4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas – luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
7.Badan Narkotika Nasional Kabupaten selanjutnya disingkat BNNK adalah Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bantaeng.
8.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai aparatur sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9.Pelajar / Siswa ( murid sekolah ) adalah seseorang yang menuntut ilmu pengetahuan pada jenjang sekolah dasar dan / atau jenjang sekolah tingkat pertama / tingkat lanjutan dan yang sederajat.
10.Mahasiswa adalah seseorang yang menuntut ilmu pada jenjang perguruan tinggi.
11.Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat dibawa suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.
12.Orang tua adalah ayah dan / atau ibuseorang anak, baik melalui hubungan biologis maupun sosial memiliki peranan yang sangat penting dalam membesarkan anak dan panggilan ibu / ayah atau istilah lainnya dapat diberikan untuk orang tua perempuan / laki – laki yang bukan orang tua biologis dari seseorang yang mengisi peranan ini.
13.Wali adalah orang yang mempunyai kedudukan yang sama dengan orang tua yang menurut hukum telah diserahi kewajiban mengurus anak sebelum anak itu menjadi dewasa.
14.Wajib lapor adala adalah kegiatan melaporkan diri yang dilakukan oleh pecandu narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya yang sudah cukup umur atau keluarganya ( orang tua / wali ) kepada institusi penerima wajib lapor untuk mendapatkan pengobatan dan / atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
15.Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.
16.Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat, yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.
17.Zat Adiktif Lainnya adalah obat serta bahan-bahan aktif atau zat yang bukan narkotika dan psikotropika tetapi menimbulkan ketagihan, yang apabila dikonsumsi oleh orang dapat menimbulkan ketergantungan atau adiksi yang sulit dihentikan dan berefek ingin menggunakannya secara terus menerus, yang jika dihentikan dapat memberikan efek lelah luar biasa atau rasa sakit luar biasa. Termasuk dalam pengertian Zat Adiktif Lainnya adalah obat dan atau segala sesuatu yang dijual bebas yang diindikasikan untuk pengobatan penyakit ringan seperti obat batuk, obat Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 sakit kepala, dan lain sebagainya dan atau sesuatu yang digunakan untuk berbagai keperluan seperti Lem Fox, dan sebagainya.
18.Pencegahan adalah segala upaya yang dilakukan baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah timbulnya penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
19.Rehabilitasi Sosial adalah proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
20.Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah seseorang, keluarga dan/atau masyarakat yang terkena dampak negatif masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
21.Lembaga Rehabilitasi Sosial Korban Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah lembaga yang melaksanakan rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan Napzal milik Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
22.Penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya adalah kegiatan penggunaan Napzal tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter.
23.Rumah, Tempat Pemondokan, Hotel, Penginapan adalah rumah, tempat pemondokan, hotel dan penginapan yang secara khusus disediakan untuk dihuni dengan perjanjian tertentu yang bersifat timbal balik dan komersial.
24.Pengusaha, pemilik, pengelola, penanggung jawab adalah orang dan/ atau Badan Usaha yang melakukan usaha.
25.Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan yang dikelola oleh Instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial.
26.Perkantoran adalah tempat dimana suatu lembaga, baik pemerintah maupun non pemerintah melakukan aktifitas / usaha.
27.Sekolah adalah suatu lembaga tempat dimana dilakukan proses belajar mengajar.
28.Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, parenting skill dan lain – lain.
29.Advokasi adalah kegiatan pendampingan dan bantuan hukum.
30.Rukun Tetangga dan Rukun Warga selanjutnya disingkat RT/RW adalah organisasi kemasyarakatan yang berkedudukan disetiap kelurahan yang membantu tugas pokok dan fungsi Lurah.