DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2022

Nomor: 3
Tahun: 2022
Ditetapkan: 7 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS BAB III MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN BAB IV RUANG LINGKUP BAB V JENIS SAMPAH BAB VI TUGAS DAN WEWENANG BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN AB VII KEBIJAKAN DAN PERENCANAAN PENGELOLAAN SAMPAH BAB VIII PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN SAMPAH BAB IX SISTEM TANGGAP DARURAT BAB X PERIZINAN BAB XI RETRIBUSI BAB XII KOMPENSASI BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV INSENTIF DAN DISINSENTIF BAB XV KERJASAMA DAN KEMITRAAN BAB XVI SARANA DAN PRASARANA BAB XVII INFORMASI DAN DATA BAB XVIII PENYELESAIAN SENGKETA BAB XIX PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XX PENDANAAN BAB XXI LARANGAN BAB XXII SANKSI ADMINSTRATIF BAB XXIII PENYIDIKAN BAB XXIV KETENTUAN PIDANA BAB XXV KETENTUAN PERALIHAN BAB XXVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah, perlu dilakukan penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
c.bahwa dalam rangka penanganan sampah secara komprehensif dan terpadu, perlu melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha secara proporsional, efektif, dan efisien;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, hurufb dan huruf c diatur dengan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Mengingat

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
3.Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4.Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 50590) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Spesifik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6522);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
10.Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
11.Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2018 tentang Penanganan Sampah Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 168);
12.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 933);
13.Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804). Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pengelolaan sampah sesuai dengan peraturan perundang-undangan daerah.
6.Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantaeng.
7.Pelaku Usaha adalah perorangan atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
8.Pihak Ketiga adalah pihak swasta, organisasi kemasyarakatan dan lembaga non pemerintah lainnya yang terlibat secara langsung dalam kegiatan Pengelolaan Sampah.
9.Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan berbadan hukum.
10.Kawasan Khusus adalah kawasan strategis kabupaten, kawasan strategis provinsi, kawasan strategis nasional dan Kawasan ekonomi khusus yang berada di Kabupaten Bantaeng.
11.Sungai adalah wilayah sungai dan sempadan sungai yang mengalir Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 melalui dan/atau melewati 2 (dua) kabupaten/kota atau lebih termasuk didalamnya aliran sungai di dan/atau ke danau dan bendungan.
12.Sumber Sampah adalah timbulan sampah.
13.Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
14.Sampah Rumah Tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
15.Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
16.Sampah Organik adalah sampah yang berasal dari sisamakhluk hidup yang ada di alam diantaranya sepertitumbuhan dan hewan serta beberapa macam hasil dariolahan dan kemudian dibuang dan terurai secara alami oleh bakteri tanpa perlu adanya campuran bahan kimia apapun dalam melakukan proses penguraian.
17.Sampah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut sampah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3.
18.Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disebut Limbah B3 adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan/atau beracun yang karena sifat dan/atau konsentrasinya dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup,dan/atau dapat membahayakan lingkungan hidup kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya.
19.Residu adalah sisa sampah yang tidak dapat diolahdengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi,dan/atau daur ulang energi.
20.Produsen adalah perorangan atau badan hukum yang memproduksi barang.
21.Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
22.Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.
23.Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang,pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
24.Bank Sampah adalah tempat pemilahan danpengumpulan sampah yang dapat di daur ulangdan/atau yang memiliki nilai ekonomi.
25.Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
26.Sarana Persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan Sampah.
27.Prasarana Persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
28.Penanganan Sampah adalah rangkaian upaya yangmeliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,pengolahan dan pemrosesan akhir Sampah.
29.Pemilahan adalah kegiatan mengelompokkan danmemisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah,dan/atau sifat sampah.
30.Pengumpulan Sampah adalah kegiatan pengambilandan pemindahan sampah dari sumber sampah ketempat penyimpanan sementara.
31.Pengangkutan adalah kegiatan membawa sampah daritempat penyimpanan sementara dan/atau pemindahanmenuju ke tempat daur ulang, pengolahan, ataupemerosesan akhir.
32.Pemrosesan Akhir Sampah adalah upaya penanganan sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
33.Pengolahan Sampah adalah kegiatan untuk mengubahkarakteristik, komposisi, dan jumlah agar dapat diproses lebih lanjut, dimanfaatkan, atau dikembalikanke media lingkungan secara aman, melalui kegiatanteknis berupa pemadatan, pengomposan, daur ulangmateri dan/atau daur ulang energi.
34.Pengurangan Sampah adalah rangkaian kegiatan yangmeliputi pembatasan timbulan Sampah, pendauranulang Sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
35.Pemanfaatan Kembali Sampah adalah upaya untukmengguna- ulang sampah sesuai fungsi yang sama ataufungsi yang berbeda dan/atau mengguna-ulang bagiandari sampah yang masih bermanfaat tanpa melaluisuatu proses pengolahan terlebih dahulu.
36.Pendauran Ulang Sampah adalah upaya memanfaatkan sampah menjadi barang yang berguna setelah melaluisuatu proses pengolahan terlebih dahulu.
37.Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
38.Sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar
39.Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah ditempat pemrosesan akhir sampah.
40.Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah yang selanjurnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan daerah.
41.TPS 3R adalah Tempat Pengolahan Sampah 3R (Reduce, Reuse dan Recycle) merupakan tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
42.Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha.

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan sampah dilaksanakan berdasarkan asas :

a.tanggung jawab;
b.berkelanjutan;
c.manfaat;
d.keadilan;
e.kesadaran;
f.kebersamaan;
g.keselamatan Dokumentasi dan Informasi Hukum|8
h.keamanan;
i.nilai ekonomi.

BAB III

MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

(1)Pengelolaan sampah dimaksudkan untuk meningkatkan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah melalui kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan.
(2)Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.

Pasal 4

Sasaran pengaturan pengelolaan sampah yaitu untuk:

a.peningkatan pengelolaan sampah di daerah;
b.pencegahan terhadap dampak lingkungan ;
c.peningkatan peran pihak terkait dalam pengelolaan sampah meliputi peran pemerintah daerah, pelaku usaha dan masyarakat.
d.penerapan pengelolaan sampah yang meliputi pencegahan dan pengurangan sampah dari sumbernya, serta pemanfaatan kembali sampah di TPA.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas :

a.jenis sampah;
b.tugas dan wewenang;
c.hak dan kewajiban;
d.kebijakan dan perencanaan pengelolaan sampah;
e.penyelenggaraan pengelolaan sampah;
f.sistem tanggap darurat;
g.perizinan;
h.retribusi;
i.kompensasi;
j.peran serta masyarakat
k.insentif dan disinsentif;
l.kerja sama dan kemitraan; Dokumentasi dan Informasi Hukum|9
m.sarana dan prasarana;
n.informasi dan data;
o.penyelesaian sengketa;
p.pembinaan dan pengawasan;
q.pendanaan;
r.larangan;
s.sanksi administratif;
t.penyidikan;
u.ketentuan pidana;
v.ketentuan peralihan;
w.ketentuan penutup.

BAB V

JENIS SAMPAH

Pasal 6

(1)Jenis sampah meliputi:
1. a.sampah rumah tangga;
2. b.sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
3. c.sampah spesifik.
(2)Sampah rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
(3)Sampah sejenis sampah rumah tangga sebagai dimaksud pada ayat (1) huruf b berasal dari kawasan komersil, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
(4)Sampah spesifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.sampah yang mengandung B3;
2. b.sampah yang mengandung limbah B3;
3. c.sampah yang timbul akibat bencana;
4. d.puing bongkaran bangunan;
5. e.sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan
6. f.sampah yang timbul secara periodik.

BAB VI

TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 7

(1)Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.
(2)Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: Dokumentasi dan Informasi Hukum|10
1. a.menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
2. b.melakukan penelitian, pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
3. c.memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
4. d.melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
5. e.memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
6. f.memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah;dan
7. g.melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 8

(1)Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
1. a.menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
2. b.menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. c.melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
4. d.melakukan kerja sama antar daerah, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
5. e.menetapkan lokasi TPS dan TPA;
6. f.melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
7. g.menyusun dan menyelanggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
(2)Penetapan lokasi TPS dan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan bagian rencana tata ruang wilayah di daerah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|11

Pasal 9

(1)Camat bertugas dan berwenang membantu pelaksanaan tugas pemerintah daerah di bidang pengelolaan sampah serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(2)Lurah dan/atau Kepala Desa membantu Camat dalam melaksanakan tugas dan kewenangnya serta bertanggung jawab atas pembinaan masyarakat di bidang pengelolaan sampah di wilayah kerjanya.
(3)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pembinaan terhadap kepatuhan masyarakat mengenai pengelolaan sampah di wilayahnya masing-masing.

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…