00 /Malam Double Rp300.000,00 /Malam
10. 3.Villa Standar Single Rp150.000,00 /Malam Double Rp250.000,00 /Malam
11. 4.Pesanggrahan Rp50.000,00 /Malam/Kamar
12. 5.Wisma Bantaeng Umum Rp230.000,00 /Malam Khusus Rp200.000,00 /Malam
13. 6.Guest House Kamar kelas 1 Rp50.000,00 /Malam Kamar kelas 2 Rp35.000,00 /Malam BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|12 LAMPIRAN VI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN No Jenis Jasa / Pelayanan Jenis Ternak Tarif 1 Pemeriksaan Kesehatan ternak sebelum dipotong - Sapi, Kerbau, dan Kuda - Kambing Rp. 10.000/ ekor Rp. 4.000/ ekor 2 Pemakaian kandang - Sapi, kerbau, dan kuda - Kambing Rp. 10.000/ ekor Rp. 2.000/ ekor 3 Pemakaian tempat pemotongan - Sapi, Kerbau, dan Kuda - Kambing Rp. 20.000/ ekor Rp. 4.000/ ekor BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|13 LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN No. Jenis pelayanan Tarif (Rp) Masa berlaku 1. 2. 3. 4. 5. Jasa labuh / tambat sebagai berikut : 1 s/d 5 GT Jasa Bongkar Muat Barang:
a.1 s/d 5 ton
b.6 s/d 10 ton
c.11 s/d 15 ton
d.6 s/d 20 ton
e.21 s/d 25 ton
f.26 s/d 30 ton
g.31 s/d 35 ton
h.36 s/d 40 ton
i.41 s/d 45 ton
l.50 ton ke atas Jasa Standar : Dermaga Beton/Jembatan : 1) Jembatan Bergerak 2) Dermaga Beton 3) Kapal Beristirahat pada dermaga Jasa Penumpukan Barang :
a.Besi, Logam dan Hasil Tambang Lainnya
b.Kayu dan Sejenisnya
c.Lainnya Tarif Kendaraan Keluar Masuk Kawasan Pelabuhan :
a.Golongan I
b.Golongan II
c.Golongan III
d.Golongan IV Rp5.000,00 Rp5.000,00 Rp7.000,0 Rp9.000,00 Rp11.000,00 Rp13.000,00 Rp15.000,00 Rp7.000,00 Rp9.000,00 Rp21.000,00 Rp23.000,00 Rp50.000,00 Rp45.000,00 Rp45.000,00 Rp500,00 Rp1.000,00 Rp500,00 Rp3.000,00 Rp5.000,00 Rp15.000,00 Rp25.000,00 per hari per satu kali bongkar/muat / GT / call / GT / call /GT / call / ton/ hari / m³ / hari / m³ / hari /1 kali masuk /1 kali masuk /1 kali masuk /1 kali masuk BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|14 LAMPIRAN VIII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR : 3 TAHUN 2017 TANGGAL : 14 MARET 2017 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA STRUKTUR TARIF RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA NO TEMPAT PELAYANAN JENIS PELAYANAN GOLONGAN TARIF TARIF (RP) VOLUME 1. Tempat Rekreasi Objek Wisata
a.Masuk Kawasan  Anak – anak  Dewasa Rp3.000,00/ orang Rp5.000,00/ orang
b.Penggunaan Fasilitas Obyek Wisata 1) Parkir  Mobil  Motor Rp3.000,00/ kendaraan Rp2.000,00/ kendaraan 2) Gazebo  Umum /Kelompok Rp10.000,00/Jam 3) Kamar Mandi/ wc  Air kecil  Air besar Rp1.000,00/ orang Rp2.000,00/ orang 4)Perahu dan sejenisnya  Anak – anak  Dewasa Rp10.000,00/orang /seat 5) Pelampung dan Sejenisnya  Anak – anak  Dewasa Rp3.000,00/ orang Rp5.000,00/ orang 6)Permainan anak- anak  Anak – anak  Dewasa Rp3.000,00/ orang Rp5.000,00/ orang 7)Becak wisata (Odong-odong)  Anak – anak  Dewasa Rp5.000,00/ orang/seat Rp10.000,00/orang /seat
c.Fasilitas Olahraga: 1) Lapangan tennis - Rp50.000,00/Klub/ Pemakaian 2) Lapangan Volli / Voli Pantai - Rp25.000,00/Klub/ Pemakaian
a.Fasilitas Penginapan/ Pertemuan/ Rapat
1. 1.Hotel Pantai Marina - Rp500.000,00/hari /kamar Dokumentasi dan Informasi Hukum|15  Deluxe  Standar  Ekstra Bed - - Rp300.000,00/hari /kamar Rp150.000,00/hari /kamar
2. 2.Cottage - Rp1.250.000,00/ Hari/Unit
3. 3.Ruang Pertemuan - Rp500.000,00/Hari
4. 4.Home Stay - Rp100.000,00/Hari
5. 5.Gedung Karaeng Latippa - Rp.2.500.000,00/ Hari
6. 2.Kolam Renang a. Masuk Kawasan 1.Anak-anak 2.Dewasa Rp3.000,00/ orang Rp7.000,00/ Orang
b.Penggunaan Parkir
1. 1.Mobil
2. 2.Motor Rp2.000,00/ Kendaraan Rp1.000,00/ Kendaraan
3. 3.Wisata Budaya a. Masuk kawasan Dewasa Rp2.000,00/ orang
b.Penggunaan Parkir 1.Mobil 2.Motor Rp2.000,00/ orang Rp1.000,00/ orang BUPATI BANTAENG M. NURDIN ABDULLAH Dokumentasi dan Informasi Hukum|16 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA A. Umum Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa usaha dipungut berdasarkan layanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang meliputi:
a.pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
b.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pungutan retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 namun untuk melakukan penyesuaian tarif guna mengikuti perkembangan perekonomian dan dengan bertambahnya objek retribusi perlu dilakukan beberapa perubahan yaitu meliputi:
1. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. 2.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
3. 3.Retribusi Terminal
4. 4.Retribusi Tempat Parkir Khusus
5. 5.Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa
6. 6.Retribusi Rumah Potong Hewan
7. 7.Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
8. 8.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 17

Cukup jelas Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas Angka 3

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…