DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2021

Nomor: 4
Tahun: 2021
Ditetapkan: 29 Juni 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Pemerintah Kabupaten Bantaeng

regulasi_utama

Ringkasan

Pasal I (Perubahan Ketentuan: Pasal 1, Pasal 6A, Penambahan Pasal 6B) Pasal II (Ketentuan Penutup)

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk melanjutkan program hibah air minum dari Pemerintah melalui mekanisme pendanaan lewat APBD yang bertujuan untuk meningkatkan penyediaan akses air minum bagi masyarakat yaitu hibah air minum berbasis kinerja atau performanced based grand (PBG),sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan peraturan daerah tentang penyertaan modal pemerintah daerah kepada perusahaan daerah pengelola air minum;
c.bahwa hibah air minum berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada huruf b dimaksudkan untuk peningkatan kinerja perusahaan daerah yang difokuskan kepada penurunan air tak berekening;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724); Dokumentasi dan Informasi Hukum|2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5001) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 1 Tahun 1988 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 1989 Nomor 1);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 12); Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
14.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 24);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Eremerasa (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 32). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2017 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2019 Nomor 8), diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng
4.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta seluruh perangkatnya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan daerah
7.Penyertaan modal pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 sebagai modal/saham daerah pada BUMN, BUMD atau badan hukum lainnya yang dimiliki negara
8.Penyertaan modal daerah dalam bentuk uang adalah bentuk investasi pemerintah daerah pada badan usaha dengan mendaoat hak kepemilikan.
9.Modal daerah adalah kekayaan daerah yang belum dipisahkan baik berwujud uang maupun barang yang dapt dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.
10.Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya adalah milik daerah
11.Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut perusahaan umum daerah air minum Tirta Eremerasa yang selanjutnya disingkat Perumda adalah badan usaha milik daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah dan tidak terbagi atas saham.
12.Penerimaan daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah
13.Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.
14.Sistem penyediaan air minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah merupakan satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum.
2.Ketentuan Pasal 6A diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

(1)Penambahan penyertaan modal kepada Perusahaan umum daerah Air Minum dilaksanakan Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).
(2)Penambahan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penurunan Air Tak Berekening sebesar 500.000 m³ (lima ratus ribu meter kubik) yang dinilai Rp3.000/m³ (tiga ribu rupiah per meter kubik).

3.Diantara ketentuan Pasal 6A dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 6B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6B

Jumlah penyertaan modal daerah yang telah disertakan sampai dengan ditetapkannya peraturan daerah ini sebesar Rp13.442.386.750 (tiga belas milyar empat ratus empat puluh dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a.Tahun 1988 sebesar Rp820.924.800,00 (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah);
b.Tahun 2005 sebesar Rp16.400.000,00 (enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
c.Tahun 2006 sebesar Rp49.200.000,00 (empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
d.Tahun 2007 sebesar Rp1.975.861.950,00 (satu milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus enam puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
e.Tahun 2013 sebesar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah)
f.Tahun 2017 sebesar Rp2.000.000.000,00 ( dua milyar rupiah)
g.Tahun 2018 sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah).
h.Tahun 2019 sebesar Rp3.900.000.000,00 (tiga milyar sembilan ratus juta rupiah);
i.Tahun 2020 sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu milyar lima ratus juta rupiah). Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng pada tanggal 29 Juni 2021 BUPATI BANTAENG, Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN Diundangkan di Bantaeng pada tanggal, 29 Juni 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG, ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2021 NOMOR 4 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN B.HK.04.050.21 Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2021 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM A. Umum Sebagai bagian dari pencapaian target program universal access yakni akses layak air minum, Pemerintah berupaya memberikan bantuan kepada perusahaan daerah pengelola air minum agar dapat meningkatkan kinerja dan pelayanannya. Bantuan yang diberikan diantaranya dengan metode pemberian hibah air minum. Jenis pemberian hibah air minum yang diberikan diantaranya yaitu hibah air minum perkotaan dan hibah air minum berbasis kinerja. Mekanisme pemberian bantuan ini dilakukan dengan cara memberikan hibah air minum kepada pemerintah daerah yang selanjutnya pemerintah daerah melakukan penyertaan modal kepada perusahaan daerah bersangkutan yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada perusahaan daerah dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perusahaan Daerah Air Minum dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Penyertaan Modal Daerah Kepada PDAM Kabupaten Bantaeng. Selanjutnya dengan adanya program hibah air minum berbasis kinerja atau Performance Based Grant yang diperuntukkan untuk peningkatan kinerja perusahaan daerah agar dapat memberikan pelayanan yang berkualitas maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 7 Tahun 2017 B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 6A

Cukup jelas

Pasal 6B

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 38

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…