DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2018

Nomor: 5
Tahun: 2018
Ditetapkan: 31 Oktober 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada saat peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut maka Perusahaan daerah Bajiminasa dibubarkan/dilikwidasi. (1) Dengan pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka semua kekayaannya dikembalikan kepada pemerintah daerah setelah diperhitungkan hak dan kewajiban perusahaan. (2) Hal teknis lebih lanjut dalam pelaksanaan pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 pembubaran perusahaan daerah perlu ditetapkan dengan peraturan daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3.Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11.Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 6). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982.

Pasal 1

Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Tingkat II Kabupaten Bantaeng sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982

Pasal 2

Pada saat peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dicabut maka Perusahaan daerah Bajiminasa dibubarkan/dilikwidasi.

Pasal 3

(1)Dengan pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 maka semua kekayaannya dikembalikan kepada pemerintah daerah setelah diperhitungkan hak dan kewajiban perusahaan.
(2)Hal teknis lebih lanjut dalam pelaksanaan pembubaran perusahaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bupati. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng. Ditetapkan di Bantaeng Pada Tanggal 31 Oktober 2018 BUPATI BANTAENG Cap/ttd. ILHAM SYAH AZIKIN Diundangkan di Bantaeng Pada Tanggal 6 November 2018 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG ABDUL WAHAB LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2018 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG PROVINSI SULAWESI SELATAN ( B.HK.HAM.5.155.18 ) Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 5 TAHUN 2018 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982 TENTANG PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANTAENG SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 1982 A. Umum Perusahaan daerah Bajiminasa dibentuk dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng. Perusahaan daerah ini dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kontribusi pendapatan bagi pemerintah daerah. Modal perusda Bajiminasa berasal dari pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Jenis usaha Perusahaan daerah Bajiminasa bergerak dalam bidang perkebunan, peternakan, perikanan, perdagangan, dan jasa yang dalam perjalanannya jenis usaha perusda Bajiminasa mengalami penambahan yaitu dalam bidang industri dengan munculnya Kawasan Industri di Kabupaten Bantaeng yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 4 Tahun 2015. Namun dalam perjalanannya perusda Bajiminasa mengalami masalah sehingga perlu dibubarkan. Dalam Pasal 338 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan dalam Pasal 24 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 1982 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bantaeng pembubaran perusda harus ditetapkan dengan peraturan daerah. B. Pasal demi Pasal

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG TAHUN 2018 NOMOR 16

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…