DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2019

Nomor: 3
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH BAB III PENGANGGARAN BAB IV PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH BAB V PENERIMAAN DAN PENYETORAN BAB VI PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VIII PENYIDIKAN BAB IX KETENTUAN PIDANA BAB X KETENTUAN PERALIHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara PemerintahanDaerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng;
4.Perangkat daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unssur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5.Satuan Kerja PengelolaKeuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantaeng.
6.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah.
7.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUP adalah Bendahara Umum Daerah Kabupaten Bantaeng.
8.Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang milik Pemerintah Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
9.Lain-Lain Pendapatan Daerah Asli Yang Sah yang selanjutnya disingkat LLPADS adalah pendapatan asli daerah di luar hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan.
10.Penyidik adalah Polisi Negara Republik Indonesia atau Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyelidikan.
11.Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenag dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng yang memuat ketentuan pidana. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

BAB II

LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 2

(1)LLPADS merupakan Pendapatan Asli Daerah, di luar hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, dan hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan telah ditetapkan.
(2)LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.hasil penjualan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
2. b.hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan Daerah yang tidak dipisahkan;
3. c.jasa giro;
4. d.pendapatan bunga;
5. e.tuntutan ganti rugi;
6. f.keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
7. g.komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh Daerah
8. h.pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
9. i.pendapatan denda pajak;
10. j.pendapatan denda retribusi;
11. k.pendapatan denda LLPADS
12. l.pendapatan dari pengembalian atas belanja daerah yang melampaui batas waktu pengembalian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13. m.fasilitas sosial dan fasilitas umum;
14. n.sumbangan dari pihak lain;
15. o.pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
16. p.pendapatan Badan Layanan Umum Daerah;
17. q.dana Kapitasi; dan
18. r.bentuk-bentuk lainnya yang merupakan hak Daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah
(3)Barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.kendaraan dinas pemerintah daerah;
2. b.rusunawa;
3. c.bangunan;
4. d.alat berat.
(4)LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipungut dalam bentuk sewa
(5)Nilai sewa barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf adan d tidak termasuk biaya bahan bakar, biaya mobilisasi dan jasa sopir/operator.
(6)Nilai sewa barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan ctidak termasuk biaya rekening listrik, rekening air, jasa kebersihan dan jasa keamanan.

Pasal 3

(1)Bentuk lainnya yang merupakan hak daerah dan/atau menambah kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r, yang tidak diatur dengan peraturan daerah dapat diakui sebagai LLPADS.
(2)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun anggaran. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
(3)Peraturan Daerah tentang LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak pendapatan bersangkutan diterima oleh daerah harus sudah ditetapkan.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 4

(1)LLPADS yang bersifat tetap dan/atau tidak tetap dianggarkan padaSKPKDatau PD pemungut.
(2)Penganggaran LLPADS yang tidak dapat diduga dan timbul pada tahun berkenaan bersifat estimasi atau cadangan.
(3)Realisasi LLPADS yang belum teranggarkan, diakuntansikan pada SKPKD.

BAB IV

PENGELOLAAN LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH

Pasal 5

(1)Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah:
1. a.menetapkan bentuk LLPADS pada tahun anggaran; dan
2. b.menetapkan besaran penerimaan atas bentuk LLPADS
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan pengelolaan LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

PENERIMAAN DAN PENYETORAN

Pasal 6

(1)Barang milik daerah yang dapat disewakan dan menjadi penerimaan LLPADS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3)dilakukan dalam bentuk perjanjian sewa.
(2)Besarnya nilai perjanjian sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak dapat diangsur.
(3)Besarnya nilai sewa sebagaimana dimaksud ayat (2) disetor ke rekening kas umum daerah.
(4)Penyetoran nilai sewa dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari sebelum proses penandatangan perjanjian sewa.
(5)Penandatanganan perjanjian sewa sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan setelah pihak penyewa telah melakukan pembayaran yang ditandai dengan bukti setoran.

Pasal 7

(1)Penerimaan LLPADS dapat melalui Bendahara Penerimaan pada masing- masing PD atau langsung ke Kas Umum Daerah.
(2)Penerimaan LLPADS yang melalui Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah.
(3)Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 x 24 jam. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai pengecualian Penyetoran LLPADS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN AKUNTANSI

Pasal 8

(1)Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pengelolaan LLPADS serta penerimaan dan penyimpanan uang daerah yang bersumber dari LLPADS.
(2)Kepala SKPKD melaksanakan penatausahaan pemungutan LLPADS.
(3)Bendahara Penerimaan melaksanakan penatausahaan penerimaan, penyimpanan, dan penyetoran ke Kas Umum Daerah atas uang Daerah yang bersumber dari LLPADS.

Pasal 9

Pejabat penatausahaan keuangan SKPKD dan OPD wajib melaksanakan akuntansi atas penerimaan dan penyetoran LLPADS sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

(1)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan atas penerimaan LLPADS oleh SKPD secara fungsional dilaksanakan oleh SKPKD.
(2)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan penerimaan LLPADS oleh pejabat dan/atau pegawai pada SKPD secara fungsional dilakukan Kepala SKPD berkenaan.
(3)Pembinaan dan pengawasan terhadap penatausahaan uang daerah yang bersumber dari LLPADS oleh Bendahara Penerimaan SKPKD dan SKPD secara fungsional dilakukan Bendahara Umum Daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 11

(1)PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana.
(2)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3)Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni:
1. a.menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
2. b.meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
3. c.meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
4. d.memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
5. e.melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
6. f.meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana;
7. g.menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
8. h.memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
9. i.memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
10. j.menghentikan penyidikan; dan/atau
11. k.melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…