DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2022

Nomor: 4
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 145

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS PENGELOLAAN IRIGASI BAB III TUJUAN DAN FUNGSI BAB IV RUANG LINGKUP BAB V PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI BAB VI WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB BAB VII KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI BAB VIII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI BAB IX PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI BAB X PENGELOLAAN AIR IRIGASI BAB XI PENGELOLAAN ASET IRIGASI BAB XII ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI BAB XIII PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XV PEMBIAYAAN BAB XVI KEWAJIBAN DAN LARANGAN BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PENYIDIKAN BAB XIX KETENTUAN PIDANA BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa pengelolaan irigasi sebagai bagian dari pemanfaatan potensi sumber daya air merupakan salah satu sektor pembangunan pengairan, yang penting dalam menunjang produksi pertanian dan ketahanan pangan daerah;
c.bahwa berdasarkan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, Pemerintah Daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola Sumber Daya Air;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Irigasi. Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959,Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 822);
3.Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5.Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405); Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4156);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7 4 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3801);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG Dan BUPATI BANTAENG Dokumentasi dan Informasi Hukum|4 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur Sulawesi Selatan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dengan sistem prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5.Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
6.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
7.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
8.Dinas adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng.
9.Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
10.Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah.
11.Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak.
12.Sistem irigasi adalah prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia.
13.Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya.
14.Pengaturan air irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi.
15.Pembagian air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan/atau jaringan sekunder.
16.Pemberian air irigasi adalah kegiatan menyalurkan air dengan jumlah tertentu dari jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier.
17.Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan.
18.Pembuangan air irigasi yang selanjutnya disebut drainase adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu.
19.Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.
20.Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi.
21.Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari bangunan utama, saluran induk/primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
22.Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
23.Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
24.Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari air tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
25.Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang diairi.
26.Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa.
27.Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan air irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter, serta bangunan pelengkapnya.
28.Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air.
29.Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petanipemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi.
30.Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
31.Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian.
32.Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pengusahaan pertanian.
33.Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi dan komunikasi antara wakil pemerintah kabupaten, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi, dan wakil pengguna jaringan irigasi.
34.Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada.
35.Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya.
36.Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi.
37.Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi. Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
38.Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membukamenutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun system golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu/bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi.
39.Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi dan mempertahankan kelestariannya.
40.Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula.
41.Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin.
42.Partisipatif adalah pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.
43.Terpadu adalah pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan kepentingan antar sektor terkait.
44.Berwawasan lingkungan hidup adalah pengelolaan sistem irigasi yang yang memperhatikan keseimbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.
45.Transparan dan akuntabel adalah pengelolaan sistem irigasi yang yang dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.
46.Berkeadilan adalah pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara proporsional
47.Peran serta masyarakat petani adalah pengelolaan sistem irigasi yang melibatkan masyarakat petani pemakai air

BAB II

ASAS

Pasal 2

Pengelolaan Sistem Irigasi diselenggarakan berdasarkan asas :

a.partisipatif; Dokumentasi dan Informasi Hukum|8
b.terpadu;
c.berwawasan lingkungan hidup;
d.transparan;
e.akuntabel;dan
f.berkeadilan.

BAB III

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

Tujuan pengelolaan irigasi untuk mewujudkan kemanfaatan air yang menyeluruh, terpadu, dan berwawasan lingkungan, serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Fungsi Pengelolaan Irigasi untuk mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan Daerah dan kesejahteraan petani.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.prinsip pengelolaan irigasi;
b.kewenangan dan tanggungjawab pengelolaan irigasi;
c.kelembagaan pengelolaan irigasi;
d.pengembangan jaringan irigasi;
e.pengelolaan jaringan irigasi;
f.pengelolaan air irigasi;
g.pengelolaan aset irigasi;
h.alih fungsi lahan beririgasi;
i.peran serta masyarakat;
j.pembinaan, pengawasan dan pemberdayaan irigasi;
k.pembiayaan;
l.kewajiban dan larangan;
m.sanksi;
n.ketentuan penyidikan;
o.ketentuan peralihan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|9

BAB V

PRINSIP PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 6

(1)Pengeloalan Irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
(2)Pengelolaan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem Irigasi satu kesatuan pengelolaan dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi di bagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 7

(1)Dalam rangka menjalin keberlanjutan sistem Irigasi, Pemerintah Daerah melaksanakan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi di Daerah.
(2)Pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi dilaksanakan di seluruh Daerah Irigasi.
(3)Keberlanjutan sistem Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) ditentukan oleh:
1. a.keandalan air Irigasi;
2. b.andalan prasarana Irigasi; dan
3. c.peningkatan pendapatan masyarakat petani dari usaha tani.
(4)Keandalan air Irigasi sebagaimana dimasud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan dengan memperhatikan aspek konservasi, dan pelestarian guna keseimbangan keandalan air.
(5)Untuk mendukung keandalan air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan kegiatan :
1. a.pembangunan waduk/embung/situ, bendung dan pompa;
2. b.pengendalian kuantitas dan kualitas air;
3. c.pembangunan jaringan drainase yang layak;
4. d.pemanfaatan kembali air saluran pembuang/drainase; dan
5. e.jadwal tanam.
(6)Untuk mendukung keandalan prasarana Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan melalui kegiatan peningkatan, dan pengelolaan jaringan Irigasi yang meliputi :
1. a.operasi,
2. b.pemeliharaan dan Dokumentasi dan Informasi Hukum|10
3. c.rehabilitasi jaringan Irigasi di Daerah Irigasi.
(7)Upaya meningkatkan pendapatan Masyarakat Petani dari usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c antara lain melalui kegiatan:
1. a.pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang mendorong keterpaduan kegiatan diversifikasi;dan
2. b.modernisasi usaha tani.

BAB VI

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB.

Pasal 8

(1)Pengelolaan irigasi merupakan kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
(2)Kewenangan pemerintah d a e r a h dalam pengelolaan irigasi meliputi:
1. a.menetapkan kebijakan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
2. b.melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi.;
3. c.melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) Ha;
4. d.memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;dan
5. e.membentuk komisi irigasi; dan
6. f.memberikan izin pembangunan,pemanfaatan, pengubahan dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder.
(3)Tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengelolaan irigasi meliputi:
1. a.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh.
2. b.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 (seribu) ha;
3. c.memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; Dokumentasi dan Informasi Hukum|11
4. d.memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangandan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani;dan
5. e.melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 9

(1)Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain memiliki kewenangan melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.
(2)Tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi:
1. a.menjaga efektivitas, efisiensi,dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
2. b.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.

Pasal 10

Hak masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

a.melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
b.menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier,

Isi peraturan

Teks145PDFHirarki

Memuat teks peraturan…