DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2019

Nomor: 5
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Juli 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 103

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN BAB III RUANG LINGKUP BAB IV PEJABAT PENGELOLAAN BMD BAB V PERENCANAAN KEBUTUHAN BARANG MILIK DAERAH BAB VI PENGADAAN BAB VII PENGGUNAAN BAB VIII PEMANFAATAN BAB IX PENGAMANAN, PENERTIBAN DAN PEMELIHARAAN BAB X PENILAIAN BAB XI PEMINDAHTANGANAN BAB XII PEMUSNAHAN BAB XIII PENGHAPUSAN BAB XIV PENATAUSAHAAN BAB XV PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BAB XVI PENGELOLAAN BMD OLEH BADAN LAYANAN UMUM BAB XVII SANKSI ADMINISTRATIF BAB XVIII KETENTUAN PIDANA BAB XIX KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas Dokumentasi dan Informasi Hukum|3 otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bantaeng selaku Pengelola Barang Milik Daerah.
7.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bantaeng selaku pengguna barang.
8.Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
9.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10.Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah.
11.Pengelolaan BMD adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
12.Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD adalah Kepala Daerah.
13.Pengelola BMDyangselanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan koordinasi pengelolaan BMD.
14.Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku pejabat pengelola keuangan daerah.
15.Pengguna Barang adalah Kepala SKPD selaku Pejabat Pemegang Kewenangan Penggunaan BMD.
16.Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha BMD pada Pengguna Barang.
17.Kuasa Pengguna BMD selanjutnya disebut sebagai Kuasa Pengguna Barang adalah Kepala Unit Kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya.
18.Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pejabat Penatausahaan Barang.
19.Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum Aparatur Sipil Negara yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan BMD pada Pengguna Barang.
20.Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengelola Barang.
21.Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan BMD pada Pengguna Barang.
22.Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan BMD pada Kuasa Pengguna Barang. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
23.Penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
24.Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa barang milik daerah pada saat tertentu.
25.Penilai Pemerintah adalah Penilai Pemerintah Pusat dan Penilai Pemerintah Daerah.
26.Perencanaan Kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMD untuk menghubungkan pengadaan yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.
27.Rencana Kebutuhan BMD, yang selanjutnya disingkat RKBMD, adalah dokumen perencanaan kebutuhan BMD untuk periode 1 (satu) tahun.
28.Pengadaan adalah kegiatan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan barang daerah yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
29.Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan BMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD yang bersangkutan.
30.Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
31.Sewa adalah pemanfaatan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.
32.Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Bupati.
33.Kerja Sama Pemanfaatan yang selanjutnya disingkat KSP adalah pendayagunaan BMD oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan pendapatan daerah atau sumber pembiayaan lainnya.
34.Bangun Guna Serah yang selanjutnya disingkat BGS adalah pendayagunaan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasillitasnya setelah berakhirnya jangka waktu.
35.Bangun Serah Guna yang selanjutnya disingkat BSG adalah pendayagunaan BMD berupa tanah oleh pihak lain dengan cara mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan setelah selesai diserahkan untukdidayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu yang telah disepakati.
36.Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur yang selanjutnya disingkat KSPI adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha untuk kegiatan penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
37.Pengamanan adalah kegiatan/tindakan yang dilakukan guna menjamin keamanan terhadap barang dari aspek fisik, administratif dan hukum.
38.Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar barang daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna.
39.Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan BMD.
40.Penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMD kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang.
41.Tukar Menukar adalah pengalihan kepemilikan BMD yang dilakukan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau antara pemerintah daerah dengan pihak lain, dengan Dokumentasi dan Informasi Hukum|5 menerima penggantian dalam bentuk barang, sekurang-kurangnya dengan nilai seimbang.
42.Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah daerah kepada pihak lain tanpa memperoleh penggantian.
43.Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah pengalihan kepemilikan BMD yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan hukum lainnya.
44.Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan fisik dan/atau kegunaan BMD.
45.Penghapusan adalah tindakan menghapus BMD dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari Pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.
46.Penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
47.Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataan, pencatatan dan pelaporan hasil pendataan BMD.
48.Daftar BMD adalah daftar yang memuat data seluruh BMD.
49.Daftar Barang Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang digunakan oleh masing-masing Pengguna Barang.
50.Daftar Barang Kuasa Pengguna adalah daftar yang memuat data BMD yang dimiliki oleh masing-masing Kuasa Pengguna Barang.
51.Pihak lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengelolaan BMD dilaksanakan berdasarkan asas :

a.fungsional;
b.kepastian hukum;
c.transaparansi dan keterbukaan;
d.efisiensi;
e.akuntabilitas; dan
f.kepastian Nilai.

Pasal 3

Pengelolaan BMD dimaksudkan untuk menjadi standar dan prosedur dalam penyelenggaraan pengelolaan BMD sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 4

Pengaturan terkait pengelolaan BMD bertujuan :

a.mewujudkan pengelolaan BMD yang tertib administrasi;
b.meminimalisasi resiko dan biaya dalam penyelenggaraan pengelolaan BMD;
c.memberikan jaminan dan kepastian hukum pengelolaan BMD;
d.mewujudkan perencanaan yang berbasis informasi yang bersumber pada database BMD yang rinci, akurat dan mencerminkan kondisi riil; Dokumentasi dan Informasi Hukum|6
e.mewujudkan efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan BMD; dan
f.mewujudkan pemanfaatan BMD yang optimal, dengan meningkatkan nilai positif/potensi BMD terhadap peningkatan dan penciptaan sumber pendapatan daerah

Pasal 5

(1)BMD meliputi :
1. a.barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
2. b.barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.
(2)BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat berwujud maupun tidak berwujud.
(3)BMD berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi semua BMD yang digunakan secara aktif dalam kegiatan Pemerintahan Daerah, seperti: tanah; peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; serta jalan, irigasi dan jaringan.
(4)BMD tidak berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi BMD yang teridentifikasi tanpa wujud fisik, yaitu hak istimewa yang menguntungkan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan pendapatan, jenis utama BMD tidak berwujud sepertisoftware, lisensi, hak paten, hak cipta, karya seni yang mempunyai nilai sejarah/budaya, hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang, dan BMD tak berwujud lainnya.
(5)Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
1. a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. c.barang yang diperoleh sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan; atau
4. d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 6

Ruang lingkup Peraturan Daerah meliputi :

a.pejabat pengelolaan BMD;
b.perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
c.pengadaan;
d.penggunaan;
e.pemanfaatan;
f.pengamanan, penertiban dan pemeliharaan;
g.penilaian;
h.pemindahtanganan;
i.pemusnahan;
j.penghapusan;
k.penatausahaan;
l.pengawasan dan pengendalian;
m.pengelolaan BMD oleh Badan Layanan Umum;
n.Sanksi Administratif;
o.Ketentuan Pidana; dan
p.Ketentuan Penutup. Dokumentasi dan Informasi Hukum|7

BAB IV

PEJABAT PENGELOLAAN BMD

Pasal 7

(1)Bupati merupakanPemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD.
(2)Pemegang Kekuasaan Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.menetapkan kebijakan pengelolaan BMD;
2. b.menetapkan penggunaan, pemanfaatan, atau pemindahtanganan BMD;
3. c.menetapkan kebijakan pengamanan dan pemeliharaan BMD;
4. d.menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan, mengurus dan menyimpan BMD.
5. e.mengajukan usul pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan DPRD;
6. f.menyetujui usul pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan BMD sesuai batas kewenangannya;
7. g.menyetujui usul Pemanfaatan BMD berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan; dan
8. h.menyetujui usul pemanfaatan BMD dalam bentuk kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah selaku Pengelola BMD.
(2)Pengelola BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang dan bertanggung jawab :
1. a.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan BMD;
2. b.meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD;
3. c.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
5. e.mengatur pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.melakukan koordinasi dalam pelaksanaan inventarisasi dan penatausahaan BMD; dan
7. g.melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD.

Pasal 9

(1)Kepala SKPD yang mempunyai fungsi pengelolaan BMD selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
(2)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8
(3)Pejabat Penatausahaan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang dan tanggungjawab:
1. a.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan BMD kepada Pengelola Barang;
2. b.membantu meneliti dan memberikan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan BMD kepada Pengelola Barang;
3. c.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pengajuan usul pemanfaatan dan pemindahtanganan BMD yang memerlukan persetujuan Bupati;
4. d.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang untuk mengatur pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan, pemusnahan, dan penghapusan BMD;
5. e.memberikan pertimbangan kepada Pengelola Barang atas pelaksanaan pemindahtanganan BMD yang telah disetujui oleh Bupati atau DPRD;
6. f.membantu Pengelola Barang dalam pelaksanaan koordinasi inventarisasi BMD;
7. g.melakukan pencatatan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang telah diserahkan dari Pengguna Barang yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Walikota melalui Pengelola Barang, serta BMD yang berada pada Pengelola Barang;
8. h.mengamankan dan memelihara BMD sebagaimana dimaksud pada huruf g;
9. i.membantu Pengelola Barang dalam pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan BMD; dan
10. j.menyusun laporan BMD.

Pasal 10

(1)Kepala SKPD selaku Pengguna Barang.
(2)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(3)Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang dan bertanggung jawab:
1. a.mengajukan rencana kebutuhan dan penganggaran BMD bagi SKPD yang dipimpinnya;
2. b.melaksanakan pengadaan BMD sesuai dengan ketentuan perundang undangan;
3. c.mengajukan permohonan penetapan status penggunaan BMD yang diperoleh dari beban APBD dan perolehan lainnya yang sah;
4. d.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
5. e.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
6. f.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
7. g.mengajukan usul pemanfaatan yang berada dalam penguasaannya;
8. h.mengajukan usul pemindahtanganan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, dan BMD selain tanah dan/atau bangunan; Dokumentasi dan Informasi Hukum|9
9. i.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD yang berada dalam penguasaannya;
10. j.melakukan pemusnahan BMD yang tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau tidak dapat dipindahtangankan yang berada dalam penguasaannya;
11. k.menyerahkan BMD berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain, kepada Bupati melalui Pengelola Barang;
12. l.menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna semesteran dan laporan barang pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengelola Barang; dan
13. m.melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya.

Pasal 11

(1)Pengguna Barang dapat mendelegasikan kewenangan dan tanggung jawab tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) kepada Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pelimpahan sebagian wewenang dan tanggungjawab kepada Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati atas usul Pengguna Barang.
(3)Penetapan Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan besaran SKPD, besaran jumlah barang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
(4)Kuasa Pengguna Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang dan bertanggungjawab :
1. a.mengajukan rencana untuk kebutuhan dan penganggaran BMD bagi unit kerja yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
2. b.melakukan pencatatan dan inventarisasi BMD yang berada dalam penguasaannya;
3. c.menggunakan BMD yang berada dalam penguasaannya untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi pada unit kerja yang dipimpinnya;
4. d.mengamankan dan memelihara BMD yang berada dalam penguasaannya;
5. e.mengajukan usul pemanfaatan dan pemindah tanganan BMD yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
6. f.mengajukan usul pemusnahan dan penghapusan BMD yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang;
7. g.menyerahkan BMD yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas dan fungsi unit kerja yang dipimpinnya dan sedang tidak dimanfaatkan pihak lain kepada Pengguna Barang;
8. h.melakukan pengawasan dan pengendalian atas penggunaan BMD yang ada dalam penguasaannya; dan
9. i.menyusun dan menyampaikan laporan barang kuasa pengguna semesteran dan laporan barang kuasa pengguna tahunan yang berada dalam penguasaannya kepada Pengguna Barang. Dokumentasi dan Informasi Hukum|10

Isi peraturan

Teks103PDFHirarki

Memuat teks peraturan…