DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2022

Nomor: 5
Tahun: 2022
Ditetapkan: 14 Desember 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 58

Lembaga terkait

Ringkasan

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II KEWAJIBAN DAN WEWENANG BAB III PELAKSANA BAB IV SASARAN DAN PEMBUDAYAAN LITERASI BAB V PENYELENGGARAAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT BAB IX PENDANAAN BAB X KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN GERAKAN LITERASI DI DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaiman dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng;
3.Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
4.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
5.Bupati adalah Bupati Bantaeng;
6.Literasi adalah kemampuan individu pembelajar untuk menggunakan segenap potensi dan keterampilannya dalam mengelola informasi dan pengetahuan bagi hidup secara berkecakapan dan lingkungannya;
7.Gerakan Literasi Daerah adalah kebijakan pemerintah daerah untuk meningkatkan dan memaksimalkan tingkat literasi daerah melalui upaya peningkatan kemampuan membaca dan menulis seseorang untuk kemudian dapat diimplementasikan secara berkecakapan dalam hidup berinteraksi dengan warga masyarakat dengan didukung kemampuan pengetahuan, karakter dan budaya, dengan menyinergikan semua potensi serta memperluas keterlibatan publik dalam menumbuh kembangkan budaya literasi di daerah, sebagai implementasi atau bagian yang tak terpisahkan dari Gerakan Literasi Nasional; Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
8.Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi bagi pemustaka;
9.Tim Koordinasi Gerakan Literasi adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan oleh Bupati sebagai wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk gerakan di Daerah;
10.Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada didalam negeri maupun diluar negeri yang berumur paling rendah 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan.

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Penyelenggaraan Gerakan Literasi di daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

(1)Peraturan Daerah ini disusun dengan maksud sebagai pedoman pelaksanaan Gerakan Literasi Daerah di Daerah.
(2)Peraturan Daerah ini bertujuan untuk menumbuh kembangkan 6 (enam) dimensi literasi dasar untuk meningkatkan daya saing masyarakat melalui penguatan ekosistem literasi dimulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat.

Pasal 4

Dimensi Literasi Dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (2) terdiri dari :

a.literasi baca dan tulis;
b.literasi numerasi;
c.literasi sains;
d.literasi digital;
e.literasi finansial; dan
f.literasi budaya dan kewargaan. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi :

a.kewajiban dan wewenang;
b.pelaksana;
c.sasaran dan pembudayaan literasi;
d.penyelenggaraan;
e.pembinaan dan pengawasan;
f.pelaporan, pemantauan dan evaluasi;
g.pendanaan; dan
h.partisipasi masyarakat.

BAB II

KEWAJIBAN DAN WEWENANG

Pasal 6

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berkewajiban :

a.menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
b.menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing- masing;
c.menjamin keberlangsungan penyelengaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
d.menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
e.memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah;
f.menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasarkan kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya di wilayahnya; dan
g.melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan perpustakaan desa/ kelurahan, serta sekolah- sekolah lingkup Pemerintah Kabupaten Bantaeng;

Pasal 7

Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan berwenang :

a.menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Dokumentasi dan Informasi Hukum|6 perpustakaan di wilayah masing-masing;
b.mengatur, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di wilayah masing-masing; dan
c.mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat di wilayah masing-masing untuk dilestarikan dan didayagunakan.

BAB III

PELAKSANA

Pasal 8

Penyelenggaraan Gerakan Literasi dilaksanakan oleh :

1.Penyelenggaraan gerakan literasi dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan.
2.Pelaksanaan Gerakan Literasi dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi Gerakan Literasi.

Pasal 9

(1)Tim Koordinasi Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) terdiri atas :
1. a.unsur perangkat daerah terkait;
2. b.masyarakat;
3. c.dunia usaha; dan
4. d.pemangku kepentingan lainnya.
(2)Pembentukan Tim, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

(1)Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) memiliki tugas :
1. a.mengkoordinasikan penyusunan rencana aksi;
2. b.mengkoordinasikan sasaran dan strategi pencapaian GLD;
3. c.mengkoordinasikan, mensinkronkan, mengintegrasikan dan memfasilitasi kebijakan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi;
4. d.mengkoordinasikan pemantauan terhadap pelaksanaan Gerakan Literasi; dan Dokumentasi dan Informasi Hukum|7
5. e.mengkoordinasikan monitoring dan evaluasi terhadap ketercapaian program dan kegiatan Gerakan Literasi.
(2)Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Tim Koordinasi Gerakan Literasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 11

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 8 ayat (1) mempunyai tugas :

a.Sebagai kesekretariatan GLD;
b.memenuhi sarana dan prasarana pendukung GLD; dan
c.mengevaluasi dan memonitoring capaian program GLD.

Isi peraturan

Teks58PDFHirarki

Memuat teks peraturan…