DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2019

Nomor: 4
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 108

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II MAKSUD DAN TUJUAN BAB III TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH BAB IV RUANG LINGKUP BAB V ANTISIPASI DINI BAB VI PENCEGAHAN BAB VII PENANGGULANGAN BAB VIII PEMBERANTASAN BAB IX UPAYA KHUSUS BAB X FORUM KOORDINASI BAB XI ANGGARAN PEMBIAYAAN BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XIII REHABILITASI KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA BAB XIV SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIV SANKSI PIDANA BAB XV KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dengan semakin meluasnya peredaran gelap, dan penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan untuk melindungi masyarakat khususnya generasi muda dari bahaya penyalahgunaan tersebut, maka harus dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan, Penanggulangan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat ( 6 ) Undang – Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
3.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang Pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol 1972 (Lembaran Negara 1976 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3085);
4.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
5.Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention on Psychotropic Substances 1971 /Konvensi Psikotropika 1971 ( Lembaran Negara 1996 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3657);
6.Undang undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
7.Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan United Nations Convention Againts Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycotropic Substances, 1998 /Konvensi Perserikatan Bangsa – Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika, 1998 (Lembaran Negara 1997 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3673);
8.Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara 2014 Nomor 297);
9.Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10.Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062 );
11.Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
12.Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13.Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
14.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5772)
16.Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5211);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5419 );
18.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19.Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 128);
20.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
21.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2415/Menkes/ Per/XII/2011 tentang Rehabilitasi Medis Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);
22.Peraturan Menteri Sosial Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya;
23.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 46 Tahun 2012 tentang Petunujuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Yang Sedang Dalam Proses atau Telah Diputus Oleh Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1156);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 352);
25.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 37 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 749);
26.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 80 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelasanaan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalagunaan Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 Narkotika Yang Sedang Dalam Proses Penyidikan, Penuntutan dan Persidangan atau Telah Mendapatkan Penetapan / Putusan Pengadilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1753);
27.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 324);
28.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelasanaan Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis Bagi Pecandu, Penyalahguna dan Korban Penyalagunaan Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1146);
29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
30.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bataeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
3.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegng kekuasaan pemerintahan Republik Indonesia yang dibantu oleh Waki Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantaeng.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pelajar / Siswa ( murid sekolah ) adalah seseorang yang menuntut ilmu pengetahuan pada jenjang sekolah dasar dan / atau jenjang sekolah tingkat pertama / tingkat lanjutan dan yang sederajat.
10.Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu pada jenjang perguruan tinggi.
11.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawa suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
12.Orang tua adalah ayah dan / atau ibuseorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak dan panggilan ibu / ayah atau istilah lainnya dapat diberikan untuk orang tua perempuan / laki – laki yang bukan orang tua biologis dari seseorang yang mengisi peranan ini.
13.Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak sebelum anak itu menjadi dewasa.
14.Wajib lapor adala adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya ( orang tua / wali ) kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
15.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
16.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
17.Zat Adiktif Lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, yang apabila dikonsumsi oleh orang dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus, yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Termasuk dalam pengertian Zat Adiktif Lainnya adalah obat dan atau segala sesuatu yang dijual bebas yang diindikasikan untuk pengobatan penyakit ringan seperti obat batuk, obat Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 sakit kepala, dan lain sebagainya dan atau sesuatu yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti Lem Fox, dan sebagainya.
18.Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
19.Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20.Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena dampak negatif masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21.Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napzal milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
22.Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah kegiatan penggunaan Napzal tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
23.Rumah, Tempat Pemondokan, Hotel, Penginapan adalah rumah, tempat pemondokan, hotel dan penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
24.Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggung jawab adalah orang dan/ atau Badan Usaha yang melakukan usaha.
25.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh Instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
26.Perkantoran adalah tempat dimana suatu lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah melakukan aktifitas / usaha.
27.Sekolah adalah suatu lembaga tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar.
28.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain – lain.
29.Advokasi adalah kegiatan pendampingan dan bantuan hukum.
30.Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan disetiap kelurahan yang membantu tugas pokok dan fungsi Lurah.

Pasal 2

Asas pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yakni :

a.kepastian hukum;
b.keadilan;
c.pengayoman;
d.kemanusiaan;
e.keagamaan;
f.ketertiban;
g.pemberdayaan; dan
h.edukasi; Dokumentasi dan Informasi Hukum|7

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini yaitu untuk melakukan pencegahan, perlindungan dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan Napza serta memberikan akses layanan dan fasilitasi kepada korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Pasal 4

Tujuan ditetapkannya perda ini yaitu :

a.Untuk melakukan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya melalui program kegiatan yang dilaksanakan secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkesinambungan.
b.Memberikan perlindungan kepada masyarakat dari berbagai ancaman dan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
c.Memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
d.Menciptakan ketertiban dan keamanan yang kondusif dalam kehidupan masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan daerah ini yaitu :

a.memberikan akses layanan berupa komunikasi, informasi dan edukasi terhadap masyarakat tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
b.melakukan koordinasi dan kemitraan antar lembaga di daerah.
c.melakukan fasilitasi dalam rangka upaya pencegahan terhadap bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya, rehabilitasi dan advokasi.
d.melindungi kepentingan masyarakat luas terhadap dampak yang ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
e.menyediakan biaya dan anggaran dalam rangka pencegahan, rehabilitasi dan advokasi penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

Pasal 6

Kewenangan Pemerintah Daerah meliputi :

a.menetapkan pedoman pelaksanaan operasional dalam upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan dalam pemberian sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
b.menetapkan dan / atau memfasilitasi upaya rehabilitasi baik medis maupun sosial terhadap korban dan pecandu penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
c.melakukan pembinaan dan Pengawasan dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
d.pembentukan forum koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka upaya pencegahan, penanggulangan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

a.antispasi dini;
b.pencegahan;
c.penaggulangan;
d.pemberantasan;
e.upaya khusus;
f.forum koordinasi, informasi dan edukasi;
g.anggaran pembiayaan; dan
h.pembinaan dan pengawasan

BAB V

ANTISIPASI DINI

Pasal 8

Antisipasi dini terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilakukan oleh Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan BNNK.

Pasal 9

Antisipasi dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, meliputi :

a.memasang papan pengumuman tentang larangan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya ditempat yang mudah dibaca dilingkungan satuan pendidikan, badan usaha, tempat usaha, hotel / penginapan, tempat hiburan dan fasilitas umum lainnya;
b.melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
c.meminta kepada karyawan untuk menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan,menggunakan dan / atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya selama menjadi karyawan di badan usaha, tempat usaha, hotel / penginapan dan tempat hiburan yang dikelolanya;
d.pemberian edukasi dini kepada anak tentang bahaya penyalahgunaaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dilingkungan keluarga dan satuan pendidikan; Dokumentasi dan Informasi Hukum|9
e.membangun sarana dan prasarana dan sumber daya manusia pusat informasi dan edukasi tentang penanggulangan penyalahgunaaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

BAB VI

PENCEGAHAN

Pasal 10

(1)Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban untuk melakukan upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam lingkup daerahnya.
(2)Upaya pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
1. a.keluarga;
2. b.satuan pendidikan;
3. c.masyarakat; dan
4. d.Pemerintah Daerah, DPRD, Lembaga Pendidikan baik formal maupun informal dan Instansi Pemerintah lainnya;
(3)Upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui program kegiatan yang terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkesinambungan tentang bahaya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya dalam bentuk :
1. a.sosialisasi;
2. b.melakukan kampanye tentang Kesehatan, perilaku sehat dalam etika pergaulan;
3. c.program edukasi kepada seluruh level peserta didik pada satuan pendidikan di daerah;
4. d.pemberdayaan masyarakat untuk ikut serta dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya disemua level kemasyarakatan;
5. e.melakukan koordinasi dan kemitraan lintas dan antar lembaga pemerintah daerah, Instansi vertikal, lembaga swasta dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya; dan
6. f.memberikan upaya khusus terhadap pemakai pemula / korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.

Isi peraturan

Teks108PDFHirarki

Memuat teks peraturan…