DokumenPeraturan Daerah (Perda)Berlaku

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2017

Nomor: 6
Tahun: 2017
Ditetapkan: 31 Juli 2017
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 29

Lembaga terkait

Ringkasan

(1) Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan. (2) Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: a. jaminan kesehatan; b. jaminan kecelakaan kerja; c. jaminan kematian d. pakaian dinas dan atribut; e. tunjangan perumahan; f. kendaraan dinas jabatan; g. tunjangan transportasi. (3) Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kendaraan yang diperuntukkan untuk pimpinan DPRD.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan peraturan daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng. Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Dokumentasi dan Informasi Hukum|2 Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8.Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
9.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
10.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
11.Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1990 tentang Ketentuan Keprotokolan Mengenai Tata Tempat, Tata Upacara dan Tata Penghormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3). Dokumentasi dan Informasi Hukum|3
16.Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2012 Nomor 10). Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG dan BUPATI BANTAENG MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTAENG NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG KEDUDUKAN PROTOKOLER DAN KEUANGAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTAENG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 3 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2007 Nomor 3 ) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, diantara angka 18 dan angka 19 disisipkan 3 (tiga) angka yakni 18A,18B dan 18C dan ditambahkan 2 (dua) angka yaitu angka 28 dan angka 29, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Kabupaten Bantaeng ;
2.Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan uusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3.Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4.Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bantaeng.
5.Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6.Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan wakil – wakil Ketua DPRD Kabupaten Bantaeng.
7.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah mereka yang diresmikan keanggotaannya sebagai Anggota DPRD dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8.Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bantaeng. Dokumentasi dan Informasi Hukum|4
9.Kedudukan Protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan dan tata tempat dalam acara resmi atau pertemuan resmi.
10.Protokol adalah serangkaian aturan dalam acara kenegaraan atau acara resmi yang meliputi aturan yang mengenai tata tempat. tata upacara dan tata penghormatan sehubungan dengan penghormatan kepada seseorang sesuai dengan jabatan dan/atau kedudukannya dalam Negara, Pemerintahan atau masyarakat.
11.Acara Resmi adalah acara yang bersifat resmi yang diatur dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah atau Lembaga Perwakilan Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsi tertentu, dihadiri oleh Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah serta undangan lainnya.
12.Tata Upacara adalah aturan untuk melaksanakan upacara dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
13.Tata Tempat adalah aturan mengenai urutan tempat bagi Pejabat Negara , Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
14.Tata Penghormatan adalah aturan untuk melaksanakan pemberian hormat bagi Pejabat Negara, Pejabat Pemerintah, Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat tertentu dalam acara kenegaraan atau acara resmi.
15.Uang Representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD.
16.Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapat-rapat dinas.
17.Tunjangan Jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD.
18.Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan dalam rangka pendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD. 18A. Tunjangan reses adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap melaksanakan reses. 18B. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum menyediakan rumah dinas. 18C. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan yang diberikan kepda pimpinan dan anggota DPRD apabila pemerintah daerah belum menyediakan kendaraan dinas.
19.Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari.
20.Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
21.Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi/klaster daerah untuk menentukan kelompok kemampuan keuangan daerah tertentu yang ditetapkan dengan formula sebagai dasar penghitungan besaran tunjangan intensif dan Belanja Penunjang Operasional Pada setiap klaster rumah jabatan Pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapan, kendaraan dinas jabatan pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat,/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenasah. Dokumentasi dan Informasi Hukum|5
22.Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan dan pengobatan.
23.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantaeng.
24.Pejabat Pemerintah adalah Pejabat Pemerintah Pusat yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
25.Pejabat Pemerintah Daerah adalah Pejabat Pemerintah Otonom yang diberi tugas tertentu dibidangnya sesuai dengan peraturan perundang- undangan.
26.Instansi Vertikal adalah perangkat Departemen dan/atau Lembaga Pemerintah Non Departemen di daerah.
27.Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Kabupaten Bantaeng.
28.Kendaraan dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang digunakan untuk keperluan dinas baik roda empat ataupun roda dua.
29.Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang disingkat BPJS adalah badan yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial kesehatan dan ketenagakerjaan.
2.Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

Penghasilan pimpinan dan Anggota DPRD terdiri dari :

a.uang Representasi ;
b.tunjangan keluarga
c.tunjangan beras;
d.uang Paket ;
e.tunjangan Jabatan ;
f.tunjangan badan musyawarah ;
g.tunjangan komisi ;
h.tunjangan badan anggaran
i.tunjangan badan kehormatan;
j.tunjangan alat kelengkapan lainnya
k.tunjangan komunikasi intensif;
l.tunjangan reses
1. 3.Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1)Selain penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pimpinan dan anggota DPRD diberikan tunjangan kesejahteraan.
(2)Tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.jaminan kesehatan;
2. b.jaminan kecelakaan kerja;
3. c.jaminan kematian
4. d.pakaian dinas dan atribut;
5. e.tunjangan perumahan;
6. f.kendaraan dinas jabatan;
7. g.tunjangan transportasi.
(3)Kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kendaraan yang diperuntukkan untuk pimpinan DPRD. Dokumentasi dan Informasi Hukum|6

4.Ketentuan Pasal 20 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Pimpinan atau Anggota DPRD yang duduk dalam badan musyawarah atau komisi atau badan anggaran atau badan kehormatan atau alat kelengkapan lain yang diperlukan,diberikan tunjangan sebagai berikut:
1. a.Ketua sebesar 7,5 % (tujuh koma lima perseratus) dari tunjangan jabatan ketua DPRD ;
2. b.Wakil Ketua sebesar 5 % ( lima perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
3. c.Sekretaris sebesar 4 % (empat perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD ;
4. d.Anggota sebesar 3 % ( tiga perseratus) dari tunjangan jabatan Ketua DPRD.
(2)Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama alat kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.

5.Ketentuan ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) Pasal 21 diubah, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Tunjangan komunikasi intensif diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kelompok.
(2)Pengelompokan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.tinggi ;
2. b.sedang;
3. c.rendah
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

6.Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

(1)Tunjangan reses diberikan setiap melaksanakan reses.
(2)Pemberian tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1)diberikan berdasarkan pengelompokan kemampuan keuangan daerah yang terdiri atas 3 (tiga) kelompok , yaitu :
1. a.tinggi ;
2. b.sedang;
3. c.rendah.
(3)Ketentuan lebih lanjut mengenai tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan peraturan bupati.

7.Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

(1)Pajak penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a,huruf b,huruf c,huruf Dokumentasi dan Informasi Hukum|7 d,huruf e,huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j dibebankan pada APBD.
(2)Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 pada huruf k dan l tidak dibebankan pada APBD.

8.Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan kesehatan dalam bentuk pembayaran iuran kesehatan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
(2)Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu suami, istri dan anak.
(3)Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan dan anggota DPRD disediakan pemeriksaan kesehatan yang bertujuan untuk mengetahui status kesehatan di luar cakupan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh BPJS.
(4)Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun di dalam negeri dan tidak termasuk isteri dan anak.

9.Ketentuan Pasal 28 ayat (1) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (4), ayat (5) dan ayat (6), sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

(1)Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan bagi Pimpinan DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(2)Dalam hal pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah dinas Anggota DPRD dan kendaraan dinas, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(3)Tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang yang besarnya disesuaikan dengan standar harga sewa setempat yang berlaku dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas.
(4)Tunjangan perumahan dan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
(5)Bagi suami atau isteri yang menduduki jabatan sebagai pimpinan dan/atau anggota DPRD pada DPRD yang sama hanya diberikan satu tunjangan perumahan.
(6)Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang suami atau istrinya menjabat sebagai bupati/wakil bupati pada daerah yang sama tidak diberikan tunjangan perumahan.
(7)Bagi pimpinan dan/atau anggota DPRD yang diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.
(8)Ketentuan lebih lanjut menegani besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi diatur dengan peraturan bupati. Dokumentasi dan Informasi Hukum|8

10.Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

(1)Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas terdiri dari :
1. a.pakaian Sipil Harian (PSH) disediakan 2 (dua) pasang dalam satu tahun.
2. b.pakaian Sipil Resmi (PSR) 1 (satu) pasang dalam satu tahun.
3. c.pakaian Sipil Lengkap (PSL) 2 (dua) pasang dalam satu periode.
4. d.pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun; dan
5. e.pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.
(2)Pakaian dinas dan atribut disediakan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi, efektifitas dan kepatutan.
(3)Ketentuan mengenai standar satuan harga pakaian dinas dan atribut diatur dengan Peraturan Bupati.

11.Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Isi peraturan

Teks29PDFHirarki

Memuat teks peraturan…