DokumenPeraturan Daerah (Perda)Dicabut

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2020

Nomor: 3
Tahun: 2020
Ditetapkan: 1 Maret 2020
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 16

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I Pasal 17 Pasal 19 Pasal 21 Pasal 22 Pasal 24 Pasal 26 Pasal 26A Pasal II

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433, sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
5.Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4444);
6.Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Republik Indonesia Nomor 4966);
7.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 3530);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 9 Tahun 2005 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2005 Nomor 9);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 3);
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok–pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2011 Nomor 10) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Bantaeng Nomor 9) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif retribusi pemakaian kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk bangunan dan lahan milik pemerintah daerah dikecualikan bagi:
1. a.kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
2. b.kunjungan kerja anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
3. c.Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. d.instansi/unit kerja lingkup pemerintah daerah;
5. e.organisasi politik, organisasi keagamaan, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan, organisasi pelajar, danorganisasi profesi dalam wilayah daerah;
6. f.Pramuka;
7. g.Palang Merah Indonesia; dan
8. h.Sekolah dalam lingkup wilayah daerah.
  1. 2.Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

Pasal 19

Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat pelelangan ikan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

3.Ketentuan Pasal 21 ayat (1) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

Struktur dan besarnya tarif retribusi terminal sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

4.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat khusus parkir ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai lokasi dan pengelolaan tempat khusus parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1)ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

5.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Besarnya tarif retribusi rumah potong hewan ditetapkan berdasarkan jenis ternak.
(2)Tarif dan Jenis ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.ternak besar - Sapi Rp40.000,00/ekor - Kerbau Rp40.000,00/ekor - Kuda Rp40.000,00/ekor
2. b.ternak kecil - Kambing Rp10.000,00/ekor
  1. 6.Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

(1)Struktur dan besarnya tarif retribusi tempat rekreasi dan olahraga sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
(2)Tarif pemakaian kolam renang bagi anak sekolah pada jam pelajaran olahraga tidak dikenakan retribusi.
(3)Pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya berlaku bagi anak yang bersekolah dalam daerah.
(4)Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

7.Ketentuan Pasal 26A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut: Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

Pasal 26A

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah Struktur dan besarnya tarif retribusi penjualan produksi usaha daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 1 Maret 2020 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 1 Maret 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2020 NOMOR 3 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN (B.HK.003.06.20) Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA A. Umum Pendapatan daerah dari sektor retribusi jasa usaha dipungut berdasarkan layanan/jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta yang meliputi:

a.pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal dan/atau
b.pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak. Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Pungutan retribusi jasa usaha diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2011 tentang Jasa Usaha sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 namun untuk melakukan penyesuaian tarif, penghapusan dan penyesuaian sektor pendapatan guna mengikuti perkembangan perekonomian dan dengan bertambahnya objek retribusi perlu dilakukan beberapa perubahan yaitu meliputi:
1. 1.Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
2. 2.Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
3. 3.Retribusi Terminal
4. 4.Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
5. 5.Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah B. Pasal demi Pasal Pasal I Angka 1

Pasal 17

Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Angka 2

Pasal 19

Cukup jelas Angka 3

Pasal 21

Cukup jelas Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 Angka 4

Isi peraturan

Teks16PDFHirarki

Memuat teks peraturan…